Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif menjelaskan bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan bagi para pengungsi, Pemkab Purbalingga telah mendirikan tiga dapur umum. Dapur Umum D’Las Serang dikelola Dinsospermasdes P3A Purbalingga bersama TNI, Dapur Sangkanayu didukung PMI dan Baznas, serta dapur lapangan dari Brimob.

“Ketiga dapur umum tersebut mampu mencukupi kebutuhan logistik sekitar 1.800 porsi,” jelas Bupati.

Ia menambahkan, banjir bandang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur vital, seperti jembatan, jalan, rumah warga, dan jaringan air bersih. Kerusakan tersebut berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, terutama akses transportasi dan ketersediaan air bersih. Untuk mempercepat pembersihan lumpur di jalan dan permukiman warga, pihaknya berharap adanya dukungan alat berat seperti ekskavator, loader, dan dump truck.

“Untuk kebutuhan mendesak, masyarakat dan pihak yang ingin membantu diharapkan dapat memberikan dukungan berupa air bersih, pipa untuk penyambungan kembali saluran air, makanan, perlengkapan pengungsian seperti selimut, kasur, dan matras, serta kebutuhan kelompok rentan seperti balita dan lansia,” katanya.

Langkah cepat Pemkab Purbalingga tersebut mendapat apresiasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah Kabupaten Purbalingga dinilai paling sigap dalam merespons dan menangani kebencanaan, sehingga dampak bencana tidak meluas dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

Apresiasi itu disampaikan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, dalam Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Posko Tanggap Darurat Bencana Purbalingga, Senin (26/01/26).

“Dari hasil pengamatan kami di seluruh Indonesia, Purbalingga merupakan kabupaten tercepat dalam penanganan bencana. Bahkan pembersihan material banjir sudah dilakukan sebelum status tanggap darurat ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Andi, sejumlah tahapan penting dalam situasi darurat telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemkab Purbalingga, mulai dari penetapan status darurat, pembentukan posko tanggap darurat, penunjukan komandan posko, pelaksanaan kaji cepat, hingga keterbukaan akses bantuan. Hal tersebut membuat bantuan logistik dan peralatan dapat segera berdatangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak.

“Dana Belanja Tidak Terduga Pemkab Purbalingga juga sudah dapat digunakan karena telah memiliki payung hukum melalui Surat Keputusan Darurat Bencana,” jelasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/125 Tahun 2026 pada Minggu (25/01/26). Status tersebut berlaku selama 14 hari hingga 6 Februari 2026. (dhs/Kominfo, Sumber: tha/prokompim)

The post Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi, Penanganan Bencana Purbalingga Dinilai Tercepat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, Kepedulian terhadap korban bencana banjir bandang terus mengalir dari berbagai pihak. Sejumlah bantuan logistik disalurkan oleh berbagai sektor, di antaranya BNI 46, TP PKK Kabupaten Purbalingga, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Purbalingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, RSUD Goeteng Taroenadibrata, Dindagkop UKM, serta sejumlah partai politik, bagi warga terdampak bencana banjir bandang.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi korban banjir bandang yang melanda Desa Serang dan Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, serta Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet. Seluruh bantuan diserahkan dan dipusatkan melalui Posko Tanggap Darurat Bencana di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, guna memudahkan distribusi secara merata dan tepat sasaran.

Bank BNI melalui program BNI Berbagi kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana. Bantuan ini merupakan penyaluran kedua yang dilakukan BNI di wilayah Banjarnegara, setelah sebelumnya menyalurkan bantuan di lokasi terdampak lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Tanggap Bencana Desa Serang, Kecamatan Karangreja, pada Senin, 26 Januari 2026.

Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga, Syahzani Fahmi M. Hanif, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka donasi dan mulai menyalurkan bantuan secara bertahap kepada warga terdampak.

“Alhamdulillah, kemarin kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga telah membuka donasi, dan hari ini dana yang terkumpul mencapai kurang lebih Rp25 juta. Alhamdulillah, sebagian bantuan sudah mulai kami distribusikan,” ujar Syahzani.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak para korban yang berada di posko pengungsian. Pada tahap awal ini, TP PKK telah membelanjakan dana donasi untuk kebutuhan yang bersifat urgen.

“Hari ini kami sudah membelikan bahan-bahan sembako serta selimut yang memang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Dampak bencana ini cukup besar, tercatat lebih dari seribu jiwa terdampak, sehingga membutuhkan perhatian dan kerja sama dari semua pihak,” tambahnya.

Syahzani menekankan pentingnya sinergi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam membantu para korban bencana. Menurutnya, bantuan tidak hanya datang dari TP PKK, tetapi juga dari berbagai unsur lain, termasuk relawan dan organisasi kemasyarakatan.

Sementara itu, Area Head Kantor Wilayah 17 Bank BNI, Muhammad Hatta, menyampaikan bahwa total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp25 juta. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk susu, perlengkapan bayi, selimut, pakaian dalam, serta kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan warga terdampak.

Bantuan dikirim dan diserahkan langsung pada hari yang sama guna mempercepat penanganan darurat. Melalui program BNI Berbagi ini, BNI berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan, sehingga warga dapat segera kembali beraktivitas seperti sedia kala.

The post Bantuan Logistik Untuk Korban Banjir Bandang di Purbalingga Terus Berdatangan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Total bantuan senilai Rp231 juta tersebut terdiri dari terpal, paket sembako, selimut, matras, serta paket alat kebersihan yang diperuntukkan bagi warga terdampak. Penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari pendampingan BNPB terhadap Pemkab Purbalingga yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana.

Andi Eviana menilai penanganan awal yang dilakukan Pemkab Purbalingga sudah berjalan baik, terutama dalam pengelolaan pengungsian dan dapur umum. “Kami melihat pengungsian sudah ditangani dengan baik, ditempatkan di lokasi yang aman, nyaman, dan memadai. Dapur umum juga berjalan optimal dengan dukungan stok pangan yang cukup,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan secara langsung kepada warga terdampak agar kebutuhan lanjutan dapat segera terpetakan. “Penyaluran langsung akan memudahkan kita mengetahui apa saja yang masih kurang dan segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

BNPB juga mendorong percepatan pemulihan akses jalan dan jembatan yang terputus agar distribusi bantuan dan aktivitas warga bisa kembali normal. “Pemulihan aksesibilitas menjadi kunci agar distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur berjalan cepat,” jelas Andi Eviana.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan komitmen Pemkab dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Ia menginstruksikan pendataan pengungsi dilakukan secara menyeluruh, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri. “Pendataan yang lengkap akan mempermudah distribusi bantuan agar sesuai kebutuhan warga,” katanya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab telah melakukan pembersihan akses jalan dari lumpur, evakuasi warga terdampak yang diperkirakan mencapai sekitar seribu jiwa, pendirian dua dapur umum, serta penyediaan layanan kesehatan, air bersih, pakaian, selimut, dan obat-obatan.

Selain bantuan dari BNPB, kepedulian terhadap korban banjir bandang di Purbalingga juga terus mengalir dari berbagai pihak. Sejumlah bantuan logistik disalurkan oleh BNI, TP PKK Kabupaten Purbalingga, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Purbalingga, Dinas Kesehatan, RSUD Goeteng Taroenadibrata, serta organisasi lainnya.

Seluruh bantuan dipusatkan melalui Posko Tanggap Darurat Bencana di Desa Serang untuk memudahkan distribusi secara merata dan tepat sasaran kepada para pengungsi.

Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga, Syahzani Fahmi M. Hanif, mengatakan pihaknya telah membuka donasi dan mulai menyalurkan bantuan secara bertahap. “Dana yang terkumpul mencapai kurang lebih Rp25 juta dan sebagian bantuan sudah mulai kami distribusikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bantuan difokuskan pada kebutuhan mendesak seperti sembako dan selimut. “Dampak bencana ini cukup besar, tercatat lebih dari seribu jiwa terdampak, sehingga membutuhkan perhatian dan kerja sama dari semua pihak,” tambahnya.

Dengan terus berdatangannya bantuan logistik dari berbagai pihak, kebutuhan dasar para korban banjir bandang di Purbalingga diharapkan dapat segera terpenuhi, sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan warga terdampak.

The post Berbagai Pihak Salurkan Bantuan Logistik, Korban Banjir Bandang Purbalingga Terbantu appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

The post Banjir Bandang Terjang Purbalingga, Bupati Fahmi Turun Langsung Pastikan Penanganan Darurat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sebagai ungkapan syukur atas pelantikan mereka, lebih dari 2.800 bibit pohon berhasil dikumpulkan oleh mereka di Alun-Alun Purbalingga, bersamaan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK), Rabu (24/12/24). Bibit-bibit tersebut dikumpulkan sebagai bentuk kontribusi nyata untuk penghijauan dan pelestarian lingkungan di Purbalingga.

Eko Triadi dari SDN 1 Kalikabong menyampaikan rasa terima kasih atas pelantikan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu. “Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga atas pelantikan kami. Sebagai ungkapan syukur, kami mengumpulkan bibit pohon untuk penghijauan, semoga Purbalingga semakin hijau, asri, dan damai,” ujarnya.

PPPK dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga menambahkan, langkah sederhana ini merupakan wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. “Kami ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat. Semoga pohon-pohon ini tumbuh dan menjadikan Purbalingga lebih hijau,” kata mereka.

Haryanto dari BPBD Kabupaten Purbalingga menjelaskan bahwa bibit-bibit ini nantinya akan ditanam di lokasi-lokasi rawan longsor, khususnya di wilayah utara seperti Karangreja dan Sirau. “Bibit yang terkumpul sebagian besar pohon keras dan buah. Akarnya dapat membantu mencegah longsor sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan,” ujarnya.

Kepedulian ini muncul di tengah maraknya bencana alam yang kerap melanda Purbalingga. Longsor dan banjir yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat penghijauan menjadi salah satu langkah preventif yang penting. Bibit pohon keras dan buah diharapkan dapat menahan erosi tanah dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Para PPPK Paruh Waktu membawa bibit pohon dari rumah masing-masing, menunjukkan kesungguhan pribadi mereka dalam menjaga lingkungan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelestarian alam.

“Ini bukan sekadar simbol, tapi wujud nyata kontribusi kami untuk Purbalingga. Semoga pohon-pohon ini tumbuh subur dan memberikan manfaat,” tambah Eko Triadi.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa rasa syukur bisa diwujudkan melalui aksi nyata yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Penanaman bibit pohon menjadi momentum positif untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap alam, sekaligus mengurangi risiko bencana.

Dengan lebih dari 2.800 bibit terkumpul dan rencana penanaman di titik-titik rawan longsor, Purbalingga melangkah menuju kabupaten yang lebih hijau, asri, dan aman. Inisiatif ini juga membuktikan bahwa inspirasi dari pemimpin dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi bagi lingkungan dan kebaikan bersama. (dhs/Kominfo)

The post PPPK Paruh Waktu Purbalingga Sumbangkan 2.800 Bibit Pohon sebagai Ungkapan Syukur dan Pelestarian Alam appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dia menambahkan, selain agar obyek wisata memiliki Tim Tanggap Darurat, BPBD juga membekali anggota Pokdarwis agar bisa menyelamatkan diri sendiri. Dengan begitu saat melakukan penyelamatan korban tidak semakin bertambah karena perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dia melanjutkan, saat ini 90 persen obyek wisata di Kabupaten Purbalingga merupakan BUMDes dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, selain sarana dan prasarana, perlu adanya tahapan pemberitahuan kepada pengunjung, dan jalur-jalur penyelamatan.

“Kami ingin benar-benar mengaktifkan mereka (Pokdarwis), kalau dari awal mereka sudah memiliki pengetahuan (tanggap darurat) jadi meminimalisir kecelakaan,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Minimalisir Kecelakaan Wisatawan, BPBD Purbalingga Siap Bersinergi Dengan Pokdarwis appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Namun, kepanikan tersebut bukanlah akibat bencana nyata, melainkan bagian dari simulasi penanganan bencana yang digelar dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025, dengan tema “Siap untuk Selamat”. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BPBD Purbalingga, SMPN 1 Bukateja, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga.

Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Prayitno, menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat, khususnya pelajar dan tenaga pendidik, dalam menghadapi potensi bencana.

“Purbalingga termasuk wilayah dengan kategori risiko bencana sedang berdasarkan IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Latihan seperti ini sangat penting agar masyarakat, termasuk siswa dan guru, siap menghadapi bencana kapan pun terjadi,” ujarnya.

Kepala SMPN 1 Bukateja, Murdiono, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) tahun ini, lengkap dengan Tim Siaga Bencana Sekolah yang terdiri dari tim evakuasi, tim kesehatan, tim psikososial, tim logistik, dan tim data dan informasi. “Tim ini akan bekerja sesuai bidang tugasnya, jika sewaktu-waktu terjadi bencana saat proses belajar mengajar berlangsung,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan simulasi ini menjadi bekal berharga bagi seluruh warga sekolah dalam memahami prosedur penanganan bencana dan membangun budaya sadar bencana. “Bencana tentunya tidak kita harapkan, namun kegiatan simulasi sebagai upaya kesiapsiagaan di sekolah sangat bermanfaat dan menambah pengalaman,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, BPBD Purbalingga juga menerima SK pembentukan SPAB dari sejumlah sekolah, di antaranya SMPN 3 Purbalingga, SMPN 1 Pengadegan, SMPN 5 Satu Atap Rembang, SMPN 2 Kejobong, dan MTs Muhammadiyah 4 Kertanegara. BPBD juga memberikan piagam kepada SMPN 1 Bukateja atas pelaksanaan simulasi bencana. (dhs/Kominfo – Sumber: BPBD Purbalingga)

The post BPBD Purbalingga Latih Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

PURBALINGGA – Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun master plan pengendalian banjir dalam proyek The Flood Control Master Plan toward Disaster Risk Reduction Investment (FCMP) 2023-2026. Sebagai bagian dari penyusunan ini, Tim JICA melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purbalingga serta melakukan survei lapangan di Sungai Klawing, Rabu (19/2/2025).

Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Prayitno, menyampaikan bahwa kunjungan tim JICA ini bertujuan untuk mengumpulkan data serta melakukan kajian terhadap kondisi eksisting di wilayah Sungai Klawing, yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu. Tim JICA yang hadir dalam kunjungan ini terdiri dari Manajer Social and Economic Development International Division Yachiyo Engineering Co., Ltd., Kudo Hiroyasu, yang didampingi oleh Tandiono dari konsultan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Pemerintah Kabupaten Purbalingga, melalui BPBD, menyambut baik dan mengapresiasi penyusunan master plan ini sebagai langkah dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir. Penyusunan ini akan mempertimbangkan aspek non-struktural, selain pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dalam proyek FCMP,” ujar Prayitno.

Ia menambahkan bahwa banjir merupakan bencana yang berdampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu kejadian banjir besar di Purbalingga terjadi pada Desember 2020 lalu, yang menyebabkan kerugian signifikan. “Masalah banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. Diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat untuk menangani persoalan ini secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kudo Hiroyasu menjelaskan bahwa melalui proyek FCMP, Pemerintah Jepang, melalui JICA, memberikan hibah untuk mendukung pengelolaan banjir di Indonesia, khususnya di wilayah DAS Serayu dan DAS Jratun (DAS Jragung dan DAS Tuntang).

“Kunjungan kami bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi terkini terkait perencanaan, regulasi, struktur organisasi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk hubungan antara BPBD, BNPB, dan Balai Besar Wilayah Sungai Opak (BBWSO),” jelas Kudo.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menelusuri DAS Serayu, mulai dari bagian hulu di Kabupaten Wonosobo hingga ke muara di Pantai Cilacap. Dengan adanya perubahan iklim, pola pertanian di wilayah hulu, sedimentasi, serta perilaku masyarakat dalam mengelola sungai, potensi risiko banjir diperkirakan meningkat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

“Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan master plan pengendalian banjir agar risiko bencana dapat diminimalisir. Jika master plan ini sudah selesai, nantinya dapat digunakan oleh Pemkab atau BPBD sebagai pedoman dalam penanganan bencana banjir,” pungkasnya. (GIN/Kominfo/Sumber : BPBD Kabupaten Purbalingga*)

The post Lewat Project FCMP, JICA Susun Master Plan Banjir appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.