Kepala Dinkominfo Purbalingga, R. Budi Setiawan mengatakan saat ini dari 239 desa sudah ada 215 desa atau 90 persennya yang memiliki website resmi. Untuk itu kegiatan tersebut diikuti oleh 24 desa di 11 kecamatan yang belum memiliki website resmi yang nantinya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dan merealisasikan program Smart Village.

“Dinkominfo siap mendampingi dan memfasilitasi serta berkomitmen agar tahun ini semua desa memiliki website resmi yang aktif,” tegasnya.

Kepala Dinkominfo Purbalingga, R. Budi Setiawan memotivasi Pemdes untuk aktif dalam program Smart Village

Peserta kegiatan mendapatkan materi dari 2 narasumber, dimana pada materi pertama yang disampaikan oleh Febrian Prabawa Hakim selaku Admin PPID Kabupaten Purbalingga menyampaikan tentang kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008. Dia menyampaikan bahwa website desa menjadi sarana untuk menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dia menambahkan, dengan memahami regulasi tentang keterbukaan informasi publik diharapkan pemerintah desa bisa medorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, di website desa juga menampilkan seperti infografis terkait data kependudukan, potensi desa, dan sebagainya yang bisa menjadi penentu arah kebijakan Pemkab Purbalingga.

Para peserta dibimbing praktek langsung dalam mempublikasi informasi melalui website desa.

Pada sesi kedua, Baryati, Kepala Bidang Informatika Dinkominfo Purbalingga menyampaikan bahwa domain website bagi 24 desa difasilitasi secara gratis oleh Pemkab Purbalingga. Untuk itu dia berharap website 24 tersebut nantinya bisa terus update informasi kegiatan dalam bentuk berita dengan narasi yang ringkas.

“24 desa yang terpilih ini karena belum memiliki website resmi, nantinya mereka akan menjadi percontohan website yang terintegrasi bagi desa-desa lainnya,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Menuju Smart Village, Dinkominfo Purbalingga Fasilitasi Domain Website Desa Terintegrasi appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua KI Jateng, Indra Ashoka mengatakan tahun 2025 terdapat 82 badan publik yang mendapat predikat informatif dan 34 badan publik yang mendapat predikat menuju informatif. Untuk pemerintah kabupaten/ kota sendiri sebanyak 22 yang mendapat predikat informatif termasuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menduduki peringkat 6 dengan nilai 94,92.

“Dengan ekosistem keterbukaan yang kuat kebijakan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Purbalingga berhasil menduduki peringkat 5 dari 35 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan birokrasi yang ada haruslah birokrasi yang melayani sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat. Dia juga berpesan agar komunikasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota harus bisa dipahami dan mudah diakses masyarakat.

“Selama itu bisa diciptakan, apapun bentuk keterbukaan informasinya akan diterima oleh masyarakat, kuncinya adalah komunikasi,” pesannya.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setyadi menerima piagam penghargaan Anugerah KIP Award tahun 2025

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setyadi yang mewakili Bupati Purbalingga H. Fahmi M. Hanif mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Purbalingga melalui PPID Kabupaten Purbalingga yang berhasil menduduki peringkat 6 dari 35 kabupaten/ kota se-Jateng. Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan akan terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapannya tentu tahun depan bisa kita tingkatkan, utamanya inovasi yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya. (FH/Kominfo)

The post KIP Award Bangun Ekosistem Keterbukaan yang Berdampak Bagi Masyarakat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Cartoon Village Direja merupakan hasil perjalanan kreatif selama lima tahun yang digagas oleh pasangan suami istri, Slamet Santosa dan Gita Yohanna Thomdean, penggerak Kie Art School. Desa seni ini menampilkan rumah-rumah warga yang dihias lukisan mural, sekaligus menjadi medium cerita mengenai seni dan tradisi lokal.

Sebanyak 17 rumah warga di kawasan tersebut diubah menjadi galeri seni sepanjang jalan desa kurang lebih 350 meter. Lukisan yang terjual akan diberlakukan sistem bagi hasil antara pemilik rumah dan pelukis. Selain itu, 20 persen dari total hasil penjualan karya seni akan disumbangkan untuk mendukung pengembangan desa.

Di sepanjang jalur ini, pengunjung dapat menikmati karya seni lukisan dari berbagai seniman lokal maupun luar daerah, menyaksikan pertunjukan seni, mengikuti aktivitas pembelajaran budaya, serta mencicipi makanan tradisional yang disediakan secara gratis oleh para ibu-ibu warga setempat sebagai bentuk sambutan bagi para tamu.

“Galeri ini dapat dikatakan sebagai galeri seni rupa terpanjang di Indonesia, dengan panjang mencapai 350 meter. Sangat menarik, sangat baik, dan sangat layak untuk dikunjungi,” ujar Bupati Fahmi.

Bupati menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan inovasi yang dihadirkan melalui Cartoon Village Direja. Ia berharap keberadaan desa seni ini dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Kabupaten Purbalingga untuk memanfaatkan potensi serupa dalam melestarikan seni dan budaya lokal.

“Kami berkomitmen mendukung ruang-ruang kreatif seperti ini. Seni adalah cara yang indah untuk membangun karakter bangsa, memperkuat ekonomi kreatif, serta mempromosikan daerah ke tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Fahmi melihat peluang kolaborasi antara Cartoon Village Direja dengan destinasi wisata lain di Purbalingga seperti Owabong, D’Las, dan Golaga, sehingga dapat dikemas menjadi paket wisata edukatif yang menarik. Ia juga mendorong kunjungan pelajar, khususnya siswa SD hingga SMP, agar dapat belajar langsung mengenai seni dan kebudayaan.

Selain pameran seni, Cartoon Village Direja juga menyediakan pelatihan melukis dan tari secara gratis bagi 200 anak di desa tersebut, sebagai upaya membangun generasi muda yang kreatif sekaligus menjaga keberlanjutan seni budaya lokal.

Salah satu penggagas, Gita Yohanna Thomdean, menjelaskan bahwa karya seni akan dirotasi secara berkala untuk menghadirkan penyegaran. Selain sistem bagi hasil bagi pemilik rumah galeri, model partisipatif ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan rasa memiliki warga terhadap pengembangan desa.

“Kami berharap Cartoon Village tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga memberi dampak ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat,” pungkasnya. (rh/Kominfo)

The post Cartoon Village Direja, Inovasi Desa Seni Berbasis Partisipasi Masyarakat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor otomotif sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dan pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya dapat melihat berbagai produk kendaraan terbaru, tetapi juga mengakses beragam layanan publik dalam satu lokasi.

Kepala UPPD Samsat Purbalingga, Sriyono, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan Pemkab Purbalingga dan Samsat Purbalingga.

“Kegiatan ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung promosi sektor otomotif di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum penghapusan biaya balik nama kendaraan seken yang diberlakukan saat ini menjadi salah satu latar belakang terselenggaranya Government Autoshow 2025. Melalui pameran ini, diharapkan antusiasme masyarakat dalam melakukan pembelian kendaraan baru meningkat, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi dan mendukung sektor otomotif di Kabupaten Purbalingga.

“Tercatat, dari Januari hingga Oktober 2025, terdapat 11.050 pendaftaran kendaraan baru di Samsat Purbalingga. Melalui event ini, kami berharap tidak hanya sebatas pameran, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha,” imbuh Sriyono.

Event ini diikuti oleh 14 dealer otomotif, terdiri dari 10 dealer roda empat dan 4 dealer roda dua. Selain itu, terdapat 30 pelaku UMKM yang turut meramaikan bazar produk lokal, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga fesyen khas Purbalingga.

Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai layanan publik, di antaranya Samsat Keliling, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan poliklinik RSUD Panti Nugroho, serta sejumlah stan informasi layanan pemerintah daerah lainnya.

Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani yang hadir membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi tinggi kepada UPPD Samsat Purbalingga dan seluruh stakeholder atas terselenggaranya acara yang kreatif dan bermanfaat ini. “Government Autoshow merupakan langkah nyata dalam mendekatkan pelayanan publik sekaligus mendukung geliat ekonomi daerah,” katanya.

Menurut Wabup, penghapusan biaya balik nama kendaraan seken merupakan kebijakan yang tepat guna. “Kebijakan ini bukan hanya membantu masyarakat, dan melalui event ini juga merangsang penjualan kendaraan baru serta mendorong rekan-rekan pengusaha dealer dalam memasarkan unit-unitnya,” jelasnya.

Wabup juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan datang dan meramaikan pameran. “Semoga dengan antusiasme masyarakat, akan semakin banyak transaksi atau Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang tercatat selama kegiatan berlangsung,” ungkapnya.

Government Autoshow 2025 menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mendukung inovasi, pelayanan publik terpadu, serta pemberdayaan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. (GIN/Kominfo)

The post Government Autoshow 2025 Dorong Promosi Otomotif dan UMKM Lokal appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan ini dihadiri Kader PKK, Ketua RT, pengelola Bank Sampah “Sahabatku”, serta Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kemangkon.

Ketua PPK Ormawa UKMPR, Dzaki Zain, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengenalkan konsep pertanian terpadu sekaligus pemanfaatan aplikasi digital untuk pengelolaan sampah. “Dengan adanya digitalisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengelola dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai pendukung kegiatan, tim PPK Ormawa telah membangun demplot pertanian terpadu di pekarangan Limbah Pustaka. Lahan percontohan ini mengintegrasikan tanaman hortikultura berupa caisim, sawi, bayam, dan kangkung dengan peternakan ayam petelur.

Kotoran ayam difermentasi menjadi pakan cacing, yang kemudian menghasilkan kotoran cacing (kascing) sebagai pupuk organik untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Hasil telur dan sayuran nantinya dimanfaatkan sebagai bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Poliklinik Kesehatan Desa Muntang.

Praktisi pertanian terpadu dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Kabupaten Purbalingga, Sidik Syaifudin, menjelaskan bahwa sistem terintegrasi mampu meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memperkuat ekonomi desa.

“Dengan mengelola berbagai sumber daya ini secara terintegrasi, kita tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan semua potensi yang ada,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pertanian terpadu juga menjadi solusi ramah lingkungan karena mampu mengurangi limbah, menekan biaya produksi, hingga menghadirkan konsep zero waste.

“Sistem ini menghadirkan manfaat besar, mulai dari lingkungan yang lebih bersih, efisiensi biaya pakan dan pupuk, hingga peningkatan produktivitas serta pendapatan keluarga,” katanya.

Inovasi lain yang diperkenalkan adalah budidaya cacing African Night Crawler (ANC) yang berfungsi mempercepat proses pengomposan. Menurut Sidik, cacing ini tidak hanya menghasilkan pupuk organik berkualitas, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan tambahan masyarakat.

Tim Pelaksana PPK Ormawa UKMPR, Rifky Dwi Rahmat Prakoso dan Karel Tsalasatir Riyan, memaparkan manfaat digitalisasi bank sampah melalui aplikasi “CIPTA MURI”. Karel menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam pencatatan dan pengelolaan sampah.

“Melalui aplikasi digital, masyarakat dapat mencatat dan melaporkan sampah yang terkumpul serta mengelola hasil sampah dengan lebih produktif. Program ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan bank sampah serta memberi dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Aplikasi CIPTA MURI sendiri dapat diakses melalui laman https://ciptamuri.com.

Melalui Kelas MENTARI, PPK Ormawa UKMPR berharap masyarakat Desa Muntang semakin memahami pentingnya pertanian terpadu dan digitalisasi bank sampah. Kedua konsep ini diyakini mampu mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ke depan, program ini diharapkan dapat berkelanjutan dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. (dhs/Kominfo)

The post PPK Ormawa UKMPR Kenalkan Pertanian Terpadu dan Digitalisasi Bank Sampah di Desa Muntang appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Abdullah Luthfi mengusung inovasi berjudul “Sistem Maintenance Pemeliharaan Aktivitas Terpadu Inklusif (SMART INKLUSIF)”. Program ini dinilai strategis karena mampu meningkatkan efektivitas pemeliharaan sekaligus mendorong terciptanya sistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

“Prestasi ini saya persembahkan untuk Purbalingga. Semoga inovasi SMART INKLUSIF dapat menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, serta memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menerapkan hasil pelatihan dalam kinerja nyata.

PKP Angkatan VIII diikuti 44 peserta yang terdiri atas pejabat pengawas dan pejabat fungsional dari kabupaten/kota di Jawa Tengah serta Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelatihan berlangsung sejak 14 Mei hingga 17 September 2025 dengan metode blended learning (distance learning dan klasikal).

Acara penutupan resmi dilaksanakan pada Rabu (17/9/25) di Aula BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Sekretaris BPSDMD Jateng, Andi Suryanto, yang memimpin penutupan menegaskan pentingnya peran pejabat pengawas, yakni sebagai jembatan antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan di lapangan.

“Pejabat pengawas harus mampu memastikan pelayanan publik tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pengabdian nyata di instansi masing-masing. “Jadikan setiap tugas sebagai wujud pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Keberhasilan Abdullah Luthfi menorehkan prestasi di tingkat provinsi ini menambah deretan inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Purbalingga yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

The post Kepala UPTD PJ2I Bobotsari Juara 1 Aksi Perubahan PKP Jawa Tengah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Mukodam menyampaikan bahwa lahirnya SiPPP Bangga dilandasi keprihatinan atas tantangan pengangguran yang masih menjadi isu strategis di Kabupaten Purbalingga. Melalui program ini, Pemerintah Daerah berupaya mempercepat penurunan pengangguran dengan mengedepankan kolaborasi pentahelik yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha/Industri, Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta, Perbankan dan lembaga keuangan, Komunitas masyarakat, serta unsur pendukung lainnya.

“Inovasi ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan sinergi lintas unsur. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dengan kolaborasi pentahelik, kita ingin membuka ruang yang lebih luas agar pencari kerja, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas dapat terhubung dalam ekosistem bersama untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja,” ungkap Mukodam.

Sebagai langkah konkret, SiPPP Bangga akan mengoptimalkan bursa kerja daring yang sudah dimiliki Kabupaten Purbalingga melalui platform Kepenak Ngodene. Platform ini dirancang sebagai jembatan digital antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, sekaligus terintegrasi dengan sistem kolaboratif lintas sektor.

Lebih jauh, Mukodam menekankan bahwa SiPPP Bangga tidak semata-mata tentang digitalisasi, melainkan tentang pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan kolaborasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga dapat ditekan secara signifikan, seiring meningkatnya keterhubungan antara supply (pencari kerja) dan demand (penyedia kerja) berbasis teknologi informasi dan jejaring sosial. (Kominfo)

The post SiPPP Bangga: Strategi Percepatan Penurunan Pengangguran Berbasis Kolaborasi Pentahelik di Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Peluncuran ini sekaligus menandai dimulainya implementasi proyek Scalable Public Health Empowerment, Research, and Education Sites (SPHERES), sebuah program kolaboratif yang bertujuan memperkuat sistem kesehatan primer melalui transformasi digital yang berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dan Pimpinan OUCRU Indonesia Dr. Anuraj Shankar, serta jajaran Dinas Kesehatan dan perwakilan fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga.

Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menyampaikan bahwa peluncuran PHDT merupakan langkah penting dalam mendorong pemanfaatan data secara lebih sistematis dalam perumusan kebijakan kesehatan. Ia berharap sistem ini dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh di masa mendatang.

“Dari sini kita bisa mengambil kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kasus per kasus, tapi menyeluruh, berdasarkan data yang komprehensif dan aktual,” katanya.

Menurutnya, PHDT dapat menjadi sarana deteksi dini dalam menghadapi situasi darurat di bidang kesehatan. “Misalkan ada sesuatu yang sifatnya urgent, jika data ini bisa disajikan dengan baik, maka pemerintah daerah dapat segera menyikapinya dengan cepat dan tepat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan harapannya agar ke depan data dari seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga, baik puskesmas maupun rumah sakit, dapat terintegrasi dalam sistem PHDT. Ia menargetkan dalam satu hingga dua tahun ke depan seluruh puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat menyajikan data secara terpusat melalui sistem ini.

“Data yang lengkap dan akurat sangat penting. Karena itu, saya mendorong agar implementasi ini menyentuh semua lini fasilitas layanan kesehatan,” ujarnya.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap penguatan sektor kesehatan juga ditegaskan dalam kesempatan tersebut. Bupati menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung pengembangan pelayanan kesehatan, baik di aspek preventif maupun kuratif.

“Saya berharap Kabupaten Purbalingga dapat menjadi contoh penerapan sistem pelayanan kesehatan berbasis data yang konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Jusi Febrianto melaporkan bahwa secara teknis pembangunan PHDT telah selesai dan siap untuk mulai beroperasi. Ia menjelaskan bahwa implementasi awal akan dimulai dari satu puskesmas percontohan (flagship), kemudian dilanjutkan secara bertahap.

“Untuk tahap awal, kami mulai dari satu flagship puskesmas dari total 22 puskesmas yang ada. Kemudian setiap tiga bulan akan ditambahkan lima puskesmas lagi,” jelasnya.

Dengan peluncuran PHDT ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyatakan kesiapannya dalam mendukung digitalisasi layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. (dhs/Kominfo)

The post PHDT Resmi Diluncurkan di Purbalingga, Dorong Kebijakan Kesehatan Berbasis Data appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.