Fahmi menyampaikan bahwa pengembangan Perumda Puspahastama membutuhkan penguatan sumber daya manusia seiring rencana ekspansi usaha. “Apabila dilakukan pengembangan menjadi aneka usaha, maka perlu dilakukan rekrutmen personil yang memiliki kemampuan dan pemahaman di bidang usaha,” ujarnya.

Terkait perlindungan anak, Bupati menilai capaian predikat Kabupaten Layak Anak tingkat madya menunjukkan sistem yang sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan.

Ia juga menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan akses digital bagi anak di bawah 16 tahun sebagai bagian dari perlindungan di era digital.

“Dalam implementasinya, Pemkab Purbalingga akan memperkuat literasi digital keluarga, pengaturan penggunaan gawai di sekolah, serta mendorong aktivitas positif anak di luar dunia digital,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat layanan perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas UPTD, penguatan jejaring layanan, serta sistem rujukan berbasis wilayah. “Langkah-langkah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih responsif dan terintegrasi,” ucap Fahmi.

Selain itu, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan di lingkungan pendidikan, akan diperkuat melalui kebijakan sekolah ramah anak dan penyediaan layanan pendampingan korban.

Di sisi lain, pengelolaan barang milik daerah disebut telah berjalan akurat melalui inventarisasi rutin dan rekonsiliasi berkala. “Setiap tahun dilakukan inventarisasi mandiri dan rekonsiliasi setiap tiga bulan, disertai pengamanan administrasi, fisik, dan yuridis,” terangnya.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan seluruh fraksi DPRD terhadap tiga Raperda yang diajukan. “Pada prinsipnya seluruh saran dan masukan dapat kami terima dan akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (an/komin)

The post Bupati Fahmi Pastikan Penguatan Substansi Tiga Raperda appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Tiga Raperda yang dimaksud yakni Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Puspahastama, Raperda tentang Perlindungan Anak, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum sekaligus catatan strategis terhadap substansi raperda yang diajukan oleh Bupati Purbalingga.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh juru bicara Katno. Fraksi ini menyatakan dukungan terhadap pengembangan usaha Perumda Puspahastama dari sektor pertanian menjadi aneka usaha untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Fraksi PDI Perjuangan memandang pengembangan bidang usaha ini penting untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan keuntungan perusahaan, serta memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah,” ujar Katno.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya pengelolaan barang milik daerah secara tertib, khususnya terkait pendataan aset pemerintah daerah agar lebih presisi dan akurat.

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan bahwa penguatan Perumda Puspahastama harus diiringi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta kejelasan bidang usaha agar tidak tumpang tindih dengan sektor swasta.

“BUMD harus dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip good corporate governance serta tetap memberikan ruang bagi pengembangan UMKM,” kata Juru Bicaranya, Lukmanudin.

Sementara itu, pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Didik Suprayogi memberikan catatan khusus terkait aspek integritas dalam pengelolaan Perumda Puspahastama.

“Kami menilai perlu adanya persyaratan yang menegaskan integritas dan komitmen kebangsaan bagi dewan pengawas maupun direksi agar tata kelola perusahaan dapat berjalan secara profesional dan akuntabel,” ungkap Didik.

Selain itu, dalam Raperda Perlindungan Anak, PKS menyoroti masih terbatasnya jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menangani kasus kekerasan terhadap anak sehingga perlu diperkuat agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Pandangan Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Ahmad Sa’bani. Fraksi ini mengingatkan agar perluasan usaha Perumda Puspahastama tidak mengabaikan fungsi pelayanan publik yang menjadi salah satu peran BUMD.

“Perumda Puspahastama perlu menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi perlindungan anak, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perundungan di lingkungan pendidikan.

Pandangan Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Yuniarti yang menyoroti kinerja Perumda Puspahastama yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, fraksi ini mendukung langkah diversifikasi usaha yang direncanakan.

“Diversifikasi usaha ini diharapkan dapat memperluas pasar dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah,” jelas Yuniarti.

Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian pada substansi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dinilai cukup kompleks, sehingga perlu dicermati kembali agar regulasi tersebut lebih ringkas, efektif, dan mudah diimplementasikan.

Sementara itu, pandangan Fraksi Amanat Demokrat disampaikan oleh Predi Setiaji. Fraksi ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Perumda Puspahastama agar perusahaan dapat berkembang secara lebih modern.

“Pengembangan usaha harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelola agar perusahaan dapat berjalan lebih modern dengan tata kelola yang baik,” kata Predi.

Selain itu, Fraksi Amanat Demokrat juga memberikan perhatian pada perlunya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak negatif penggunaan gawai secara berlebihan pada anak.

Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga menyatakan menerima dan menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat Panitia Khusus (Pansus) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai catatan dan masukan dari fraksi diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

The post DPRD Purbalingga Setujui Tiga Raperda Dibahas di Tingkat Pansus appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H.R. Bambang Irawan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menyampaikan bahwa secara makro capaian penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik di berbagai sektor pembangunan.

Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan adalah angka kemiskinan yang turun menjadi 12,55 persen pada tahun 2025, dari sebelumnya 14,18 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut juga berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga.

“Jumlah penduduk miskin Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tercatat sebanyak 121.800 jiwa. Jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 136.720 jiwa, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 14.920 jiwa,” ujar Bupati Fahmi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan perhitungan kumulatif hingga triwulan III tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,36 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,55 persen.

“Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,71, meningkat dari tahun 2024 yang berada di angka 70,97,” tambahnya.

Selain penyampaian LKPJ, pada kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Kabupaten Purbalingga untuk dibahas lebih lanjut. Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Puspahastama, Raperda tentang Perlindungan Anak, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Kami berharap ketiga Raperda yang telah diserahkan hari ini dapat diterima, dibahas, dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Purbalingga. (an/komin)

The post Bupati Sampaikan LKPJ 2025, Kemiskinan Purbalingga Turun dan Ekonomi Tumbuh 6,36 Persen appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga dan lintas sektoral dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H Tahun 2026 di Gedung Graha Adiguna Operation Room, Kompleks Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Kamis (12/3/2026).

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, antara lain stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, kelancaran arus lalu lintas, ketenteraman dan ketertiban umum, kesiapsiagaan bencana, peningkatan fasilitas pelayanan publik, serta kesiapan infrastruktur dan pendukung lainnya,” jelasnya.

Bupati menegaskan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.

“Laksanakan operasi pasar bila diperlukan, serta lakukan pengawasan distribusi untuk mencegah penimbunan dan praktik spekulasi yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti penerangan jalan umum, kebersihan lingkungan, serta kelancaran arus lalu lintas hingga masa arus balik.

“Dinas terkait agar mengoptimalkan pelayanan publik selama bulan Ramadan hingga pasca-Idulfitri dengan tetap menjaga kualitas dan kedisiplinan aparatur,” tegasnya.

Selain Bupati, anggota Forkopimda lainnya juga memaparkan persiapan dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. Salah satunya Kapolres Purbalingga Anita Indah Setyaningrum.

Dalam paparannya, Anita menjelaskan bahwa dalam upaya menjaga kelancaran arus lalu lintas akan ditempatkan beberapa pos pada jalur rawan kecelakaan dan kemacetan. “Kami juga akan mempersiapkan unit urai kemacetan lalu lintas serta pos pengamanan di objek wisata,” tambahnya.

Selain itu, dengan adanya pengalaman kejadian bencana yang terjadi beberapa pekan lalu, pihaknya juga telah menyiapkan personel satuan tugas bencana alam beserta sarana dan prasarananya. (an/komin)

The post Prediksi Meningkatnya Arus Mudik, Bupati Fokuskan 6 Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 H appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Camat Padamara, Tri Wibowo mengungkapkan rasa syukur masyarakat Padamara dengan adanya sentuhan program Alus Dalane di tahun 2025. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Wakil Bupati (Wabup) Purbalingga, Dimas Prasetyahani yang hadir bersama Forkompimda, para pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga, dan perwakilan instansi vertikal saat giat Tarawih Keliling (Tarling) di Masjid Baitul Muttaqin Desa Padamara, Rabu (11/3/2026) malam.

Camat Padamara, Tri Wibowo saat menyerahkan bantuan kepada perwakilan masyarakat

“Kami tentu sangat menyadari, banyaknya ruas jalan yang telah ditangani ini merupakan kasih sayang dari Mas Bupati dan Mas Wakil Bupati. Kami mewakili seluruh masyarakat Padamara mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Tri Wibowo melanjutkan, pada tahun 2025 lalu terdapat 7 ruas jalan di Kecamatan Padamara yang mendapat sentuhan program Alus Dalane dengan anggaran total mencapai 8,5 Miliar rupiah. Tentu masih ada beberapa jalan kabupaten di Kecamatan Padamara yang masih membutuhkan perhatian, dia berharap Mas Bupati dan Mas Wabup di tahun 2026 masih akan melanjutkan pembangunan di Kecamatan Padamara.

Warga Padamara sangat antusias mengikuti Tarling bersama Wabup Dimas Prasetyahani

Wabup Dimas mengatakan, Jalan Raya Padamara termasuk jalan yang sering dilalui oleh kendaraan besar sehingga perlu penanganan ektra antara lain di perempatannya dicor agar jalan bisa awet saat dilalui kendaraan besar tersebut. Selain itu, di tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga juga akan terus melaksanakan pemerataan pembangunan insfrastruktur khususnya yang mendukung program ketahanan pangan.

“Kami juga sangat senang melihat perkembangan Padamara sekarang jalan sudah alus, kami juga sudah diskusi pemanfaatan mata air di Padamara untuk irigasi,” ungkapnya.

Ditambahkan Wabup Dimas, tahun 2026 akan dianggarkan lebih dari 5 Miliar rupiah yang sebagian besar diperuntukan dalam pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Padamara. Selain itu, ruas jalan yang masih akan dilakukan pemeliharaan adalah Jalan Padamara – Kedungwuluh dengan anggaran lebih dari 1 Miliar rupiah. (FH/kominfo)

The post Disentuh Alus Dalane, Masyarakat Padamara Pun Bersyukur appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Karseno mengatakan saat ini para anggota DPRD kewenangannya ada di tingkat desa, jadi usulan di tingkat desa akan menjadi prioritas dalam pembangunan. Dia menyontohkan sarana umum di desa yang menjadi kewenangan para anggota dewan antara lain jalan desa, jalan usaha tani, serta sebagian mushola dan masjid.

“Pasti yang paling banyak usulannya infrastruktur, apa yang menjadi prioritas silahkan disampaikan kepada kami,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Purbalingga, Nugroho Priyo Pratomo mengatakan untuk tahun 2027 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga masih memprioritaskan infrastruktur dasar yakni jalan. Dia menambahkan, diperkirakan pada akhir tahun 2028 jalan mantap di Kabupaten Purbalingga bisa mencapai lebih dari 90 persen.

Selain infrastruktur dasar, di tahun 2027 fokus pembangunan di Kabupaten Purbalingga juga meliputi pariwisata, ketahanan sosial, dan pemerataan ekonomi. Nugroho menambahkan, Bupati Purbalingga H. Fahmi M. Hanif telah menyampaikan 4 arahan yakni bekerja secara kolaboratif, infrastruktur harus menghadirkan kesejahteraan, pariwisata harus menciptakan pemerataan, dan tata kelola harus melahirkan kepercayaan publik.

Peserta Musrenbangcam Dapil IV Purbalingga

“Dalam menanggulangi kemiskinan, tahun 2027 Bupati merencanakan Purbalingga Gotong Royong, tidak sekedar memberikan Bansos tapi juga bantuan produktif. Missal dalam 1 keluarga miskin terdapat 1 anggota keluarga usia produktif yang mau bekerja, pemerintah akan memberikan pinjaman modal berupa pelatihan kerja sampai penempatan,” katanya.

Camat Rembang, Panggih Adi Susilo berharap pada Musrenbangcam kali ini usulan prioritas dapat terlaksana pembangunannya di tahun 2027. Musrenbangcam untuk Dapil IV ini dihadiri oleh forkompimcam, kepala Perangkat Daerah terkait, dan perwakilan 47 desa dari 4 kecamatan yang terdiri dari Kades beserta perangkatnya, tokoh masyarakat dan pemuda.

“Dari 12 desa di Kecamatan Rembang terdapat 131 usulan melalui SIPD yang selanjutnya terseleksi menjadi 3 usulan prioritas. Harapan kami semoga usulan prioritas yang nantinya dihasilkan dapat dilaksanakan pembangunannya di tahun 2027,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Percepatan Pembangunan Infrastruktur 47 Desa Akan Dilaksanakan Tahun 2027 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Para Pejabat Eselon II dan III turut hadir dalam kegiatan Evaluasi SAKIP Kabupaten Purbalingga tahun 2025

Saat ini Pemkab Purbalingga juga tengah meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya jalan yang bisa mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Program-program kerja Pemkab Purbalingga semua diupayakan dalam rangka mencapai tujuan utama menjadikan Purbalingga yang mandiri dan sejahtera.
Sementara itu, anggota Tim Evaluator SAKIP Kemenpan RB RI Alifta Rahma Nirmala memberi masukan pada aplikasi e-SAKIP agar ditambahkan sasaran program dan indikator program. Aplikasi e-SAKIP tersebut juga diharapkan bukan sekedar menampilkan data akan tetapi ditambahkan rencana aksi dengan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program kerja masing-masing perangkat daerah sehingga akan mudah dalam pemantauan.
“Yang di Monev kalau bisa bukan sekedar program tapi sasaran program dan indikator program, apa targetnya,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Terus Upayakan Program Kerja Bernilai Hasil appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Prayitno, yang mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Herni Sulasti, menyampaikan bahwa penyusunan Renkon ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat komitmen bersama antar lembaga penanggulangan bencana.

“Tujuan disusunnya dokumen renkon yakni untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar lembaga pelaku penanggulangan bencana. Saat terjadi bencana, kami memastikan respons yang efektif dan cepat ketika skenario terburuk terjadi, dengan mengidentifikasi peran, sumber daya, dan prosedur yang jelas bagi para pihak terkait,” ujar Prayitno pada paparan akhir dan penandatangan komitmen Dokumen Renkon Bencana Tanah Longsor di Operation Room Graha Adiguna, Kompleks Pendopo Kabupaten Purbalingga, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian dari instrumen indikator kinerja yang termuat dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Sebelumnya, Pemkab Purbalingga telah menetapkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2024–2028 melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024, serta Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 6 Tahun 2025.

“Dokumen-dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dikeluarkan oleh BNPB,” jelasnya. Berdasarkan data, skor IRBI Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar 120,19 dengan kategori Sedang, sedangkan skor IKD mencapai 0,56 dari skala 1.

Prayitno menambahkan, selama periode 1 Januari hingga 27 Oktober 2025, BPBD mencatat sebanyak 73 kejadian bencana di Purbalingga. Dari jumlah tersebut, 37 di antaranya merupakan tanah longsor atau gerakan tanah, 27 kali cuaca ekstrem, delapan banjir, dan satu kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Akibat bencana tersebut, sebanyak 332 kepala keluarga atau 1.089 jiwa terdampak, dengan 131 orang di antaranya harus mengungsi dan satu orang mengalami luka.

“Untuk bangunan rumah dan sarpras umum tercatat 35 unit rusak berat, 52 unit rusak sedang, 144 unit rusak ringan, dan 36 unit lainnya terancam. Jika ditotal, nilai kerugian akibat dampak bencana mencapai Rp2,054 miliar,” ungkap Prayitno.

Kegiatan paparan dan penandatanganan komitmen penyusunan Renkon Bencana Tanah Longsor dihadiri oleh unsur TNI, Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemkab Purbalingga maupun Pemprov Jawa Tengah, serta lembaga dan relawan kebencanaan seperti Basarnas, PLN, Perhutani, PMI, Baznas, MDMC, Bagana, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). (dhs/Kominfo, Sumber : BPBD Purbalingga)

The post Pemkab Purbalingga Susun Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.