Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga membekali berbagai unsur yang hadir, mulai dari perangkat daerah, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, serta para guru dan kepala sekolah dari jenjang SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA, dengan pengetahuan praktis mengenai pencegahan stunting yang bisa langsung diterapkan di lingkungan masing-masing.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Devi Setyawati, menegaskan bahwa stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan. “Ini tugas kita semua. Stunting bukan hanya urusan dinas kesehatan atau puskesmas. Tokoh-tokoh masyarakat dan guru memiliki peran besar karena perubahan perilaku justru banyak terjadi di rumah dan sekolah,” ujarnya.

Menurut Devi, intervensi pemerintah sudah berjalan melalui imunisasi lengkap, pemantauan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, hingga program pangan lokal untuk balita. Namun, intervensi tersebut tetap membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar.

“Remaja putri yang anemia, ibu hamil yang kurang gizi, atau anak yang tidak dipantau pertumbuhannya, semua itu saling terkait. Jadi kalau kita mau hasilnya besar, gerakannya harus bersama-sama,” tegasnya.

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Irma Putri Damayanti, menambahkan bahwa banyak kasus stunting terjadi karena praktik pengasuhan yang tidak sesuai rekomendasi kesehatan.

“Masalah gizi pada bayi sering muncul karena praktik pemberian makan yang tidak sesuai rekomendasi kesehatan. Banyak bayi di bawah enam bulan sudah menunjukkan tanda kurang gizi karena tidak mendapatkan ASI eksklusif,” jelasnya .

Irma juga menyoroti budaya tidak patuh rujukan, misalnya orang tua enggan melanjutkan pemeriksaan ketika bayi dinilai mengalami masalah tumbuh kembang. Ia juga menampilkan contoh kebijakan penanganan stunting dari sejumlah negara seperti Peru, Thailand, dan Vietnam yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting melalui langkah-langkah yang konsisten dan melibatkan berbagai sektor terkait .

Pemateri berikutnya, Penyuluh TP PKK Kabupaten Banjarnegara, Yuni Krisnaningrum, menyampa mengajak para peserta untuk lebih memperhatikan pola makan keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, masalah gizi sering muncul bukan karena makanan kurang, tetapi karena komposisinya yang tidak seimbang.

“Kuncinya adalah memastikan anak mendapat makanan empat bintang, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta sayur dan buah. Ini prinsip dasar yang sebenarnya mudah diterapkan sehari-hari,” jelas Yuni.

Ia juga menekankan pentingnya keamanan pangan karena masih ditemukan makanan yang menggunakan bahan tambahan berbahaya. Selain itu, Yuni memaparkan pedoman MPASI sesuai usia dan mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya pemenuhan gizi anak secara optimal. (dhs/Kominfo)

The post Dinkes Purbalingga Dorong Perubahan Pola Asuh dan Pemenuhan Gizi untuk Tekan Stunting appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Agung mengatakan para finalis yang berusia antara 16 hingga 20 tahun tersebut merupakan calon generasi emas yang harus bisa menjadi role model bagi remaja-remaja di Kabupaten Purbalingga seusia mereka. Dia menambahkan, bukan tidak mungkin mereka nantinya akan menjadi pemimpin Kabupaten Purbalingga bahkan Indonesia di masa depan yang saat ini akan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga untuk mencegah kenakalan remaja dan pernikahan dini.

“Tunjukkan prestasi dan talenta kalian ke hal-hal yang positif, dan ikut bersama Pemda dalam membangun Kabupaten Purbalingga sesuai dengan porsinya masing-masing,” pesannya kepada para finalis.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) Dinsosdaldukkbp3a Purbalingga, Mukhsinun mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi remaja Purbalingga untuk bersama Pemkab mempromosikan program Genre yang meliputi kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Dia berpesan kepada para finalis agar bisa mengedukasi program Genre tersebut di lingkungan sekitar baik sekolahan maupun tempat tinggal.

“Duta Genre adalah contoh remaja yang punya perencanaan hidup yang matang,” tandasnya.

Perwakilan panitia kegiatan, Zulian Dwi Cahyo mengatakan proses seleksi calon Duta Genre Purbalingga dimulai sejak akhir Juni 2025 yang meliputi tes tertulis dan administrasi, wawancara, minat dan bakat, hingga terjaring 20 finalis dari 47 peserta. Dewan juri nantinya akan memilih 3 finalis terbaik yang akan menjadi Duta Genre Purbalingga tahun 2025.

“Kegiatan ini bukan sekedar ajang seleksi, akan tetapi sebagai wadah penguatan kapasitas untuk berkontribusi dan memberikan aksi nyata bagi Purbalingga,” ungkapnya.

Berdasarkan penilaian dewan juri, Muhamad Sidiq Fathularifin dari SMK Negeri 2 Purbalingga terpilih sebagai Juara 1 Putra dan Nuri Maulida dari SMA Negeri 1 Kutasari sebagai Juara 1 Putri. (FH/kominfo)

The post 20 Finalis Apresiasi Duta Genre 2025 Jadi Role Model Remaja Emas Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, Syahzani Fahmi M. Hanif, saat acara Launching Gerakan Rabu Pon tingkat Kabupaten Purbalingga. Wakil Ketua TP PKK Purbalingga, Denita Dimas Prasetyahani, turut mendampingi peluncuran tersebut.

Acara ini juga dihadiri Forkopimcam, perwakilan OPD, serta jajaran PKK kecamatan dan desa. Kegiatan yang digelar di Balai Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari, Rabu (30/7/25) ini dilaksanakan secara hybrid bersamaan dengan pencanangan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

Syahzani menyampaikan bahwa gerakan ini diharapkan tidak hanya bersifat seremonial tetapi benar-benar dilaksanakan di seluruh tingkatan. “Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi langkah nyata memberikan manfaat dalam ketahanan pangan keluarga. Ketika kita membahas ketahanan pangan, sesungguhnya kita juga sedang mempersiapkan masa depan anak cucu kita,” ungkapnya.

Ia mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, untuk menanam pohon buah atau sayuran. Menurutnya, gerakan ini juga mendukung perlindungan lingkungan dari bencana serta melestarikan tanaman buah khas daerah.

“Saya sendiri sudah mengimplementasikan di rumah dinas bupati dengan menanam tanaman hidroponik. Ini bukan hanya soal memanfaatkan pekarangan, tapi juga pemenuhan gizi keluarga dan upaya menghemat ekonomi rumah tangga,” jelasnya.

Syahzani berharap seluruh kader PKK Kabupaten Purbalingga konsisten menjalankan program ini di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. “Program ini bisa menjadi salah satu solusi yang baik bagi keluarga Indonesia. Tidak harus semua serba beli, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayur-sayuran atau tanaman yang kita sukai,”

Camat Kutasari, Cahyono, menyatakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut. “Kami siap berkolaborasi dan berharap gerakan ini bisa mendidik generasi muda dalam melestarikan lingkungan. Di Kecamatan Kutasari hampir semua desa telah memiliki Kelompok Wanita Tani (KWT), dan launching ini akan menambah semangat untuk terus menanam pohon,” katanya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penanaman pohon buah di sekitar Balai Desa Limbangan. Selain itu, kegiatan diisi dengan pelayanan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Kutasari, pembagian bantuan bibit buah, bibit cabai, bibit ikan, serta paket sembako bagi masyarakat setempat. (dhs/Kominfo)

The post PKK Purbalingga Ajak Warga Manfaatkan Pekarangan Lewat Gerakan Rabu Pon appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Denita mengatakan dengan dikukuhkannya Forum Anak di 14 kecamatan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga memberikan ruang partisipasi bagi anak untuk menjadi pelopor dan pelapor perlindungan anak. Dia menambahkan, maksud sebagai pelopor dan pelapor yakni anggota Forum Anak harus mampu menjadi contoh baik di lingkungan sekitar mereka serta harus berani melaporkan jika ada kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak.

“Jadilah anak-anak yang memiliki kepribadian baik dan terus melakukan hal-hal positif,” pesannya kepada semua anggota Forum Anak yang hadir.

Bunda Forum Anak Purbalingga, Denita Dimas Prasetyahani saat memberikan wejangan pada semua anggota Forum Anak Kecamatan

Plt. Kepala Dinsosdaldukkbp3a, dr. Jusi Febrianto mengatakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para anggota Forum Anak Kecamatan akan berlangsung selama 2 hari, Selasa-Rabu (1-2/7/2025) di tempat yang sama. Pada acara tersebut, lanjut dr. Jusi, setidaknya ada 3 narasumber utama yakni Fasilitator dari UNICEF Indonesia, BAPPELITBANGDA Purbalingga, dan Fasilitator Forum Anak Purbalingga.

Anggota Forum Anak sedang diskusi

Bowo Adi Prayitno, anggota Forum Anak Kecamatan Karangjambu yang juga siswa SMK Negeri 1 Karangjambu merasa senang bisa menjadi bagian dari Forum Anak. Dirinya juga mengajak para generasi muda di Kabupaten Purbalingga untuk aktif dalam Forum Anak sehingga bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan terhindar dari kegiatan negatif seperti tawuran dan sebagainya.

“Kita bisa bergerak membangun Kecamatan Karangjambu lebih maju lagi,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post 70 Anggota Forum Anak Kecamatan Siap Jadi Pelopor dan Pelapor Perlindungan Bagi Anak appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Fahmi mengatakan kegiatan VLH ini bukan hanya untuk berlomba atau meraih predikat akan tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan menguatkan komitmen Pemkab Purbalingga sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terimplementasi secara faktual. Bupati Fahmi juga mengapresiasi semua pihak lintas sektoral yang telah berkontribusi untuk meningkatkan Purbalingga sebagai KLA tingkat Nindya.

“Apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan bisa merepresentasikan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindya,” ujarnya saat sambutan dihadapan Tim Penilai dari KemenPPPA RI secara daring.

Bupati Purbalingga, H. Fahmi Muhammad Hanif saat memberikan sambutan pada acara Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dari KemenPPPA RI

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan dari verifikasi administrasi dengan skor akhir 732,65 Kabupaten Purbalingga telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2018 tentang KLA. Selain itu terdapat Perpustakaan Daerah yang telah memenuhi standar nasional ramah anak, 100 persen puskesmas di Purbalingga juga telah ramah anak, adanya forum anak hingga tingkat kecamatan dan terlibat dalam Musrenbang.

Ketua Tim Verifikasi dari KemenPPPA, Fatahillah menegaskan bahwa evaluasi KLA ini bertujuan untuk memastikan semua program terkait perlindungan anak dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dia menambahkan dalam evaluasi ini terdapat 5 kluster ditambah 1 kluster kelembagaan sebagai acuan dalam pemeringkatan KLA.

Suasana salah satu ruang baca di Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga yang ramah anak

Kelima kluster tersebut yakni, kluster hak sipil dan kebebasan anak, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus. Sedangkan kluster tambahan yakni kelembagaan untuk memastikan komitmen Pemkab Purbalingga dan keberfungsian gugus tugas.

“Dari evaluasi ini diharapkan kita bisa melihat sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban semua pemangku kepentingan dilaksanakan dalam melindungi anak di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Terus Tingkatkan Fasilitas dan Perlindungan Terhadap Anak appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK, serta Ketua GOW tersebut, Kepala OJK Purwokerto Harmain Billady mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu program OJK dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat. Dia menambahkan, dipilihnya ibu-ibu sebagai peserta karena memiliki tugas untuk mengatur keuangan keluarga.

“Selain sebagai ‘menteri keuangan’ keluarga juga menjadi pendidik awal generasi bangsa. Kami harapkan selain ibu-ibu paham literasi keuangan nantinya bisa diajarkan kepada generasi muda,” ujarnya.

Kepala OJK Purwokerto memberikan cinderamata buku saku literasi keuangan kepada Ketua TP PKK Purbalingga, Syahzani Fahmi M. Hanif

Hal ini, lanjut Harmain, agar para generasi muda khususnya di Kabupaten Purbalingga bisa lebih cermat lagi dalam mengelola keuangan. Menurutnya saat ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan produk-produk keuangan seperti tabungan akan tetapi tingkat literasinya masih kurang, sehingga tak jarang banyak yang terjerat investasi illegal dan judi online (judol).

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga, Ato Susanto yang mewakili Bupati Purbalingga mengatakan di era digitalisasi saat ini masyarakat semakin mudah dalam mengakses produk keuangan seperti uang digital, dompet digital, dan lainnya. Di sisi lain kemudahan tersebut juga membawa dampak negatif dengan banyaknya tawaran investasi bodong dan pinjol melalui platform digital.

“Saya harap masyarakat Purbalingga harus mempunyai literasi yang cukup tentang perkembangan teknologi, media sosial, hingga literasi keuangan,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Pemkab Purbalingga dan OJK Bekali Literasi Keuangan Kepada Masyarakat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hj. Nur Saadah mengatakan titik berat pengawasan yang dilakukan adalah penyaluran bantuan listrik gratis dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal tersebut bertujuan agar 2 program tersebut benar-benar tepat sasaran, sehingga perlu ada pengawasan baik yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 maupun yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

“Untuk se-Jateng 17 ribu RTLH akan direalisasi. Untuk itu mohon laporan kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Purbalingga, sebagai bahan untuk menentukan strategi,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyimak paparan dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Suroto

Sementara itu, Suroto dalam paparannya menyebutkan penanganan RTLH di tahun 2024 mencapai 1.167 unit. Dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga telah mengupayakan dengan dana dari APBD, APBD Provinsi, hingga CSR guna pemenuhan kebutuhan pokok Masyarakat berupa RTLH.

Dia menambahkan, indeks kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 lalu mengalami penurunan tertinggi se-Jateng yang semula di angka 14,99 persen pada tahun 2023 menjadi 14,18 persen. Sementara untuk kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan dari 1,18 persen di tahun 2023 menjadi 1,17 persen di tahun 2024.

“Mudah-mudah di 2025 tidak meningkat lagi (tingkat kemiskinan-red) dengan kondisi saat ini serba efisiensi,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post DPRD Jateng Pantau Realisasi RTLH di Kabupaten Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam acara tersebut, Plt Kepala DinsosdaldukKBP3A Purbalingga, Agung Widiarto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Purbalingga. Lokakarya ini melibatkan empat kecamatan, yaitu Kecamatan Karangjambu, Kutasari, Rembang, dan Kertanegara.

“Melalui lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan diajak berkolaborasi dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan guna menekan angka stunting,” ujarnya.

Fitri Setiawan, perwakilan dari Tim Kerja Lini Lapangan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, menegaskan pentingnya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Purbalingga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikawal oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

“Kita perlu memastikan bahwa setiap wilayah mendapat pendampingan yang maksimal,” ungkapnya.

Dari segi pelaporan, kebijakan terbaru mengharuskan penggunaan aplikasi Elsimil dari BKKBN untuk melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan penurunan angka keluarga berisiko stunting.

“Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap TPK semakin termotivasi untuk melaporkan kegiatan mereka,” tambahnya.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DinsosdaldukKBP3A Purbalingga, Mukhsinun, menyampaikan bahwa target penurunan angka stunting di Purbalingga adalah dibawah 10 persen. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), angka stunting di Purbalingga saat ini berada di kisaran 11 persen.

“Kami berharap dengan kegiatan SSGI, angka stunting di Kabupaten Purbalingga bisa terus menurun,” jelasnya.

Saat ini di Purbalingga ada 769 Tim Pendamping Keluarga (TPK). Setiap TPK beranggotakan kader kesehatan, kader KB, dan kader PKK. Mereka bertugas memberikan pendampingan kepada empat kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan balita di bawah usia dua tahun (baduta).

“Upaya pengoptimalan peran TPK menjadi kunci dalam percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai kegiatan pendampingan yang terstruktur,” katanya. (dhs/Kominfo)

The post DinsosdaldukKBP3A Purbalingga Gelar Mini Lokakarya untuk Percepatan Penurunan Stunting appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.