Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purbalingga, Dwi Mulyatno, menjelaskan bahwa Latsar CPNS merupakan tahapan penting dalam membentuk karakter dan kompetensi dasar aparatur sipil negara. Menurutnya, pelatihan ini bertujuan membangun integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat profesionalisme serta kompetensi.

“Pelatihan dasar ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi menjadi proses pembentukan sikap, perilaku, dan kompetensi CPNS agar siap menjalankan peran sebagai ASN yang profesional,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, yang mewakili Bupati Purbalingga, menegaskan bahwa Latsar CPNS harus dipahami sebagai proses pembentukan jati diri ASN, bukan sekadar tahapan untuk naik status dari CPNS menjadi PNS. Ia menekankan bahwa substansi utama dari pelatihan ini adalah menyiapkan aparatur yang benar-benar siap melayani masyarakat.

“Yang ingin kami wujudkan adalah ASN yang siap sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Itu tiga peran utama ASN yang harus benar-benar dipahami dan diinternalisasi,” katanya.

Sekda Herni juga menyampaikan arahan Bupati Purbalingga agar setiap ASN dalam bekerja selalu berpikir tentang dampak dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, setiap tugas dan kebijakan harus diukur sejauh mana memberikan manfaat nyata, dan jika belum berdampak, maka perlu dilakukan introspeksi dan perbaikan.

Ia mengingatkan para CPNS agar mempersiapkan diri secara mental dan fisik selama mengikuti Latsar, mengingat pelatihan ini membutuhkan stamina, fokus, dan komitmen yang tinggi. Selain itu, seluruh materi yang diterima diharapkan tidak berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN yang berlandaskan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

“Ilmu yang diperoleh jangan hanya berhenti selama masa pelatihan, tetapi harus terus diimplementasikan agar mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pengguna layanan,” tambahnya.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Anon Priyantoro, menekankan bahwa Latsar menjadi fondasi bagi CPNS untuk siap menjalankan peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik dan kebijakan pembangunan. Melalui penguatan nilai ASN BerAKHLAK dan kompetensi teknis, peserta diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika tugas serta memberikan dampak nyata bagi instansi dan masyarakat.

“Nilai-nilai core value ASN BerAKHLAK harus benar-benar diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas, sehingga kehadiran ASN dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memperkuat empat kompetensi utama, mulai dari sikap bela negara, pemahaman peran ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pemersatu bangsa, hingga penguasaan kompetensi teknis sesuai bidang tugas. Penguatan tersebut diharapkan mampu melahirkan ASN yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perubahan.

Anon menambahkan, tantangan birokrasi saat ini menuntut hadirnya smart ASN yang agile dan mampu beradaptasi. “ASN tidak boleh membangun sekat, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan yang memberikan manfaat dan dampak nyata bagi instansi serta masyarakat,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post 39 CPNS Pemkab Purbalingga Ikuti Latsar, Disiapkan Jadi Pelayan Masyarakat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sebagai ungkapan syukur atas pelantikan mereka, lebih dari 2.800 bibit pohon berhasil dikumpulkan oleh mereka di Alun-Alun Purbalingga, bersamaan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK), Rabu (24/12/24). Bibit-bibit tersebut dikumpulkan sebagai bentuk kontribusi nyata untuk penghijauan dan pelestarian lingkungan di Purbalingga.

Eko Triadi dari SDN 1 Kalikabong menyampaikan rasa terima kasih atas pelantikan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu. “Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga atas pelantikan kami. Sebagai ungkapan syukur, kami mengumpulkan bibit pohon untuk penghijauan, semoga Purbalingga semakin hijau, asri, dan damai,” ujarnya.

PPPK dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga menambahkan, langkah sederhana ini merupakan wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. “Kami ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat. Semoga pohon-pohon ini tumbuh dan menjadikan Purbalingga lebih hijau,” kata mereka.

Haryanto dari BPBD Kabupaten Purbalingga menjelaskan bahwa bibit-bibit ini nantinya akan ditanam di lokasi-lokasi rawan longsor, khususnya di wilayah utara seperti Karangreja dan Sirau. “Bibit yang terkumpul sebagian besar pohon keras dan buah. Akarnya dapat membantu mencegah longsor sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan,” ujarnya.

Kepedulian ini muncul di tengah maraknya bencana alam yang kerap melanda Purbalingga. Longsor dan banjir yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat penghijauan menjadi salah satu langkah preventif yang penting. Bibit pohon keras dan buah diharapkan dapat menahan erosi tanah dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Para PPPK Paruh Waktu membawa bibit pohon dari rumah masing-masing, menunjukkan kesungguhan pribadi mereka dalam menjaga lingkungan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelestarian alam.

“Ini bukan sekadar simbol, tapi wujud nyata kontribusi kami untuk Purbalingga. Semoga pohon-pohon ini tumbuh subur dan memberikan manfaat,” tambah Eko Triadi.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa rasa syukur bisa diwujudkan melalui aksi nyata yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Penanaman bibit pohon menjadi momentum positif untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap alam, sekaligus mengurangi risiko bencana.

Dengan lebih dari 2.800 bibit terkumpul dan rencana penanaman di titik-titik rawan longsor, Purbalingga melangkah menuju kabupaten yang lebih hijau, asri, dan aman. Inisiatif ini juga membuktikan bahwa inspirasi dari pemimpin dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi bagi lingkungan dan kebaikan bersama. (dhs/Kominfo)

The post PPPK Paruh Waktu Purbalingga Sumbangkan 2.800 Bibit Pohon sebagai Ungkapan Syukur dan Pelestarian Alam appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara berkeadilan. Ia menyebutkan, ribuan pegawai tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan agenda pelantikan PPPK paruh waktu di Kabupaten Purbalingga dengan jumlah yang diangkat sebanyak 2.836 orang yang berasal dari berbagai OPD,” ujarnya.

Bupati Fahmi menyampaikan apresiasi atas pengabdian, kontribusi, dan kerja keras para tenaga non-ASN selama ini. Ia berharap, dengan status baru sebagai PPPK paruh waktu, para pegawai dapat semakin bersemangat, profesional, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerja kerasnya selama ini. Harapannya ke depan terus berkontribusi lebih baik lagi dan memberikan kebermanfaatan serta kemaslahatan untuk masyarakat Purbalingga,” katanya.

Selain memberikan kepastian status, Pemkab Purbalingga juga terus memperjuangkan masa depan PPPK paruh waktu agar memiliki peluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu maupun PNS, sesuai dengan kebijakan dan formasi dari pemerintah pusat. “Saya juga mendoakan semoga ke depannya bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu atau PNS. Kita masih menunggu formasi dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Bupati Fahmi menegaskan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga tetap mengangkat PPPK paruh waktu.

“Kita perlu menambahkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk alokasi gaji PPPK paruh waktu. Alhamdulillah sudah ditemukan solusinya dan bisa dianggarkan meskipun dengan berbagai keterbatasan dan penurunan transfer daerah,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengangkatan ini diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Penilaian kinerja, menurutnya, akan diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai pemerintah daerah, baik PNS, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu, berdasarkan asas meritokrasi dan profesionalisme.

“Yang terbaik nanti akan diberikan tanggung jawab dan amanah yang terbaik pula, dan harapannya kontribusi tersebut bisa berdampak positif langsung terhadap pembangunan serta masyarakat Kabupaten Purbalingga,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Purbalingga Bambang Widjonarko merinci, dari total 2.836 PPPK paruh waktu yang menerima SK, terdiri atas 1.294 tenaga kependidikan, 438 tenaga kesehatan, dan 1.104 tenaga teknis.

Salah satu penerima SK PPPK paruh waktu, Wahyudi, tenaga kependidikan dari SD Negeri 1 Karangasem, Kecamatan Kertanegara, mengaku bersyukur dan gembira atas kepastian status yang diterimanya. Wahyudi telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama 21 tahun sejak tahun 2004.

“Hari ini saya dan rekan-rekan sangat gembira menerima SK PPPK paruh waktu. Ini momen yang sudah lama ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Terima kasih kepada Bapak Bupati Purbalingga Pak Fahmi dan Wakil Bupati Pak Dimas,” ungkapnya. (dhs/Kominfo)

The post 2.836 Tenaga Non-ASN di Purbalingga Terima SK PPPK Paruh Waktu appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Usai pelaksanaan upacara, Wabup Dimas menyerahkan berbagai penghargaan baik individu maupun dinas. Penghargaan pertama yakni Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun kepada 100 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga. Tanda kehormatan ini diberikan atas pengabdian, kecakapan, dan kesetiaannya kepada negara.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap keluarga besar KORPRI, PGRI, serta guru di Kabupaten Purbalingga atas dedikasi, integritas, dan pengabdiannya selama ini,” ujarnya.

Para peserta upacara di Alun-alun Kabupaten Purbalingga

Wabup Dimas kemudian menyebutkan definisi Guru Hebat yang disampaikan oleh Mendikdasmen RI yakni mengajar dengan hati, adaptif, dan terus bergerak untuk berinovasi. Dia juga berpesan kepada para guru agar tidak hanya mentransfer ilmu akan tetapi juga membangun benteng moral para peserta didik di era digitalisasi saat ini.

Penghargaan juga diberikan untuk OPD of The Year kategori kecamatan yakni Kecamatan Bukateja, terbaik I Kecamatan Pengadegan dan Bojongsari, terbaik II Kecamatan Rembang, dan terbaik III Kecamatan Kutasari. Sementara kategori Badan/ Dinas yakni Dinporapar, terbaik I Dinkominfo, terbaik II Dinkes, dan terbaik III BKPSDM.

Kepala Dinkominfo menerima penghargaan sebagai Terbaik I OPD of The Year 2025

“Saya melihat dan merasakan bahwa sepanjang perjalanan 54 tahun, KORPRI telah melalui dinamika panjang dan mampu berubah kearah yang lebih baik, menjadi organisasi yang reformis dan inovatif,” imbuh Wabup Dimas.

Sebagai penutup rangkaian upacara, penghargaan sekolah Adiwiyata Kabupaten Purbalingga tahun 2025 untuk tingkat SMP secara berurutan yakni SMPN 4 Kutasari, SMP Istiqomah Sambas, dan SMPN 2 Bojongsari. Sedangkan untuk tingkat SD secara berurutan yakni SDN 1 Tumanggal, SDN 2 Wanogara Wetan, dan SDN 1 Makam. (FH/Kominfo)

The post Wabup Dimas Apresiasi Kerja Keras KORPRI dan PGRI appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Abdullah Luthfi mengusung inovasi berjudul “Sistem Maintenance Pemeliharaan Aktivitas Terpadu Inklusif (SMART INKLUSIF)”. Program ini dinilai strategis karena mampu meningkatkan efektivitas pemeliharaan sekaligus mendorong terciptanya sistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

“Prestasi ini saya persembahkan untuk Purbalingga. Semoga inovasi SMART INKLUSIF dapat menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, serta memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menerapkan hasil pelatihan dalam kinerja nyata.

PKP Angkatan VIII diikuti 44 peserta yang terdiri atas pejabat pengawas dan pejabat fungsional dari kabupaten/kota di Jawa Tengah serta Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelatihan berlangsung sejak 14 Mei hingga 17 September 2025 dengan metode blended learning (distance learning dan klasikal).

Acara penutupan resmi dilaksanakan pada Rabu (17/9/25) di Aula BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Sekretaris BPSDMD Jateng, Andi Suryanto, yang memimpin penutupan menegaskan pentingnya peran pejabat pengawas, yakni sebagai jembatan antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan di lapangan.

“Pejabat pengawas harus mampu memastikan pelayanan publik tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pengabdian nyata di instansi masing-masing. “Jadikan setiap tugas sebagai wujud pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Keberhasilan Abdullah Luthfi menorehkan prestasi di tingkat provinsi ini menambah deretan inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Purbalingga yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

The post Kepala UPTD PJ2I Bobotsari Juara 1 Aksi Perubahan PKP Jawa Tengah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hal itu disampaikan Bupati Fahmi saat Sosialisasi Kebijakan Bupati terkait Pengusulan PPPK Paruh Waktu yang berlangsung di Indragiri Hall Hotel Owabong, Rabu (20/8/2025). Acara ini diikuti lebih dari 2.800 pegawai non-ASN, 1.000 orang hadir secara luring, sementara lainnya mengikuti secara daring melalui live streaming YouTube.

“Sebagai bukti komitmen, kepedulian, serta apresiasi kepada para pegawai non-ASN, maka seluruh non-ASN yang memenuhi syarat akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu,” tegas Bupati.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah pegawai non-ASN yang dapat diusulkan sebanyak 2.848 orang. Mereka terdiri dari 2.292 tenaga teknis, 390 guru, dan 166 tenaga kesehatan. Adapun rincian kriteria meliputi R2 sebanyak 86 orang, R3 sebanyak 1.894 orang, R4 sebanyak 846 orang, dan R5 sebanyak 22 orang.

Bupati menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah sekaligus bagian dari amanat peraturan perundang-undangan. “Kami memahami betul bagaimana kondisi teman-teman pegawai non-ASN yang hingga saat ini belum berkesempatan lolos seleksi CPNS maupun PPPK. Tentu pemerintah tidak tinggal diam. Kami mencari solusi agar kesejahteraan pegawai tetap terjamin dan pelayanan publik tetap optimal,” ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan, saat ini Pemkab Purbalingga mengalokasikan Rp33,1 miliar per tahun dari APBD untuk honor tenaga non-ASN. Jika seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK paruh waktu, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp15,1 miliar sehingga total menjadi Rp48,2 miliar per tahun.

“InsyaAllah untuk penganggaran sudah ada beberapa opsi solusi yang memungkinkan. Hari ini kami usulkan karena memang batas akhir pengusulan,” jelas Bupati.

Ia juga menitipkan pesan kepada para pegawai agar tetap meningkatkan kinerja. “Meskipun nanti sudah diangkat menjadi PPPK paruh waktu, jangan sampai kinerja menurun. Yang kinerjanya baik akan kami perjuangkan jika ada pembukaan formasi CPNS atau PPPK. Namun bagi yang menurun, tentu ada sanksi tegas,” tandasnya.

Salah satu pegawai non-ASN kategori R3, Tri, mengaku lega dengan kebijakan ini. “Kami puas dengan keputusan tersebut, karena yang kami butuhkan adalah kejelasan status. Kami bersyukur walaupun dengan keterbatasan anggaran, tetap diusulkan menjadi PPPK paruh waktu,” ucapnya.

Berdasarkan surat Kementerian PAN-RB tertanggal 8 Agustus 2025, pengusulan PPPK paruh waktu diprioritaskan bagi pegawai non-ASN yang sudah tercatat dalam database BKN dan sebelumnya telah mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024, namun belum berhasil mendapatkan formasi. (dhs/Kominfo)

The post Bupati Fahmi Usulkan 2.848 Pegawai Non-ASN Purbalingga Jadi PPPK Paruh Waktu appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang dilantik, sekaligus menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan awal dari tanggung jawab sebagai abdi negara. Bupati mengingatkan bahwa seluruh ASN, baik PPPK maupun PNS, memegang peranan penting dalam menentukan baik buruknya kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke depan.

“Segera pahami tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing, dan laksanakan dengan penuh komitmen, tanggung jawab, serta profesionalisme,” ujar Bupati.

Bupati Fahmi juga menekankan bahwa ASN harus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi, agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Ia menegaskan, paradigma ASN sebagai pihak yang harus dilayani sudah bergeser menjadi pelayan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan terbaik.

Lebih lanjut, Bupati Fahmi mengingatkan bahwa kinerja PPPK akan dinilai secara berkala, dan hasil penilaian tersebut menjadi dasar perpanjangan perjanjian kerja maupun pemberian tunjangan.

“Jangan jadikan pelantikan ini sebagai pencapaian akhir. Justru ini awal dari amanah besar yang harus dijalankan. Tanggung jawab saudara bukan hanya kepada pimpinan, tapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga, Bambang Widjonarko, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelantikan ini terdiri atas 291 PPPK tenaga pendidik, 22 PPPK tenaga kesehatan, dan 40 PPPK tenaga teknis. Selain itu, turut dilantik dua PNS yang merupakan lulusan IPDN dan CPNS formasi tahun 2021 yang belum sempat mengikuti pengambilan sumpah.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga, Bambang Widjonarko, dalam laporannya menyampaikan bahwa total peserta pelantikan sebanyak 353 PPPK dan 2 PNS. Dengan rincian 291 tenaga pendidik, 22 tenaga kesehatan, dan 40 tenaga teknis. Adapun dua PNS merupakan CPNS lulusan IPDN formasi tahun 2024 dan CPNS formasi 2021 yang belum mengikuti pengambilan sumpah.

Ia menambahkan bahwa masa perjanjian kerja bagi PPPK di Kabupaten Purbalingga ditetapkan selama lima tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa masa kerja PPPK paling singkat adalah satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan serta hasil penilaian kinerja. (dhs/Kominfo)

The post Bupati Purbaligga Lantik 353 PPPK dan 2 PNS, Minta Tunjukkan Kinerja Terbaik appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sekretaris Dinpermasdes Purbalingga, Danang Nuswantoro, dalam program siniar (podcast) Dinkominfo pada Rabu (18/6/25), menjelaskan bahwa SIDAK bukanlah aplikasi baru yang dibangun dari nol, melainkan pendekatan baru dalam bekerja, memanfaatkan alat-alat yang sudah tersedia seperti cloud storage dan Google Looker Studio untuk tata kelola data yang lebih rapi dan kolaboratif.

“Kita tidak menggunakan sistem atau aplikasi tersendiri. Kita hanya memanfaatkan apa yang sudah ada. Kita pakai cloud, kita pakai Looker Studio untuk menyajikan data. Kemudian kita juga sediakan SOP untuk memberi ruang teman-teman input data,” ungkap Danang.

Menurutnya, selama ini pengelolaan data di Dinpermasdes masih bersifat sektoral dan terpisah antar bidang. Akibatnya, ketika pimpinan membutuhkan data untuk mengambil keputusan strategis, proses pencarian data kerap memakan waktu dan tidak efisien. SIDAK hadir sebagai solusi untuk menyatukan berbagai sumber data lintas bidang ke dalam satu sistem yang terstruktur dan mudah diakses.

“Yang namanya data di Dinpermasdes antar bidang pasti akan saling berkaitan. Kita mencoba mengintegrasikan, mengkolaborasikan, supaya data ini bisa mendukung pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat,” tambahnya.

Lebih dari sekadar integrasi, SIDAK juga mendorong perubahan budaya kerja di internal Dinpermasdes. Setiap bidang kini bertanggung jawab menjadi produsen data sesuai tupoksinya masing-masing, sementara sekretariat bertugas sebagai pengelola data yang menganalisis dan merumuskan simpulan untuk mendukung berbagai keperluan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Dengan data yang tertata rapi dan diperbarui secara berkala, Dinpermasdes kini mampu merespons permintaan data secara cepat, baik dari pimpinan, instansi lain, hingga mitra eksternal seperti media dan akademisi. “Dengan data yang mudah diakses, mudah dievaluasi, ini akan meningkatkan efisiensi baik dalam pengambilan keputusan, penyusunan program, pemantauan kinerja, dan sebagainya,” ujar Danang.

Danang juga menambahkan bahwa penggunaan SIDAK berdampak langsung pada efisiensi kerja pegawai. “Yang biasanya ketika butuh data harus mendata ulang, kini cukup mengakses tempat penyimpanan terintegrasi. Semua input di situ, mengolah di situ, mengupdate di situ,” katanya

Sebagai bentuk visualisasi, SIDAK akan dilengkapi dengan dashboard interaktif berbasis Looker Studio yang menyajikan data secara real-time dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. Dashboard ini dirancang untuk memudahkan pejabat dinas, khususnya kepala dinas, dalam memantau berbagai informasi penting seperti jumlah dan sebaran posyandu, kondisi jalan desa, serta capaian program dana desa secara cepat dan komprehensif.

“Misalnya, kepala dinas ingin tahu jumlah posyandu di Kabupaten Purbalingga, persebarannya, SDM-nya, apakah sudah ada alat ukur tinggi badan atau belum, itu semua muncul di dashboard. Bahkan bisa dilihat jalan desa mana saja yang rusak atau perlu perbaikan, untuk dasar pengambilan kebijakan,” terangnya.

Meski saat ini SIDAK masih digunakan secara internal di lingkungan Dinpermasdes, ke depannya tidak menutup kemungkinan sistem ini akan dikembangkan hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, SIDAK diharapkan menjadi bagian penting dalam ekosistem Satu Data Purbalingga yang lebih luas.

“Intinya ini bukan sekadar sistem informasi, tapi perubahan cara kerja yang lebih kolaboratif, efisien, dan transparan,” tutupnya. (dhs/Kominfo)

The post SIDAK Dinpermasdes, Inovasi Digital untuk Tata Kelola dan Budaya Kerja Berbasis Data appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.