Koordinator Forum Perangkat Daerah, Bambang Wijonarko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan. Melalui forum ini diharapkan berbagai masukan dapat dihimpun guna menyempurnakan rencana kerja perangkat daerah (Renja) agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang bersama bagi perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan, sekaligus memperoleh prioritas dalam penyempurnaan renja serta menampung aspirasi publik,” ujarnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setiadi, yang juga bertindak sebagai moderator forum menegaskan pentingnya forum perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, forum ini menjadi salah satu tahapan penting untuk merumuskan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun-tahun mendatang.

“Dalam forum ini nantinya akan memunculkan prioritas-prioritas yang akan ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2027 mendatang,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah perangkat daerah juga memaparkan indikator kinerja utama serta capaian yang telah diraih. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, memaparkan berbagai program strategis yang dijalankan instansinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan transformasi digital di daerah.

Salah satu program yang menjadi fokus adalah pengembangan Smart Village, yang mengintegrasikan seluruh website desa di Kabupaten Purbalingga menjadi satu ekosistem informasi digital yang mudah diakses masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi informasi sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil), Bamban Widjonarko, memaparkan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Ia menargetkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan adminduk dapat mencapai angka 92,50 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Dinpendukcapil berencana menghadirkan berbagai inovasi pelayanan pada tahun 2027, di antaranya melalui program jemput bola serta pemanfaatan layanan berbasis daring sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan dengan lebih mudah dan cepat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Umar Fauzi, juga memaparkan peran strategis instansinya dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam menjaga kerukunan dan persatuan di daerah.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka, menjelaskan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ia menyebut bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian ke depan adalah penataan pedagang kaki lima.

“Banyak yang pro dan kontra terkait masalah pedagang kaki lima. Ke depan diharapkan akan ada solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga tercipta ketertiban sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” terangnya.

Forum OPD rumpun pemerintahan ini turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga, Padang Kusumo, bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (GIN/Kominfo)

The post Forum OPD Rumpun Pemerintahan Perkuat Sinergi Program Pembangunan Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, Suheri, menyampaikan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pelaksanaan program Smart City serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Tujuan Smart City dan SPBE pada dasarnya sama, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkominfo Purbalingga R. Budi Setiawan menjelaskan bahwa implementasi Smart City di Purbalingga mencakup berbagai dimensi mulai dari tata kelola pemerintahan, ekonomi, masyarakat hingga lingkungan. Sejumlah inovasi juga dikembangkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan Anak Ceria Jipat, pengembangan Kampung Inggris Purbalingga (KEEP), serta promosi UMKM berbasis digital.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengembangkan platform Kepenak Ngodene yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi lowongan kerja secara lebih cepat dan terintegrasi.

“Melalui berbagai inovasi tersebut kami berharap masyarakat dapat merasakan langsung kemudahan layanan serta peluang ekonomi yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya.

Plt Sekretaris Dinkominfo Purbalingga sekaligus Kepala Bidang Informatika Baryati menambahkan bahwa pada tahap awal pengembangan Smart City di Purbalingga, fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui SPBE.

“Pada tahun-tahun awal kebijakan Smart City kita masih pada smart governance, sehingga fokusnya membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tahun 2026 ini mulai berkembang ke pelayanan publik berbasis elektronik,” jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai layanan administrasi pemerintahan saat ini telah menggunakan aplikasi digital, sebagian di antaranya terintegrasi dengan sistem nasional seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan, penganggaran hingga penatausahaan keuangan. Digitalisasi juga diterapkan dalam pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penerapan e-retribusi pasar dan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinkominfo Purbalingga Sapto Suhardiyo menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat pengelolaan data sektoral dan data spasial sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Ia menambahkan, dari sisi keamanan informasi, Pemkab Purbalingga telah membentuk Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sejak tahun 2023 untuk memantau dan menangani potensi serangan siber.

“Kami juga rutin melakukan patroli siber setiap hari untuk memantau berbagai potensi ancaman di ruang digital serta menjaga keamanan informasi,” jelasnya. (dhs/Kominfo)

The post DPRD Cilacap Pelajari Implementasi Smart City dan SPBE di Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Acara tersebut diselenggarakan berkat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Politeknik Madyathika, dan Bank Mandiri. Dalam acara yang berlangsung hari Selasa (10/3/2026), Claudia mengatakan meskipun banyak pikiran dan tugas lain seorang pelayan publik harus bersikap netral dan mampu mengendalikan emosinya ketika berhadapan dengan khalayak.

“Sikap ketika menghadapi keluhan khalayak yang pertama tetap tenang, kemudian berikan respon, tawarkan solusi, tindak lanjuti, dan jangan salahkan khalayak,” ujarnya.

Dalam acara tersebut Kepala Dinkominfo Purbalingga, R. Budi Setiawan hadir bersama Kepala Bidang Informatika serta admin pelayanan informasi dan aduan masyarakat Pemkab Purbalingga dan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata. Direktur Politeknik Madyathika Purbalingga, Taufik Dwi Laksono mengatakan pemilihan tema pada acara yang diikuti juga oleh mahasiswanya dan masyarakat umum ini merupakan hasil diskusi dengan Dinkominfo Purbalingga.

Kepala Dinkominfo, R. Budi Setiawan beserta jajarannya mengikuti acara Carnaval Entrepreneur di Politeknik Madyathika Purbalingga

“Yang melatarbelakangi tema hari ini karena kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kita harus siap dengan aduan-aduannya,” tuturnya.

Pemkab Purbalingga sendiri memiliki kanal aduan masyarakat antara lain Lapor MasBup di laman https://lapormasbup.purbalinggakab.go.id/ serta bisa pula diakses melalui media sosial yang familiar bagi masyarakat yakni Wahatsapp, Instagram, Tiktok, dan facebook. Selain itu, layanan informasi bisa diakses melalui PPID Kabupaten Purbalingga https://ppid.purbalinggakab.go.id/. (FH/kominfo)

The post Pelayan Publik Harus Bersikap Netral dan Tenang Hadapi Aduan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Camat Bojongsari Tri Wahyu Dini Susanti menyampaikan hal tersebut saat kegiatan Amaliah Ramadan Tarawih Keliling Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Masjid At Taqwa Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Rabu (4/3/2026). Ia menjelaskan program Alus Dalane dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 telah dilaksanakan di wilayah Bojongsari dengan anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

“Berdasarkan data tahun 2025, program Alus Dalane sudah masuk ke Kecamatan Bojongsari dengan total anggaran kurang lebih Rp1,9 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut juga diperkuat dengan dukungan pemerintah desa melalui penggunaan dana desa untuk pengaspalan jalan sepanjang sekitar 14,4 km dengan total anggaran Rp1.623.650.500.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi di Desa Metenggeng, Bojongsari, dan Banjaran juga membantu memperluas area tanam dan memperlancar aliran air bagi para petani. Ia juga mengapresiasi percepatan perbaikan Jembatan Gantung Sindang yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir sehingga kini kembali dimanfaatkan masyarakat.

Ke depan, pihak kecamatan berharap dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi wisata desa di wilayah Bojongsari, di antaranya di Desa Banjaran, Bumisari, dan Desa Patemon dengan objek wisata Lembah Silangit, agar dapat mendukung peningkatan ekonomi dan pendapatan desa.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan pemerintah daerah terus memprioritaskan perbaikan infrastruktur melalui program Alus Dalane. Pada tahun 2025 program tersebut dijalankan dengan total anggaran mencapai Rp122 miliar.

“Program Alus Dalane akan terus kami lanjutkan pada tahun 2026 untuk jalan yang belum tersentuh maupun yang masih dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah daerah juga berupaya memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan, bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta stimulus bagi pelaku usaha agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berkembang dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. (dhs/Kominfo)

The post Program Alus Dalane Mulai Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pelantikan Slamet dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi DPRD sepeninggal almarhum Sutrisno yang wafat pada 14 Oktober 2025. Keduanya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan terisinya kembali kursi tersebut, kinerja DPRD diharapkan kembali optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan bagi kepentingan masyarakat.

Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan menyampaikan bahwa pergantian antar waktu merupakan amanat peraturan perundang-undangan untuk menjaga kesinambungan kinerja DPRD. Ia menegaskan, Slamet telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai anggota DPRD PAW sisa masa jabatan 2024–2029 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/50 Tahun 2026 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam sambutannya menegaskan bahwa proses pengambilan sumpah dan janji PAW merupakan hasil dari tahapan panjang yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, pelantikan ini menjadi bagian penting dari kesinambungan tanggung jawab DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Pengambilan sumpah/janji hari ini menjadi tanda estafet tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang sebelumnya diemban oleh almarhum Bapak H. Sutrisno,” ujar Fahmi. Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pengabdian almarhum selama menjabat sebagai anggota DPRD, seraya mendoakan agar seluruh dedikasinya dicatat sebagai amal kebaikan.

Kepada Slamet, Bupati berharap amanah sebagai wakil rakyat dapat dijalankan dengan penuh integritas serta mampu memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan dan program pembangunan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya Kabupaten Purbalingga yang semakin sejahtera. (dhs/Kominfo)

The post Slamet Resmi Dilantik sebagai Anggota PAW DPRD Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purbalingga, Nugroho Priyo Pratomo, saat Musrenbangcam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 wilayah Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Purbalingga, Kemangkon, dan Bukateja, yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Purbalingga, Jumat (27/2/26).

Nugroho menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dilakukan secara sektoral. Menurutnya, pembangunan harus dijalankan secara kolaboratif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sudah tidak memadai. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi pembangunan yang kolaboratif dan berbasis hasil,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada fungsi fisik semata, tetapi harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang diprioritaskan adalah infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga, baik untuk mendukung aktivitas ekonomi, mobilitas, maupun pelayanan dasar.

Selain infrastruktur, sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas utama pembangunan tahun 2027. Nugroho menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pengelola, tetapi juga pelaku UMKM, perajin, dan masyarakat lokal di sekitar destinasi.

“Pengelola wisata silakan mengusulkan kebutuhan pengembangan, baik akses jalan, amenitas, maupun fasilitasi UMKM agar produk lokal bisa dipasarkan di kawasan wisata,” katanya.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan juga diarahkan untuk semakin akuntabel dan transparan guna memperkuat kepercayaan publik. Nugroho menekankan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan dampak yang terukur dan nyata bagi masyarakat. “Pelayanan publik harus lebih cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat. Birokrasi harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur,” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Tenny Juliawaty, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum penting untuk menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal aspirasi yang disampaikan masyarakat sejak tingkat desa hingga kecamatan agar dapat dibahas lebih lanjut pada forum perangkat daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten.

“Tugas kami adalah memastikan aspirasi masyarakat ini bisa diakomodasi dan diperjuangkan, baik melalui forum OPD maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Tenny Juliawaty menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, seperti dukungan permodalan, bantuan keuangan khusus, hibah, dan bantuan sosial, yang selaras dengan tema RKPD 2027 agar pembangunan infrastruktur dan pariwisata benar-benar mendorong penguatan ekonomi lokal seperti pertanian, UMKM, dan desa wisata.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan selaras dengan pembangunan manusia. Pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan perlu mendapat perhatian agar masyarakat mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. “Infrastruktur penting, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” katanya. (dhs/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Tegaskan Arah Pembangunan 2027 pada Infrastruktur dan Pariwisata appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Purbalingga, Nugroho Priyo Pratomo, mengatakan masih banyak ruas jalan di Purbalingga yang membutuhkan penanganan serius karena berdampak langsung pada mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penanganan jalan dilakukan secara bertahap agar hasilnya berkelanjutan.

“Kalau tahun 2026 kita tangani, lalu 2027 kita lanjutkan, harapannya pada 2028 kondisi jalan mantap bisa mencapai 90 persen,” ujarnya.

Selain infrastruktur dasar, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Nugroho menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan warga jika dikembangkan secara terintegrasi.

“Pariwisata sudah menjadi prioritas 2027. Desa wisata atau desa yang punya potensi wisata silakan mengusulkan program, karena ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan UMKM, kerajinan, dan usaha masyarakat lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan pariwisata tidak hanya pada destinasi, tetapi juga didukung akses jalan, penginapan, kuliner, dan oleh-oleh yang saling terhubung. Dengan dukungan infrastruktur yang baik, sektor pariwisata diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Ketua DPRD Purbalingga, H.R. Bambang Irawan, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi pintu awal agar kebutuhan riil masyarakat dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menegaskan DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat agar benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan.

“Kami memahami kebutuhan desa sangat banyak, dan itu menjadi kewajiban kami untuk mengawalnya,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyaluran aspirasi anggota dewan harus sesuai aturan, dengan fokus pada kebutuhan di tingkat desa dan tidak masuk pada program yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, seperti jalan desa, jalan usaha tani, bantuan UMKM, kelompok masyarakat, dan sektor produktif lainnya. Ia mendorong komunikasi aktif antara desa dan anggota dewan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ia menekankan pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat langsung dirasakan dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga Purbalingga. (dhs/Kominfo)

The post Musrenbangcam Dapil II, Infrastruktur Jalan Masih Jadi Perhatian Utama Pemkab Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tri Gunawan Setiadi (Trigun) yang mewakili Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif saat kegiatan Tarawih Keliling di Masjid Jami Nurul Iman Desa Jingkang, Kecamatan Karangjambu, Senin (23/2/26).

Trigun menyampaikan bahwa pembangunan jalan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses transportasi yang layak dan aman. Dengan terbangunnya jalur Karangjambu–Jingkang, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan hingga pergerakan ekonomi warga diharapkan semakin lancar.

“Mas Bupati memohon pada saatnya nanti ketika pelaksanaan pembangunan, masyarakat Desa Jingkang pada khususnya dan Karangjambu pada umumnya ikut mengawasi pelaksanaannya sehingga kualitasnya betul-betul baik dan awet untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Bupati Purbalingga melalui sambutannya juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengoptimalkan sisa masa kepemimpinan dalam merealisasikan program prioritas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029.

“Saya berkomitmen sisa waktu kepemimpinan ini akan kami optimalkan untuk bekerja dan melayani masyarakat Kabupaten Purbalingga tanpa terkecuali. Mohon doa, dukungan, dan kesabaran masyarakat untuk terus membersamai kami mewujudkan Purbalingga yang maju dan sejahtera,” pesannya.

Di sisi lain, Camat Karangjambu menyampaikan bahwa Desa Jingkang merupakan salah satu wilayah terluas di kecamatan tersebut dengan kondisi infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan. Kerusakan jalan selama ini menjadi kendala utama mobilitas warga dan distribusi barang sehingga rencana pembangunan jalur Karangjambu–Jingkang sangat dinantikan masyarakat.

“Kami sangat berharap dukungan dan kerja sama berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar infrastruktur jalan di Desa Jingkang ini dapat semakin baik dan benar-benar menunjang aktivitas masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masjid dan masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan antara lain genset untuk Masjid Jami Nurul Iman, handsprayer, kursi roda, paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita, bola, Al-Qur’an, uang tunai bagi takmir masjid, serta paket sembako.

Dengan pembangunan jalan Karangjambu–Jingkang yang direncanakan pada 2026, akses masyarakat diharapkan semakin terbuka, biaya distribusi hasil pertanian dapat ditekan, serta aktivitas ekonomi desa tumbuh lebih cepat sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga. (dhs/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Anggarkan Rp816 Juta untuk Jalan Karangjambu–Jingkang appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.