Untuk mendekatkan layanan, Dinpendukcapil mendistribusikan blanko ke sejumlah kecamatan prioritas, yakni Kecamatan Rembang sebanyak 400 blanko, Karangjambu 300 blanko, serta Bukateja, Kejobong, Kertanegara, dan Karangreja masing-masing 100 blanko. Mulai Senin, 9 Februari 2026, kecamatan tersebut ditargetkan sudah dapat melayani pencetakan KTP secara mandiri.

Plt Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Metha Pramantha, mengatakan bahwa ketersediaan blanko menjadi faktor penting dalam mempercepat layanan kepada masyarakat. “Dengan tambahan blanko ini, layanan cetak KTP bisa berjalan lebih optimal dan tidak lagi dibatasi kuota harian. Harapannya masyarakat dapat terlayani lebih cepat,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Kondisi ini memberi dampak langsung bagi masyarakat karena proses pengurusan menjadi lebih sederhana dan tidak lagi terpusat di kantor dinas. Warga dapat mencetak KTP lebih dekat dari tempat tinggalnya, mengurangi antrean, sekaligus menekan biaya dan waktu perjalanan. Percepatan ini juga membantu masyarakat yang membutuhkan KTP untuk berbagai keperluan administratif seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, maupun persyaratan kerja.

Selain itu, layanan Elkiapos kembali dibuka sejak Jumat, 6 Februari 2026, sehingga semakin memperluas kemudahan akses bagi masyarakat. Melalui layanan ini, pemohon cukup melakukan registrasi pencetakan KTP di kantor kecamatan terdekat, kemudian dokumen akan dikirim langsung ke alamat tujuan.

“Layanan Elkiapos kami buka kembali untuk memudahkan masyarakat, khususnya yang tidak bisa datang langsung ke kantor dinas atau Mall Pelayanan Publik. Pemohon dapat mendaftar di kecamatan dan KTP akan kami kirimkan ke alamat,” kata Metha.

Ketersediaan blanko yang cukup, distribusi hingga tingkat kecamatan, serta optimalisasi layanan Elkiapos menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dampaknya tidak hanya mempercepat kepemilikan KTP Elektronik, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dasar dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. (dhs/Kominfo)

The post Stok Blanko Bertambah, Layanan Cetak KTP di Purbalingga Tanpa Batas Harian appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Melalui program ini, bayi yang baru lahir di Kabupaten Purbalingga dapat langsung memperoleh empat dokumen penting sekaligus, yakni Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.

Kepala Dinpendukcapil Purbalingga, Bambang Widjonarko, menyampaikan bahwa kehadiran Program Anak Ceria Jipat memberikan kemudahan bagi orang tua karena mereka tidak lagi direpotkan dengan pengurusan dokumen kependudukan secara terpisah setelah kelahiran anak. Seluruh proses pengurusan dokumen dapat dilayani langsung melalui fasilitas kesehatan tempat persalinan, baik di rumah sakit maupun puskesmas.

“Alhamdulillah, melalui inovasi Anak Ceria Jipat ini, bayi yang baru lahir bisa langsung mendapatkan tiga dokumen kependudukan dan kartu BPJS Kesehatan dalam satu kali proses. Program ini kami rancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi yang cepat, mudah, dan terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Bambang, selama ini pengurusan dokumen kependudukan bagi bayi kerap menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga karena keterbatasan waktu dan kesibukan pasca persalinan. Melalui Program Anak Ceria Jipat, seluruh proses pengurusan dokumen dapat dilakukan sekaligus tanpa harus bolak-balik ke berbagai instansi, sehingga manfaatnya sangat dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan, Program Anak Ceria Jipat merupakan wujud nyata komitmen Dinpendukcapil dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, efektif, dan inovatif. Selain mempermudah masyarakat, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Purbalingga serta mendorong peningkatan kepesertaan JKN sejak dini agar setiap anak memiliki akses layanan kesehatan sejak awal kehidupan.

“Satu kali proses bisa langsung mendapatkan empat dokumen. Ini tentu lebih efisien dari sisi waktu dan tenaga masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang kita berikan,” lanjutnya. Ia menambahkan, program ini juga memberikan nilai tambah bagi fasilitas kesehatan karena proses pelayanan kelahiran menjadi lebih lengkap dan terintegrasi.

Bambang menyebutkan, saat ini layanan Anak Ceria Jipat sudah menjangkau seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Purbalingga. Ke depan, Dinpendukcapil berencana memperluas kerja sama dengan klinik, bidan praktik mandiri, serta rumah sakit di luar Kabupaten Purbalingga agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

Sementara itu, Direktur RSIA MPH Purbalingga, Edi Murratdhi, mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilainya sangat berpihak kepada masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah daerah memperhatikan masyarakat sampai ke anak yang baru lahir. Ini luar biasa, karena masyarakat benar-benar dimudahkan dan tidak perlu lagi mengurus KK, KIA, akta kelahiran, dan BPJS secara terpisah,” ujarnya.

Menurut Edi, program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap anak yang lahir di Kabupaten Purbalingga tercatat secara administratif sejak awal. “Dengan program ini, setiap anak yang lahir sudah langsung memiliki identitas dan jaminan kesehatan. Ini sangat penting untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post Bayi Baru Lahir di Purbalingga Langsung Terlayani Dokumen Kependudukan dan BPJS lewat Anak Ceria Jipat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Agung mengatakan para finalis yang berusia antara 16 hingga 20 tahun tersebut merupakan calon generasi emas yang harus bisa menjadi role model bagi remaja-remaja di Kabupaten Purbalingga seusia mereka. Dia menambahkan, bukan tidak mungkin mereka nantinya akan menjadi pemimpin Kabupaten Purbalingga bahkan Indonesia di masa depan yang saat ini akan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga untuk mencegah kenakalan remaja dan pernikahan dini.

“Tunjukkan prestasi dan talenta kalian ke hal-hal yang positif, dan ikut bersama Pemda dalam membangun Kabupaten Purbalingga sesuai dengan porsinya masing-masing,” pesannya kepada para finalis.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) Dinsosdaldukkbp3a Purbalingga, Mukhsinun mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi remaja Purbalingga untuk bersama Pemkab mempromosikan program Genre yang meliputi kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Dia berpesan kepada para finalis agar bisa mengedukasi program Genre tersebut di lingkungan sekitar baik sekolahan maupun tempat tinggal.

“Duta Genre adalah contoh remaja yang punya perencanaan hidup yang matang,” tandasnya.

Perwakilan panitia kegiatan, Zulian Dwi Cahyo mengatakan proses seleksi calon Duta Genre Purbalingga dimulai sejak akhir Juni 2025 yang meliputi tes tertulis dan administrasi, wawancara, minat dan bakat, hingga terjaring 20 finalis dari 47 peserta. Dewan juri nantinya akan memilih 3 finalis terbaik yang akan menjadi Duta Genre Purbalingga tahun 2025.

“Kegiatan ini bukan sekedar ajang seleksi, akan tetapi sebagai wadah penguatan kapasitas untuk berkontribusi dan memberikan aksi nyata bagi Purbalingga,” ungkapnya.

Berdasarkan penilaian dewan juri, Muhamad Sidiq Fathularifin dari SMK Negeri 2 Purbalingga terpilih sebagai Juara 1 Putra dan Nuri Maulida dari SMA Negeri 1 Kutasari sebagai Juara 1 Putri. (FH/kominfo)

The post 20 Finalis Apresiasi Duta Genre 2025 Jadi Role Model Remaja Emas Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Fahmi mengatakan kegiatan VLH ini bukan hanya untuk berlomba atau meraih predikat akan tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan menguatkan komitmen Pemkab Purbalingga sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terimplementasi secara faktual. Bupati Fahmi juga mengapresiasi semua pihak lintas sektoral yang telah berkontribusi untuk meningkatkan Purbalingga sebagai KLA tingkat Nindya.

“Apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan bisa merepresentasikan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindya,” ujarnya saat sambutan dihadapan Tim Penilai dari KemenPPPA RI secara daring.

Bupati Purbalingga, H. Fahmi Muhammad Hanif saat memberikan sambutan pada acara Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dari KemenPPPA RI

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan dari verifikasi administrasi dengan skor akhir 732,65 Kabupaten Purbalingga telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2018 tentang KLA. Selain itu terdapat Perpustakaan Daerah yang telah memenuhi standar nasional ramah anak, 100 persen puskesmas di Purbalingga juga telah ramah anak, adanya forum anak hingga tingkat kecamatan dan terlibat dalam Musrenbang.

Ketua Tim Verifikasi dari KemenPPPA, Fatahillah menegaskan bahwa evaluasi KLA ini bertujuan untuk memastikan semua program terkait perlindungan anak dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dia menambahkan dalam evaluasi ini terdapat 5 kluster ditambah 1 kluster kelembagaan sebagai acuan dalam pemeringkatan KLA.

Suasana salah satu ruang baca di Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga yang ramah anak

Kelima kluster tersebut yakni, kluster hak sipil dan kebebasan anak, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus. Sedangkan kluster tambahan yakni kelembagaan untuk memastikan komitmen Pemkab Purbalingga dan keberfungsian gugus tugas.

“Dari evaluasi ini diharapkan kita bisa melihat sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban semua pemangku kepentingan dilaksanakan dalam melindungi anak di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Terus Tingkatkan Fasilitas dan Perlindungan Terhadap Anak appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala Dinpendukcapil Purbalingga, Muhammad Fathurrohman, pada Selasa (25/3/25), menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka layanan administrasi kependudukan selama periode libur lebaran.

“Kami tetap melaksanakan tugas pelayanan. Sekalipun dalam kondisi libur dan cuti bersama, kami buka pelayanan mulai hari pertama cuti bersama pada tanggal 28 Maret 2025. Karena itu hari Jumat, kami buka pelayanan dari jam 08.00 hingga 11.00,” ujarnya.

Selain itu, Dinpendukcapil juga akan membuka layanan pada hari ketiga Lebaran, yakni tanggal 3 dan 4 April 2025, dari pukul 08.00 hingga 12.00. “Demikian juga tanggal 7 April, kami tetap buka mulai jam 08.00 sampai 12.00,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap layanan administrasi kependudukan meskipun dalam suasana libur panjang. “Intinya, kami ingin seluruh masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan tetap bisa terlayani dengan baik,” kata Fathurrohman.

Ia juga memastikan ketersediaan blangko KTP elektronik dalam kondisi aman. “Untuk stok blangko KTP, kita aman. Kami kemarin baru saja ke Jakarta dan mendapatkan 6.000 keping blangko. Insyaallah kebutuhan sampai pertengahan April masih tercukupi,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Dinpendukcapil Purbalingga berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menunggu hingga libur berakhir.

“Kami ingin membahagiakan masyarakat dengan memastikan pemenuhan administrasi kependudukan bisa tercukupi,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post Dinpendukcapil Purbalingga Tetap Buka Layanan Adminduk saat Libur Lebaran appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hj. Nur Saadah mengatakan titik berat pengawasan yang dilakukan adalah penyaluran bantuan listrik gratis dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal tersebut bertujuan agar 2 program tersebut benar-benar tepat sasaran, sehingga perlu ada pengawasan baik yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 maupun yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

“Untuk se-Jateng 17 ribu RTLH akan direalisasi. Untuk itu mohon laporan kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Purbalingga, sebagai bahan untuk menentukan strategi,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyimak paparan dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Suroto

Sementara itu, Suroto dalam paparannya menyebutkan penanganan RTLH di tahun 2024 mencapai 1.167 unit. Dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga telah mengupayakan dengan dana dari APBD, APBD Provinsi, hingga CSR guna pemenuhan kebutuhan pokok Masyarakat berupa RTLH.

Dia menambahkan, indeks kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 lalu mengalami penurunan tertinggi se-Jateng yang semula di angka 14,99 persen pada tahun 2023 menjadi 14,18 persen. Sementara untuk kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan dari 1,18 persen di tahun 2023 menjadi 1,17 persen di tahun 2024.

“Mudah-mudah di 2025 tidak meningkat lagi (tingkat kemiskinan-red) dengan kondisi saat ini serba efisiensi,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post DPRD Jateng Pantau Realisasi RTLH di Kabupaten Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala Dinpendukcapil Purbalingga, Muhammad Fathurrohman, mengatakan bahwa inovasi ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan akses cepat bagi warga dalam mengurus dokumen kependudukan secara gratis.

Melalui layanan ini, masyarakat desa dapat mengurus dokumen penting seperti seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian langsung di kantor balai desa masing-masing.

“Dengan adanya layanan LINGGAMAS Gratis, masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan langsung dari balai desa. Kami berharap layanan ini akan membantu warga menghemat waktu dan tenaga,” ujar Fathurrohman, Jumat (8/11/2024).

Proses pengurusan dokumen melalui LINGGAMAS Gratis juga lebih praktis. Dokumen seperti KK dan Akta Kelahiran bisa langsung dicetak di balai desa selama persyaratan sudah lengkap, sementara KTP-el akan dikirimkan langsung ke alamat warga melalui kantor pos dengan waktu maksimal 3 hari kerja.

Hingga saat ini, 23 desa di Purbalingga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinpendukcapil untuk mengimplementasikan layanan ini. Dinpendukcapil menargetkan agar seluruh desa dan kelurahan di Purbalingga dapat mengikuti program ini, sehingga semakin banyak warga yang bisa mengurus dokumen kependudukan di desa mereka masing-masing.

“Kami berharap ke depannya seluruh desa dan kelurahan di Purbalingga dapat mencapai kesiapan dan bergabung dalam program ini untuk menjamin akses layanan kependudukan yang cepat dan mudah bagi masyarakat,” ujarnya.

Syarat utama untuk penerapan LINGGAMAS Gratis adalah capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) minimal 500 aktivasi atau sekitar 20% dari jumlah wajib KTP di desa masing-masing. Komitmen kepala desa untuk mendukung program ini juga menjadi faktor kunci suksesnya implementasi di tingkat desa.

Selain mempermudah akses layanan, Dinpendukcapil juga memastikan keamanan data penduduk. Inovasi LINGGAMAS Gratis menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang dikembangkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Sistem ini telah tersertifikasi ISO 27001 dan beroperasi dengan jaringan tertutup, sehingga menjamin perlindungan data sesuai dengan standar keamanan nasional.

Nani Lamdiyanti, Operator SIAK di Desa Wanogara Kulon, menyatakan bahwa layanan ini sangat memudahkan warga desanya. “Dengan adanya LINGGAMAS Gratis, warga tidak perlu lagi repot pergi jauh untuk mengurus dokumen. Semua bisa dilakukan di desa kami,” ungkapnya.

Dengan adanya inovasi LINGGAMAS Gratis, warga Purbalingga kini bisa menikmati layanan administrasi kependudukan yang lebih dekat, cepat, dan mudah di desa mereka sendiri. (dhs/Kominfo)

Adapun 23 desa yang telah bergabung dalam layanan LINGGAMAS Gratis ini adalah:

1. Desa Panican (Kec. Kemangkon)
2. Desa Toyareka (Kec. Kemangkon)
3. Desa Kedungjati (Kec. Bukateja)
4. Desa Kembangan (Kec. Bukateja)
5. Desa Majasari (Kec. Bukateja)
6. Desa Klapasawit (Kec. Kalimanah)
7. Desa Selabaya (Kec. Kalimanah)
8. Desa Kalapacung (Kec. Bobotsari)
9. Desa Dagan (Kec. Bobotsari)
10. Desa Limbasari (Kec. Bobotsari)
11. Desa Tangkisan (Kec. Mrebet)
12. Desa Serayukaranganyar (Kec. Mrebet)
13. Desa Campakoah (Kec. Mrebet)
14. Desa Tegalpingen (Kec. Pengadegan)
15. Desa Bedagas (Kec. Pengadegan)
16. Desa Wanogara Kulon (Kec. Rembang)
17. Desa Makam (Kec. Rembang)
18. Desa Karangbawang (Kec. Rembang)
19. Desa Losari (Kec. Rembang)
20. Desa Sumampir (Kec. Rembang)
21. Desa Karangjambe (Kec. Padamara)
22. Desa Kejobong (Kec. Kejobong)
23. Desa Lamuk (Kec. Kejobong)

The post Tak Perlu Jauh-Jauh, Kini Warga Purbalingga Bisa Urus Dokumen Kependudukan di Balai Desa appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sersan Kepala Kukuh Krisnadi dari Kodim 0702/Purbalingga menyampaikan bahwa kegiatan non fisik di Desa Serayu Larangan diisi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

“Materi yang disampaikan meliputi penanganan stunting dari Dinas Kesehatan, serta tata cara pembuatan identitas kependudukan dari Dinpendukcapil. Harapannya masyarakat bisa lebih memahami materi-materi yang disampaikan oleh dinas terkait,” ujarnya.

Selain itu Dinpendukcapil Purbalingga juga melaksanakan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan di Desa Serayu Larangan. Aris Setyamami dari Dinpendukcapil, menjelaskan bahwa program jemput bola ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan. Layanan yang diberikan meliputi penerbitan KIA dan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“KIA berfungsi sebagai dokumen identitas resmi bagi anak-anak usia 0 hingga 17 tahun yang penting untuk keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah dan pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, pembuatan IKD menjadi prioritas penting, terutama dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024, di mana identitas digital dapat digunakan sebagai alternatif jika KTP fisik hilang atau rusak.

“Dengan IKD, masyarakat yang kehilangan atau KTP nya rusak tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan identitas digital,” tambahnya.

Sekretaris Desa Serayu Larangan, Sarif Hidayatuloh, mengapresiasi kegiatan ini, menurutnya edukasi stunting dan pelayanan administrasi kependudukan sangat membantu masyarakat.

“Kegiatan ini sangat memudahkan masyarakat, terutama dalam hal pengurusan identitas kependudukan seperti KIA,” ujarnya.

Salah satu warga Desa Serayu Larangan, Sarah Septiana, juga menyampaikan rasa terima kasihnya. “Pelayanan ini sangat memudahkan. Tidak perlu jauh-jauh, langsung tersedia di sini, membantu warga yang kurang memahami pengurusan identitas kependudukan,” katanya. (dhs/Kominfo)

The post Dukung TMMD Sengkuyung Tahap IV, Dinpendukcapil Purbalingga Gelar Layanan Pembuatan KIA dan IKD di Serayu Larangan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.