Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembinaan Pengelolaan Sampah serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang digelar di Ruang Rapat Bupati Purbalingga, Rabu (11/3/26). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa tersebut juga diikuti peserta dari Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Purbalingga, Suroto, menyampaikan forum ini menjadi bagian dari penguatan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya, dari berbagai isu lingkungan yang ada, persoalan sampah menjadi salah satu yang paling krusial karena berdampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat.

“Jika persoalan ini tidak segera direspons secara tepat dan cepat, tentu akan menjadi masalah serius dan menimbulkan dampak sistemik, mulai dari kesehatan hingga lingkungan,” ujar Suroto.

Ia menekankan pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui kesadaran dan tanggung jawab bersama. Perilaku mengurangi, memilah, dan mengolah sampah perlu terus didorong agar jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Harapannya ke depan, tempat pembuangan akhir bukan lagi sekadar tempat membuang sampah, tetapi menjadi tempat pengolahan sampah yang efektif. Ini membutuhkan kesadaran bersama, baik individu maupun institusi,” katanya.

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Eduward Hutapea menyampaikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di daerah. Menurutnya, KIE bukan hanya kegiatan sosialisasi, tetapi bagian dari upaya membangun budaya hidup berkelanjutan di masyarakat.

“Investasi besar pada infrastruktur pengolahan sampah tidak akan optimal jika sampah yang masuk masih tercampur. Karena itu perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari rumah menjadi kunci utama,” ujar Eduward.

Ia menjelaskan pemilahan sampah sejak dari sumber tidak hanya menekan biaya pengolahan, tetapi juga dapat mengurangi beban tempat pemrosesan akhir hingga lebih dari setengahnya serta meningkatkan kualitas bahan baku bagi industri daur ulang.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Purbalingga Bambang Triono menyampaikan pemerintah daerah terus memperkuat berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Pada tahun anggaran 2025, total anggaran pengelolaan sampah dari seluruh perangkat daerah di Purbalingga mencapai sekitar Rp21,9 miliar.

Ia mengatakan upaya yang dilakukan antara lain memperbanyak fasilitas pengolahan sampah di masyarakat seperti bank sampah, TPS 3R dan TPST, mengoptimalkan fasilitas yang belum berjalan maksimal, serta mendorong desa dan kelurahan mandiri sampah melalui edukasi pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga.

“Melalui langkah ini diharapkan pengelolaan sampah di Purbalingga semakin efektif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Bambang. (dhs/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Dorong Masyarakat Pilah dan Kelola Sampah Sejak dari Rumah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sejak pagi, para peserta yang terdiri dari jajaran perangkat daerah, Forkopimda, dan berbagai elemen terkait turun langsung membawa perlengkapan kebersihan untuk membersihkan sampah, merapikan fasilitas umum, serta menata lingkungan pasar. Aksi tersebut dilakukan guna memastikan kawasan pusat aktivitas ekonomi masyarakat tetap tertata dan higienis.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari apel bersama dalam rangka launching Gerakan Jawa Tengah Asri, yang menegaskan komitmen daerah dalam mendukung gerakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Momentum HPSN dimaknai tidak sekadar sebagai peringatan tahunan, tetapi sebagai langkah konkret dalam membangun budaya bersih dan pengelolaan sampah berkelanjutan di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, pegiat lingkungan, serta masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting dalam memperkuat upaya pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan publik.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setiadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa aksi bersih serentak ini memiliki tiga makna penting bagi masyarakat dan daerah.

“Pertama, mewujudkan lingkungan yang bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penanganan sampah secara terintegrasi mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga pengolahan dan daur ulang. Ketiga, meningkatkan daya tarik ruang publik dan wisata, karena kebersihan merupakan wajah suatu daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif warga menjadi kunci agar gerakan peduli sampah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.

“Apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif, gerakan ini mampu menggugah kesadaran kolektif bahwa lingkungan bersih adalah investasi masa depan,” tambahnya.

Selaras dengan arahan gerakan Indonesia Asri, lingkungan yang bersih dan tertata merupakan hak masyarakat yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Lingkungan yang terjaga tidak hanya berdampak pada kenyamanan ruang publik, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat serta pengurangan risiko pencemaran dan bencana lingkungan.

Melalui aksi bersih di Pasar Segamas, masyarakat diharapkan dapat merasakan langsung manfaat lingkungan yang lebih bersih dan nyaman untuk beraktivitas, baik sebagai pedagang maupun pengunjung. Kebersihan kawasan pasar juga berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan daya tarik ruang publik.

Selain menjadi aksi nyata, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk memulai pengelolaan sampah dari lingkup terkecil, seperti membiasakan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap Aksi Bersih Sampah Serentak ini tidak sekadar kegiatan simbolis, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang menumbuhkan budaya peduli lingkungan. Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, terwujudnya Purbalingga yang bersih, sehat, dan nyaman diharapkan dapat terus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. (GIN/Kominfo)

The post Wujudkan Ruang Publik Bersih dan Nyaman, Aksi Bersih Sampah Serentak Digelar di Pasar Segamas appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan ini mengacu pada surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga Nomor 600.4/0390 tanggal 25 Februari 2025 tentang Seleksi Sekolah Adiwiyata dan Perpanjangan Penghargaan Adiwiyata Kabupaten. Verlap dipimpin Wakil Ketua Tim, M. Nurdin Luthofa, Kepala Bidang PSLB3PKLH DLH Kabupaten Purbalingga bersama anggota tim lainnya, berlangsung selama tiga hari pada 9–11 September 2025.

“Sekolah yang mengikuti CSAK tahun ini ada 12 sekolah, namun yang diverlap hanya 10 sekolah. Dua sekolah tidak diverlap karena sudah menjadi Sekolah Adiwiyata Kabupaten (SAK) sejak 2021, yakni SDN 2 Bobotsari dan SDN 1 Bojong,” jelas Nurdin.

Dari total 12 sekolah peserta, terdiri dari 8 SD dan 4 SMP. Jadwal verlap hari pertama, 9 September 2025, mencakup SDN 1 Wanogara Wetan, SDN 2 Wanogara Wetan, dan SDN 1 Makam di Kecamatan Rembang. Hari kedua, 10 September, dilakukan di SDN 1 Tumanggal (Pengadegan), SMPN 1 Kejobong, dan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Sedangkan hari terakhir, 11 September, menyasar SDN 1 Kalikabong (Kalimanah), SDN 1 Prigi (Padamara), SMPN 4 Kutasari, dan SMPN 2 Bojongsari.

Kepala SDN 2 Wanogara Wetan sekaligus Plt. Kepala SDN 1 Wanogara Wetan, Tri Setiyono, S.Pd., menyampaikan motivasinya mengikuti seleksi CSAK. “Adiwiyata menjadi kesempatan meningkatkan mutu pendidikan melalui pembiasaan budaya bersih dan peduli lingkungan di sekolah,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Penilai Adiwiyata, Andin Anggoro, Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda DLH, menyampaikan adanya regulasi baru. “Dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025, Sekolah Adiwiyata Kabupaten nantinya dapat langsung mengikuti seleksi tingkat nasional tanpa harus melalui seleksi provinsi,” terangnya.

Hasil verlap menunjukkan masih ada sejumlah catatan perbaikan, seperti pemanfaatan limbah air wudhu, konservasi air dan energi, kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah, serta pengurangan penggunaan plastik di kantin. Sekolah dengan lahan cukup luas juga diimbau menambah tanaman hijau dan pot-pot tanaman.

Dokumen yang sudah masuk DLH turut dievaluasi dan diberikan tenggat waktu perbaikan. Selanjutnya, tim akan melakukan rapat untuk menentukan nilai, menetapkan sekolah yang lolos sebagai SAK, sekaligus memilih enam sekolah terbaik (3 SD/MI dan 3 SMP/MTs).

“Pengumuman rencananya dilakukan Oktober mendatang, dengan penghargaan akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga,” pungkas Andin. (Ady/Kominfo)

DI SDN PRIGI

DI SMP N 4 KUTASARI

DI SD N KALIKABONG

DI SD N MAKAM REMBANG

DI SD N 1 TUMANGGAL PENGADEGAN

DI SMP N 1 KEJOBONG

DI RUANG SMP ISTOQOMAH SAMBAS

DI SMP N 2 BOJONGSARI

The post Verifikasi Lapangan Adiwiyata Kabupaten Purbalingga Sasar 10 Sekolah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, Syahzani Fahmi M. Hanif, saat acara Launching Gerakan Rabu Pon tingkat Kabupaten Purbalingga. Wakil Ketua TP PKK Purbalingga, Denita Dimas Prasetyahani, turut mendampingi peluncuran tersebut.

Acara ini juga dihadiri Forkopimcam, perwakilan OPD, serta jajaran PKK kecamatan dan desa. Kegiatan yang digelar di Balai Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari, Rabu (30/7/25) ini dilaksanakan secara hybrid bersamaan dengan pencanangan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

Syahzani menyampaikan bahwa gerakan ini diharapkan tidak hanya bersifat seremonial tetapi benar-benar dilaksanakan di seluruh tingkatan. “Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi langkah nyata memberikan manfaat dalam ketahanan pangan keluarga. Ketika kita membahas ketahanan pangan, sesungguhnya kita juga sedang mempersiapkan masa depan anak cucu kita,” ungkapnya.

Ia mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, untuk menanam pohon buah atau sayuran. Menurutnya, gerakan ini juga mendukung perlindungan lingkungan dari bencana serta melestarikan tanaman buah khas daerah.

“Saya sendiri sudah mengimplementasikan di rumah dinas bupati dengan menanam tanaman hidroponik. Ini bukan hanya soal memanfaatkan pekarangan, tapi juga pemenuhan gizi keluarga dan upaya menghemat ekonomi rumah tangga,” jelasnya.

Syahzani berharap seluruh kader PKK Kabupaten Purbalingga konsisten menjalankan program ini di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. “Program ini bisa menjadi salah satu solusi yang baik bagi keluarga Indonesia. Tidak harus semua serba beli, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayur-sayuran atau tanaman yang kita sukai,”

Camat Kutasari, Cahyono, menyatakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut. “Kami siap berkolaborasi dan berharap gerakan ini bisa mendidik generasi muda dalam melestarikan lingkungan. Di Kecamatan Kutasari hampir semua desa telah memiliki Kelompok Wanita Tani (KWT), dan launching ini akan menambah semangat untuk terus menanam pohon,” katanya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penanaman pohon buah di sekitar Balai Desa Limbangan. Selain itu, kegiatan diisi dengan pelayanan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Kutasari, pembagian bantuan bibit buah, bibit cabai, bibit ikan, serta paket sembako bagi masyarakat setempat. (dhs/Kominfo)

The post PKK Purbalingga Ajak Warga Manfaatkan Pekarangan Lewat Gerakan Rabu Pon appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Anggota HAKLI harus memiliki kompetensi yang tinggi, bersikap disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat,” ujar Hari saat pelantikan dan pengukuhan Pengurus HAKLI Kabupaten Purbalingga periode 2025–2029, di Gedung Andrawina Owabong Cottage, Sabtu (12/7/2025).

Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan dokumen legal seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL). STR menunjukkan bahwa seorang sanitarian telah memenuhi standar kompetensi, sedangkan SIP memberikan izin hukum untuk praktik, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun secara mandiri.

Hari menyebutkan, tenaga sanitarian juga dituntut aktif dalam pengawasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta menjaga keamanan pangan. Hal ini menjadi kunci dalam mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti kasus keracunan makanan.

“Banyak peluang yang bisa diperoleh anggota HAKLI, terutama dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan profesionalisme,” tambahnya.

Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan sarasehan sebagai ajang tukar informasi serta penguatan pemahaman bagi anggota HAKLI mengenai kewajiban administratif dan legal dalam praktik kesehatan lingkungan.

Pengurus HAKLI Purbalingga yang baru dilantik adalah Sujito sebagai Ketua, Indri Astuti sebagai Sekretaris, dan Sri Haryati sebagai Bendahara. Mereka diharapkan mampu membawa organisasi lebih aktif, responsif, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan kesehatan lingkungan daerah.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga dr. Jusi Febrianto, Sekretaris HAKLI Jateng Danny Setiawan, serta perwakilan dari berbagai organisasi profesi kesehatan seperti IDI, PDGI, PPNI, IBI, PERSAGI, PPPKMI, dan PATELKI. Pengurus HAKLI dari Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas, serta sekitar 50 orang anggota HAKLI Purbalingga pun turut menyemarakkan acara tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan organisasi.

Melalui kepengurusan baru ini, diharapkan HAKLI Purbalingga dapat terus tumbuh sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. (GIN/Kominfo, Sumber : HAKLI Purbalingga)

The post Ketua HAKLI Jateng Minta Anggota Profesional dan Terus Tingkatkan Kompetensi appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PSLB3 & PKLH) DLH Purbalingga, M. Nurdin Latofa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi antara DLH Purbalingga, Kodim 0702/Purbalingga, Polres Purbalingga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Forkopimcam, komunitas pegiat lingkungan, dan masyarakat.

“Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata bahwa pelestarian lingkungan hidup tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Nurdin menambahkan bahwa sekitar 300 peserta terlibat dalam kegiatan ini dan berhasil mengumpulkan sampah dengan total mencapai 1090 kilogram. Ia juga menekankan pentingnya momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang pelestarian lingkungan.

“Hari ini menjadi ajakan global bagi semua pihak mulai dari negara hingga individu untuk mengambil peran dalam menjaga dan memulihkan bumi,” ungkapnya.

Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini adalah “Ending Plastic Pollution” atau “Hentikan Polusi Plastik.” Tema ini menekankan pentingnya transisi dari sistem ekonomi linear menuju model ekonomi sirkular untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. “Indonesia merespon tema ini dengan mengangkat semangat hentikan polusi plastik sebagai bentuk aksi nasional untuk mempercepat target pengelolaan sampah,” jelas Nurdin.

Komandan Kodim 0702/Purbalingga, Letnan Kolonel Infanteri Untung Iswahyudi, mengungkapkan bahwa kegiatan penanaman pohon di bekas TPA Desa Panican ini diharapkan dapat membantu memulihkan alam.

“Harapannya pohon-pohon ini akan membuat alam kita kembali hijau. Selain itu, kita juga harus bersama-sama memerangi sampah plastik yang saat ini menjadi masalah nasional. Kegiatan ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu agar kita semua lebih sadar untuk meminimalkan penggunaan plastik,” katanya.

Sementara itu, Camat Kemangkon, Dedi Kurniawan, mengatakan bahwa aksi ini menjadi salah satu wujud kolaborasi dan akselerasi untuk mewujudkan Purbalingga yang maju dan sejahtera. terutama melalui penanganan sampah yang terintegrasi. “Penanganan sampah yang terintegrasi bersama dengan berbagai pihak ini diharapkan bisa memperkuat upaya kita dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih,” ujarnya.

Kepala Desa Panican, Sutiyo, juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. “Semoga kegiatan pembersihan sampah di Desa Panican akan menjadi langkah awal menuju Purbalingga bersih. Saat ini kita menghadapi situasi yang tidak menentu akibat pemanasan global. Kalau kita mengurangi penggunaan plastik, bumi akan menjadi lebih bersih,” katanya. (dhs/Kominfo)

The post Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLH Purbalingga Bersihkan 1090 Kg Sampah Plastik appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Perjalanan dimulai dari Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga dan menyusuri rute Jalan Karangkabur–Kalitinggar, Jalan Kalimanah–Mewek, Gedung baru DPRD, Jalan S Parman, Jembatan Sindang, Jalan Kalikajar–Slinga, hingga TPA Kalipancur, lalu kembali ke Pendopo. Sepanjang rute, rombongan beberapa kali berhenti untuk memeriksa langsung kondisi jalan yang membutuhkan perhatian lebih.

Salah satu titik paling memprihatinkan yang ditinjau adalah Jembatan Gantung Sindang–Banjaran yang menghubungkan Desa Sindang (Kecamatan Mrebet) dan Desa Banjaran (Kecamatan Bojongsari). Jembatan tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir sehingga akses bagi warga terputus total.

“Kami meninjau Jembatan Sindang yang menghubungkan Desa Sindang dengan Desa Banjaran yang terputus akibat banjir. Solusi jangka pendeknya, kami akan segera memperbaiki agar dapat digunakan kembali dengan aman. Untuk jangka panjang, kami akan bangun jembatan permanen,” tegas Bupati Fahmi.

Beliau berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) dapat memberikan dukungan penuh dalam pembangunan jembatan permanen tersebut. “Jembatan ini sangat vital bagi mobilitas masyarakat Mrebet menuju Bojongsari,” ujarnya.

Saat meninjau Gedung baru DPRD Purbalingga di Jalan S Parman, Bupati Fahmi meminta agar pembangunan dapat dipercepat. “Saya minta agar pembangunan Gedung baru DPRD ini segera diselesaikan agar dapat segera digunakan,” imbuhnya.

Selain itu, persoalan sampah liar juga menjadi perhatian serius dalam kunjungan ini. Rombongan meninjau lokasi pembuangan sampah ilegal di Desa Kalimanah Wetan yang sering menjadi tempat pembuangan sampah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Purbalingga, mari kita jaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di area ilegal, karena dampaknya akan kembali kepada kita semua, menjadi sumber penyakit dan pencemaran lingkungan,” ujar Bupati Fahmi.

Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kalipancur, Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Bupati Fahmi menyampaikan bahwa kapasitas TPA yang memiliki luas 6,3 hektare tersebut diproyeksikan akan penuh pada akhir 2026.

“Ini menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Saat ini ada aturan dari pemerintah yang tidak memperbolehkan open dumping sampah secara langsung. Solusi awalnya kita tutup dengan tanah urug. Namun, ke depannya kita memerlukan solusi permanen melalui pengelolaan sampah terpadu dan desentralisasi agar sampah bisa didaur ulang dan diolah menjadi barang yang produktif,” jelasnya.

Wakil Bupati Dimas Prasetyahani menekankan pentingnya membuang sampah di tempat yang benar agar tidak menjadi kebiasaan buruk yang diwariskan ke generasi berikutnya. “Kalau kita mencontohkan hal yang tidak baik, anak-anak kita akan meniru. Mari kita jaga alam bersama, maka alam pun akan menjaga kita,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati didampingi oleh Asisten I dan II Sekda Purbalingga, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Perekonomian, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.(dhs/Kominfo)

The post Bupati Purbalingga Blusukan Naik Motor, Pastikan Penanganan Infrastruktur Rusak dan Masalah Sampah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Penembakan satwa dilindungi ini menjadi bukti nyata masih maraknya perburuan liar di wilayah hutan Purbalingga,” ujar Gunanto Eko Saputro, koordinator ‘Aksi Bersama Jaga Hutan Sisik Naga’ yang digelar di Misbar Taman Kota, Minggu, 11 Mei 2025.

Selain itu, perambahan dan penebangan hutan secara ilegal terus menggerus kelestarian kawasan Hutan Sisik Naga. “Kawasan ini adalah benteng terakhir hutan alam di Purbalingga yang kaya akan keanekaragaman hayati,” ujarnya.

Oleh karenanya, diserukan kepada semua pihak untuk : Stop Perburuan Flora dan Fauna Dilindungi, Stop Perambahan Hutan dan Stop Penebangan Liar. Hal ini perlu aksi untuk membangun kesadaran dan mendorong kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga kelestarian alam.

“Perlu kerja sama nyata antara masyarakat, pemerintah dan komunitas pecinta lingkungan untuk menghentikan kerusakan yang terus terjadi,” katanya.

Imam Hidayat, pegiat alam dari Desa Tanalum yang berada di sekitar Kawasan Sisik Naga mengakui bahwa degradasi hutan memang terjadi. “Dulu saya bisa dengan mudah melihat satwa liar di sekeliling rumah saya, kini semakin jarang dan semakin terdesak jauh ke dalam hutan,” ujarnya.

Kemudian, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Mukodam yang hadir mewakili Bupati Purbalingga Fahmi M. Hanif menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh aksi tersebut. “Kita mengapresiasi kegiatan ini dan semoga langkah nyata yang akan dilakukan bisa mewariskan hutan yang lestari bagi anak cucu kita,” ujarnya.

Acara dihadiri oleh berbagai komunitas dan pegiat alam di Purbalingga. Mereka turut membubuhkan tanda tangan sebagai komitmen bersama para pihak untuk melestarikan dan menjaga kawasan Hutan Sisik Naga.

Sebagai aksi nyata, akan ditindaklanjuti dengan pemasangan plang / spanduk / banner Stop Perburuan Flora dan Fauna, Perambahan serta Penebangan Hutan pada desa desa yang ada di sekitar hutan. Selain itu, akan dilaksanakan sosialisasi, edukasi dan pendampingan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan.

The post Benteng Terakhir Hutan Alam Purbalingga Terancam, Pecinta Alam Gelar Aksi Bersama Jaga Hutan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.