Koordinator Forum Perangkat Daerah, Bambang Wijonarko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan. Melalui forum ini diharapkan berbagai masukan dapat dihimpun guna menyempurnakan rencana kerja perangkat daerah (Renja) agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang bersama bagi perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan, sekaligus memperoleh prioritas dalam penyempurnaan renja serta menampung aspirasi publik,” ujarnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setiadi, yang juga bertindak sebagai moderator forum menegaskan pentingnya forum perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, forum ini menjadi salah satu tahapan penting untuk merumuskan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun-tahun mendatang.

“Dalam forum ini nantinya akan memunculkan prioritas-prioritas yang akan ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2027 mendatang,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah perangkat daerah juga memaparkan indikator kinerja utama serta capaian yang telah diraih. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, memaparkan berbagai program strategis yang dijalankan instansinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan transformasi digital di daerah.

Salah satu program yang menjadi fokus adalah pengembangan Smart Village, yang mengintegrasikan seluruh website desa di Kabupaten Purbalingga menjadi satu ekosistem informasi digital yang mudah diakses masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi informasi sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil), Bamban Widjonarko, memaparkan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Ia menargetkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan adminduk dapat mencapai angka 92,50 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Dinpendukcapil berencana menghadirkan berbagai inovasi pelayanan pada tahun 2027, di antaranya melalui program jemput bola serta pemanfaatan layanan berbasis daring sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan dengan lebih mudah dan cepat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Umar Fauzi, juga memaparkan peran strategis instansinya dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam menjaga kerukunan dan persatuan di daerah.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka, menjelaskan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ia menyebut bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian ke depan adalah penataan pedagang kaki lima.

“Banyak yang pro dan kontra terkait masalah pedagang kaki lima. Ke depan diharapkan akan ada solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga tercipta ketertiban sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” terangnya.

Forum OPD rumpun pemerintahan ini turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga, Padang Kusumo, bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (GIN/Kominfo)

The post Forum OPD Rumpun Pemerintahan Perkuat Sinergi Program Pembangunan Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang SAKIP dan ZI Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/02/2026). Capaian ini menjadi yang pertama bagi unit kerja di lingkungan Pemkab Purbalingga sejak pencanangan pembangunan Zona Integritas.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, didukung pendampingan intensif Tim Penilai Internal yang terdiri dari Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda Purbalingga. Sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci utama dalam memenuhi berbagai indikator penilaian reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada unit kerja yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menutup celah praktik korupsi. Bagi masyarakat, capaian ini menjadi jaminan bahwa layanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan di dua unit tersebut semakin transparan, cepat, dan akuntabel.

Kepala Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga, Bambang Widjonarko, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. “Syukur alhamdulillah, pada tahun 2026 ini Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga meraih predikat WBK dari KemenPANRB sebagai OPD yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kekompakan seluruh jajaran serta dukungan penuh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa predikat WBK bukanlah tujuan akhir. “Raihan WBK ini kami harapkan menjadi langkah awal untuk melanjutkan ke predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan pelayanan prima secara berkelanjutan,” tambahnya.

Apresiasi juga disampaikan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Purbalingga,Yekti Lestari Wuryaningsih, selaku Tim Penilai Internal Pembangunan ZI. Pihaknya menilai capaian tersebut merupakan hasil perjuangan luar biasa yang dilalui bersama.

“Kami memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinpendukcapil dan UPTD Puskesmas Karangreja. Ini bukan hal yang mudah dan bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil kerja keras dan sinergi yang konsisten,” ungkapnya.

Ia berharap, predikat yang diraih dapat menjadi praktik baik dan inspirasi bagi enam unit kerja lain yang saat ini sedang membangun Zona Integritas. Dengan semangat yang sama, diharapkan unit-unit tersebut juga mampu meraih predikat ZI menuju WBK dalam waktu mendatang.

Data hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan nilai SAKIP kementerian/lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 64,89. Angka tersebut mencerminkan peningkatan kesadaran dan komitmen instansi pemerintah dalam mencapai target kinerja yang terukur dan akuntabel.

Bagi masyarakat Purbalingga, capaian ini diharapkan berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang semakin profesional, bebas pungutan liar, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemkab Purbalingga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas, inovasi, dan budaya kerja melayani demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif menuju Indonesia Emas 2045. (GIN/Kominfo)

The post Dua Unit Kerja Raih Predikat WBK, Bukti Komitmen Pemkab Purbalingga Wujudkan Layanan Bersih dan Prima appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI CALON KETUA DEWAN PENGAWAS PERUMDA OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

The post PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI CALON KETUA DEWAN PENGAWAS PERUMDA OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Menurut H. Ulil Archam, Pagar Nusa merupakan satu-satunya badan otonom Nahdlatul Ulama yang memiliki keahlian khusus di bidang bela diri. Oleh karena itu, kemampuan tersebut harus dimanfaatkan secara positif, bertanggung jawab, serta memberi manfaat bagi masyarakat luas.

“Keahlian yang dimiliki Pagar Nusa hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

Kegiatan wisuda ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga, Sadono, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Cabang Pagar Nusa Kabupaten Purbalingga, Muhammad Abdul Kholiq Mukhlis, mengingatkan seluruh anggota agar tidak terlibat dalam perkelahian atau konflik yang tidak perlu di luar organisasi. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap dan perilaku sebagai cerminan pesilat Pagar Nusa sekaligus warga Nahdlatul Ulama.

“Jangan membawa nama besar Pagar Nusa ke dalam konflik yang tidak perlu di luar sana, karena hal tersebut justru dapat merusak marwah organisasi. Sebaliknya, membesarkan Pagar Nusa melalui prestasi di bidang pencak silat, kedisiplinan, serta kontribusi positif bagi masyarakat merupakan cara terbaik dalam memperkuat eksistensi organisasi,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, Muhammad Abdul Kholiq Mukhlis juga menyampaikan ucapan selamat kepada 220 wisudawan dan wisudawati yang resmi dikukuhkan sebagai Anggota Tetap Pagar Nusa Kabupaten Purbalingga. Ia berharap para anggota yang telah diwisuda mampu mengamalkan ilmu bela diri secara bijak serta menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

“Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu yang diperoleh membawa manfaat dan keberkahan, baik bagi diri sendiri, organisasi, maupun masyarakat,” pungkasnya.

Wisuda V Anggota Tetap Pagar Nusa Kabupaten Purbalingga ini menjadi momentum penguatan komitmen organisasi dalam mencetak kader pesilat yang berprestasi, berkarakter, serta setia pada nilai-nilai ke-NU-an dan keindonesiaan. (an/komin)

The post Ketua PCNU Tegaskan Dua Tugas Utama Pagar Nusa pada Wisuda Anggota Tetap appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

R. Budi menambahkan, optimisme ini bangkit berdasarkan capaian para atlet di ajang Pra Porprov dengan 17 emas, 17 perak, 28 perunggu, dan sebanyak 28 cabor lolos ke ajang Porprov 2026. Hal tersebut menjadi bukti kebangkitan olahraga di Purbalingga. Untuk itu, KONI Purbalingga akan terus bersinergi khususnya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dan para sponsorship guna meningkatkan fasilitas olahraga dan pembinaan para atlet daerah.

“Dengan sinergi tersebut KONI Purbalingga menatap Porprov Jateng dengan terget yang lebih realistis,” tandasnya.

Ketua KONI Purbalingga, R. Budi Setiawan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakor KONI Kabupaten Purbalingga tahun 2025

Senada Wakabid Sport Science dan IPTEK KONI Jateng, Martin Sudarmono juga mengatakan pentingnya sinergi KONI dengan Pemkab Purbalingga dan para pengusaha terlebih prestasi olahraga menjadi salah satu indikator penilaian terhadap pimpinan daerah. Dukungan anggaran menjadi salah satu yang utama dalam meningkatkan fasilitas latihan serta mengapresiasi kerja keras para atlet dan pelatih.

Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani menyalami para pimpinan masing-masing cabor

Wakil Bupati (Wabup) Purbalingga, Dimas Prasetyahani mengapresiasi kinerja KONI Purbalingga yang telah berhasil menelurkan atlet-atlet berbakat dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun mancanegara. Wabup Dimas juga mengajak seluruh elemen untuk bersinergi, baik antar cabor, instansi vertikal, hingga pengurus pada beberapa cabor yang merupakan pengusaha dan anggota DPRD.

“KONI harus mampu menjadi rumah sekaligus mampu menjembatani seluruh cabor. Yang kita cari adalah prestasi,” pungkasnya. (FH/Kominfo)

The post Optimistis Tatap Porprov 2026, KONI Purbalingga Kuatkan Sinergi appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember merupakan bentuk penghormatan bangsa Indonesia atas peran dan pengabdian perempuan. Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Dalam upacara tersebut, Bupati Fahmi membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi. Ia menyampaikan bahwa Hari Ibu merupakan momentum bersejarah yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan kebebasan untuk bergerak bersama laki-laki dalam membangun bangsa.

“Peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremonial dan bukan pula perayaan Mother’s Day sebagaimana dipahami di beberapa budaya, melainkan apresiasi mendalam bagi seluruh perempuan Indonesia dalam semua peran dan kapasitasnya, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara,” ujar Bupati Fahmi saat membacakan sambutan Menteri PPPA.

Sejarah Hari Ibu berakar dari Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta yang menjadi tonggak lahirnya gerakan perempuan secara nasional. Komitmen para perempuan pejuang tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

Dalam lintasan sejarah bangsa, perempuan Indonesia disebut telah menjadi agen perubahan yang menggerakkan inovasi, memperjuangkan keadilan, serta menguatkan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti beban ganda, stigma, keterbatasan akses, hingga kekerasan berbasis gender.

“Dengan ketangguhan, kreativitas, dan daya juang, perempuan terus menunjukkan bahwa kemajuan bangsa tidak pernah terpisah dari kemajuan perempuan,” lanjutnya.

Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 juga sejalan dengan agenda nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem perlindungan, menghapus diskriminasi, serta mempercepat pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.

Pemerintah terus mendorong penguatan kebijakan melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasi CEDAW, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan.

“Sebagai bangsa yang besar, kita membutuhkan langkah nyata, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan untuk memastikan perempuan Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan,” kata Bupati Fahmi.

Salah satu peserta upacara, Hani, menyampaikan doa agar para ibu senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi kehidupan serta kesabaran dalam mendampingi suami dan membesarkan anak-anak. Sementara itu, Catalina menyampaikan apresiasi atas peran para ibu sebagai panutan bagi anak-anak. Ia berharap para ibu terus menjadi pribadi terbaik bagi keluarga, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. (dhs/Kominfo)

The post Bupati Fahmi Pimpin Upacara Hari Ibu ke-97, Apresiasi Peran Perempuan dalam Pembangunan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Bappelitbangda, Miftahur Rohman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas bangsa.

“Salah satu pemersatu bangsa kita adalah Bahasa Indonesia,” ujar Miftahur menekankan pentingnya konsistensi penggunaan bahasa yang baku di lingkungan pemerintahan.

Lokakarya menghadirkan dua narasumber, salah satunya Guru Bahasa Indonesia SMPN 1 Padamara, Untung Pujiarto. Ia memaparkan praktik berbahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lingkungan kerja maupun pendidikan.

Ia juga membagikan capaian SMPN 1 Padamara yang pada tahun 2025 dinobatkan sebagai Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen sekolah dalam membina praktik berbahasa yang benar bagi seluruh warga sekolah.

“Capaian ini bisa menjadi indikator bahwa kami adalah lembaga yang sangat baik dalam pembinaan bahasa,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa SMPN 1 Padamara juga memiliki klinik bahasa yang berfungsi menganalisis kesalahan berbahasa serta memberikan konsultasi bagi siswa terkait penggunaan bahasa yang tepat dalam karya tulis.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dwi Laily Sukmawati, turut memberikan penguatan materi terkait tantangan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Ia menyoroti bahwa kesalahan berbahasa masih kerap ditemukan, terutama dalam penulisan kalimat pada surat hingga penggunaan singkatan yang belum sesuai kaidah.

“Banyak yang menulis berdasarkan kebiasaan, bukan sesuai kaidah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya pembiasaan penulisan sesuai aturan, terutama bagi instansi publik yang hasil komunikasinya dibaca masyarakat luas. Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik masih perlu banyak pembenahan. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah juga menemukan sejumlah instansi yang belum sepenuhnya menerapkan kaidah, sehingga diperlukan pendampingan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas komunikasi publik.

“Kalau bicara bahasa Indonesia, bahasa yang baik berarti mudah dipahami, sedangkan bahasa yang benar berarti sesuai kaidah. Namun dalam ranah formal dan berkaitan dengan ruang-ruang publik, maka bahasa Indonesia yang baik dan benar wajib dilakukan,” tegasnya.

Melalui lokakarya ini, Pemkab Purbalingga berharap kemampuan berbahasa para aparatur di lingkungan Pemkab Purbalingga semakin meningkat dan dapat diterapkan dalam aktivitas kedinasan sehari-hari. Langkah ini sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam memajukan budaya literasi dan pengutamaan bahasa negara di berbagai sektor layanan publik. (GIN/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Mantapkan Kemahiran dan Mutu Bahasa Indonesia appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua DWP Kabupaten Purbalingga Rida Kusumawati Mukodam, dalam laporannya menyampaikan bahwa beberapa rangkaian kegiatan peringatan tahun ini meliputi bakti sosial, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), deteksi dini kanker serviks yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga Desember, serta seminar tentang kewaspadaan kanker payudara dan kesadaran kesehatan mental. Ia menegaskan bahwa peringatan ini digelar untuk meningkatkan rasa memiliki anggota serta memperkuat kontribusi organisasi bagi masyarakat.

Rida juga menyoroti peran Yayasan Dian Dharma yang menaungi TK Pertiwi. Melalui yayasan tersebut, DWP Purbalingga telah memberikan kontribusi nyata dalam pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama lahirnya generasi unggul. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang kuat sejak usia dini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan masa depan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Penasehat DWP Kabupaten Purbalingga, Denita Dimas Prasetyahani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DWP. Ia menegaskan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang membangun infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga membangun manusia yang dimulai dari lingkup keluarga.

“Pembangunan bangsa dimulai dari rumah, dari peran seorang ibu yang mengasuh, membimbing, dan menanamkan nilai kehidupan,” ujarnya.

Menurutnya, DWP harus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, baik dari aspek teknologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Ia menekankan dua peran strategis yang perlu terus diperkuat: penguatan kualitas keluarga dan peningkatan kapasitas perempuan. Keduanya menjadi fondasi lahirnya generasi masa depan yang cerdas dan berakhlak mulia.

Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh guru dan kepala sekolah TK Pertiwi se-Kabupaten Purbalingga. Dedikasi mereka dalam mendidik anak-anak menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi yang kuat, sehat, dan berkarakter. “Kontribusi panjenengan semua sangat besar bagi masa depan Purbalingga dan bangsa,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa momentum peringatan HUT DWP yang bertepatan dengan peringatan Hari Ibu menjadi refleksi penting bagi seluruh anggota. Perempuan masa kini dituntut mampu berperan ganda, baik sebagai ibu dalam keluarga maupun penggerak perubahan di masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh anggota DWP untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan memperkuat solidaritas organisasi.

Selain sebagai ajang silaturahmi, peringatan HUT DWP ke-26 ini menjadi sarana konsolidasi program yang semakin fokus pada pendidikan, kesehatan keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Berbagai kegiatan tahun ini menunjukkan komitmen DWP Purbalingga untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DWP Purbalingga juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong penguatan fondasi keluarga dan pendidikan anak usia dini. Penguatan kapasitas perempuan dan pendidikan sejak dini dipandang sebagai kunci mencetak sumber daya manusia berkualitas menuju Generasi Emas 2045.

Melalui momentum ini, DWP Purbalingga menegaskan kembali komitmennya untuk terus maju dan berkontribusi bagi Purbalingga yang semakin gemilang. Upaya memperkuat pendidikan anak, membangun keluarga yang solid, serta meningkatkan kapasitas perempuan akan terus menjadi fokus utama organisasi dalam menguatkan langkah menuju masa depan yang lebih cerah. (GIN/Kominfo)

The post DWP Purbalingga Perkuat Pendidikan, Kunci Generasi Emas 2045 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.