Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan sejak dini, khususnya bagi pelajar yang akan memasuki usia pemilih pemula. Melalui kegiatan ini, pelajar dibekali pemahaman tentang sistem pemerintahan, politik, demokrasi, serta regulasi kepemiluan, sekaligus didorong agar memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Purbalingga, Much Umar Faozi, menyampaikan bahwa forum ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang siap berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

“Kami ingin nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan ini benar-benar dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat,” ujarnya.

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pemilu dan Pengembangan Demokrasi Ditjen Polpum Kemendagri, Ispahan Setiadi, menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini. Menurutnya, penguatan demokrasi bagi pelajar diperlukan untuk mencegah generasi muda bersikap apatis terhadap politik dan kehidupan berbangsa.

“Kami berharap bukan hanya pemahaman yang didapat, tetapi juga transformasi cara berpikir dan bertindak, sehingga adik-adik ke depan menjadi pribadi yang kritis, solutif, dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menambahkan bahwa politik tidak identik dengan hal-hal kotor atau membosankan. Justru, politik merupakan sarana strategis untuk mencapai tujuan bersama dan menentukan arah masa depan bangsa. “Apa yang adik-adik tanam sekarang, itulah yang akan dipetik nanti. Karena itu pendidikan politik dan penguatan demokrasi harus dilakukan terus-menerus, tidak hanya menjelang pemilu,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, yang mewakili Bupati Purbalingga, menyampaikan bahwa kegiatan ini harus memberi dampak nyata bagi masa depan generasi muda. Ia mendorong pelajar untuk mempersiapkan diri berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan soft skill.

“Anak-anak sekarang tidak cukup hanya pintar secara akademik, tetapi juga harus memiliki keterampilan, kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama,” tuturnya.

Sekda Herni juga mengingatkan pentingnya literasi digital agar pelajar tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial, serta menjaga toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman. Selain itu, ia mengajak pelajar aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas positif, serta berpartisipasi dalam demokrasi dan kebijakan publik melalui jalur-jalur aspirasi yang telah disiapkan pemerintah.

“Mengkritik itu harus solutif, bukan asal beda. Kalian adalah agen perubahan yang ikut menentukan bangsa ini mau dibawa ke mana,” katanya. (dhs/Kominfo)

The post Pelajar Purbalingga Disiapkan Jadi Pemilih Kritis dan Bertanggung Jawab appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Purbalingga menetapkan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 798.905 pemilih, terdiri dari 402.891 laki-laki dan 396.014 perempuan, yang tersebar di 18 kecamatan dan 239 desa/kelurahan se-Kabupaten Purbalingga.

Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari, menjelaskan bahwa data yang dimutahirkan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI, kemudian diolah dan disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

“Kami juga melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan coklit terbatas di enam kecamatan dan turun langsung ke desa-desa. Data ini kemudian kami sandingkan kembali dengan data milik Bawaslu agar validitasnya semakin terjamin,” terangnya.

Rapat pleno ini juga menjadi forum untuk menerima masukan dan tanggapan dari peserta rapat terkait data yang disajikan. “Semua masukan akan divalidasi dengan bukti yang valid agar hasilnya benar-benar akurat,” tambah Zamaahsari.

Rapat pleno dihadiri oleh Polres Purbalingga, Kodim 0702/Purbalingga, Bawaslu Purbalingga, perwakilan partai politik tingkat kabupaten, Dinpendukcapil, Dinkominfo, serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan sebagai persiapan penyusunan DPT Pemilu atau Pemilihan berikutnya, dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menghadirkan informasi pemilih yang komprehensif, akurat, serta mutakhir. (dhs/Kominfo)

The post KPU Purbalingga Gelar Pleno PDPB Triwulan III 2025, Pastikan Data Pemilih Terus Diperbarui appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua Bawaslu Purbalingga, Misrad, menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengawasan yang telah dilakukan selama pemilu.

“Kami ingin menilai sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan stakeholder lainnya berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas. Termasuk dalam hal pencegahan pelanggaran, deteksi dini, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Misrad menyampaikan bahwa evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan di masa mendatang.

“Kami ingin pengawasan ke depan lebih efektif dan efisien, baik dari sisi prosedur, mekanisme, maupun pemanfaatan teknologi. Selain itu, kami juga mendorong peningkatan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu, sehingga pemilu yang berlangsung benar-benar jujur dan adil,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, Pandi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya evaluasi ini. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari bagaimana proses penyelenggaraannya.

“Pemilu 2024 telah berlangsung dengan segala dinamika dan tantangannya. Keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses yang berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparan, dan berkeadilan,” katanya.

Pandi menekankan bahwa peran Bawaslu sangat krusial dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

“Evaluasi ini menjadi momen penting untuk melihat apa saja tantangan yang muncul, menemukan solusi, serta memperbaiki mekanisme pengawasan agar lebih baik di masa mendatang. Saya berharap melalui forum ini kita dapat berdiskusi secara konstruktif dan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat penyelenggaraan pemilu berikutnya,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada proses pemilihan, tetapi juga pada sistem pengawasan yang kuat dan independen. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkualitas.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilu yang bersih dan berintegritas. Saya berharap hasil evaluasi ini dapat membawa manfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi di Purbalingga,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post Bawaslu Purbalingga Evaluasi Pemilu 2024, Untuk Tingkatkan Kualitas Pengawasan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Menurut Ketua Penyelenggaran FGD, Prima Intan kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Braling tersebut dihadiri oleh 100 undangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, forkopimda, Bawaslu, ketua parpol, ormas, akademisi, dan pers. Dia mengatakan diantara tujuan FGD yakni untuk memahami penyebab terjadinya kendala dan hambatan, serta mendapatkan hasil capaian, saran, dan masukan.

“Untuk memfalidasi data dari kuisioner yang dibagikan kepada peserta FGD,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Zamaahsari (Zamzam) mengatakan batas akhir pengiriman laporan sebelum tanggal 24 Februari 2025 atau sebelum batas akhir KPU Provinsi Jawa Tengah. Dia juga mengatakan ada 5 syarat Pemilu atau Pilkada dinyatakan demokratis, yakni adanya regulasi yang jelas, peserta yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi yang netral, serta penyelenggara yang berintegritas dan netral.

Ketua KPU Purbalingga, Zamzam berfoto bersama peserta FGD

Zamzam menambahkan, saat ini KPU Purbalingga masih melakukan pembongkaran kotak suara yakni sejak tanggal 17 hingga 6 atau 7 hari. Dari hasil pembongkaran kotak suara, pihaknya menemukan 20 ribu lebih atau sekitar 3 persen surat suara yang tidak sah. Hal ini mayoritas disebabkan karena pemilih yang mencoblos kedua pasangan calon bupati.

“Jadi konklusinya dari 5 indikator tersebut, Pilkada di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan demokratis,” ujarnya.

Zamzam malanjutkan, KPU Purbalingga akan menitik beratkan 4 instrumen yang akan digali pada FGD kali ini. Keempat instrument yang akan jadi bahan penyusunan laporan yakni tahapan Pilkada, kelembagaan, hubungan dengan instansi lain, dan faktor eksternalitas. Bertindak selaku narasumber pada FGD tersebut adalah akademisi dari Unsoed, Ahmad Sabiq dan Sulyana Dadan. (fph/kominfo)

The post Pilkada 2024 Kabupaten Purbalingga Berjalan Demokratis appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Aman Waliyudin. Turut hadir pasangan calon terpilih Fahmi Muhammad Hanif dan Dhimas Prasetyahani (Fahmi-Dhimas) yang akan memimpin Purbalingga untuk periode 2025-2030.

Dalam sambutannya, Aman Waliyudin menyampaikan bahwa pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Keputusan ini diterima oleh Ketua DPRD pada 10 Januari 2025.

“Pada tanggal 10 Januari 2025, Ketua DPRD telah menerima keputusan dari KPU mengenai penetapan pasangan calon terpilih. Hari ini kami mengumumkannya sebagai syarat pengusulan pengesahan pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah,” jelas Aman.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan rapat ini juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dinyatakan bahwa salah satu persyaratan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati dengan melampirkan Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Suratnya Insyaallah hari ini langsung kita kirimkan,” tambahnya.

Selain itu, rapat paripurna juga mengumumkan akhir masa jabatan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono yang menjabat sejak Pilkada 2020. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan berakhir saat dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, sepanjang tidak melewati lima tahun masa jabatan.

Aman Waliyudin menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono selama menjabat. “Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan untuk mewujudkan visi Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia,” ungkapnya.

Sementara itu, Fahmi Muhammad Hanif menyatakan rasa syukurnya atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut. “Alhamdulillah, ini menjadi satu langkah lagi menuju pelantikan yang sesuai dengan Perpres terakhir direncanakan pada 10 Februari 2025, tapi kami masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Fahmi juga berharap proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan mulai membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten Purbalingga.

“Kami telah memulai komunikasi dengan jajaran pemerintahan, DPRD, dan dinas-dinas terkait. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjalin sehingga cita-cita, harapan dan visi pembangunan Purbalingga dapat terealisasi dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Sudono, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, pasangan calon terpilih, pimpinan OPD, serta berbagai elemen masyarakat. (dhs/Kominfo)

The post DPRD Purbalingga Umumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2024 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Penetapan pasangan terpilih ini berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 yang menyebutkan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU RI memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Penetapan dituangkan dalam berita acara Nomor: 9/PL.01.9-BA/3303/2/2025 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari. Berita acara dan salinan surat keputusan kemudian diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

“Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 2 saudara H.Fahmi Muhammad Hanif dan saudara Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 342.913 suara atau 61,47 persen dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Zamaahsari saat membacakan keputusan tersebut.

Usai penetapan, KPU Purbalingga berencana bersurat kepada DPRD Purbalingga pada Jumat (10/1/2025) untuk mengajukan pengesahan pelantikan pasangan terpilih. Terkait waktu pelantikan, Zamaahsari menjelaskan bahwa sesuai Perpres Nomor 80, pelantikan dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

“Sampai saat ini Perpres nomor 80 itu belum dirubah, itu yang masih berlaku. Bahwa nanti ada perubahan kita tunggu nanti seperti apa,” katanya.

Dalam sambutannya, Fahmi Muhammad Hanif-Dhimas Prasetyahani menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmen untuk memimpin Kabupaten Purbalingga secara adil dan amanah.

“Kami berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, terbuka, transparan, dan siap bersinergi dengan berbagai pihak yang ingin turut serta dalam membangun Kabupaten Purbalingga ke depannya,” ujar Fahmi.

Fahmi juga mengajak seluruh masyarakat Purbalingga untuk bersatu pasca dinamika kontestasi Pilkada 2024. “Kami berharap ke depannya tidak perlu lagi ada 01 atau 02, yang ada hanya 03 yaitu persatuan Indonesia,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Purbalingga yang maju dan sejahtera.

“Kami mohon doa, bimbingan, dan pendampingan dari seluruh masyarakat agar bisa memimpin kabupaten ini dengan amanah. Pembangunan Purbalingga tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak, tetapi membutuhkan sinergi dari seluruh elemen yang ada,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post KPU Purbalingga Tetapkan Bupati-Wakil Bupati Purbalingga Terpilih Periode 2025-2030 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari, menyampaikan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 menunjukkan peningkatan dari 73,26 persen pada Pilkada 2020 menjadi 74,58 persen. Namun, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka surat suara tidak sah yang mencapai lebih dari 23 ribu di seluruh Kabupaten Purbalingga.

“Ini harus kita cari apa penyebabnya, apakah karena dari sisi penyelenggara gagal memberikan sosialisasi kepada masyarakat, atau memang ada apatisme masyarakat yang datang ke TPS tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar,” ujar Zamaahsari.

Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas sosialisasi yang selama ini telah dilakukan. “Sosialisasi kita sudah masif sekali, tetapi apakah sudah tepat sasaran? Apakah sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti pemilih renta dan ibu rumah tangga yang aktivitasnya hanya di rumah. Dari sisi pendidikan pemilih, apakah kita sudah memberikan pemahaman yang benar tentang tata cara memilih?,” katanya.

Dalam kegiatan ini, KPU Purbalingga menghadirkan dua narasumber, yakni Andri Supriyanto, mantan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas SDM KPU Purbalingga periode 2018-2023, dan M. Wisnu Wirawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga.

Andri Supriyanto memaparkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih, termasuk keterbatasan akses informasi di daerah terpencil, akses informasi bagi kaum marjinal, rendahnya literasi digital, dan maraknya berita hoaks.

“Manfaatkan website dan media sosial untuk menyebarkan informasi pemilu secara luas,” jelas Andri.

Ia juga menekankan perlunya pendekatan langsung kepada masyarakat akar rumput untuk meningkatkan kesadaran politik. “Jangan hanya menggandeng tokoh masyarakat, tetapi langsung sosialisasikan ke petani, orang tua di desa, dan kaum marjinal,” tambahnya.

Sementara itu, M. Wisnu Wirawan membahas pentingnya pembuatan konten media sosial yang menarik untuk menyampaikan materi sosialisasi pemilu. “Di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok, kita bisa memanfaatkan konten video karena lebih mudah diterima oleh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, video lebih efektif dibandingkan teks karena menggabungkan audio, visual, dan tulisan, sehingga informasi lebih menarik dan mudah dipahami. “Setiap jenis konten punya target audiens yang berbeda. Kalau gaya komunikasi tidak sesuai, audiens kita akan kehilangan minat,” jelasnya.(dhs/Kominfo)

The post KPU Purbalingga Gelar Rapat Evaluasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Pilkada adalah ruang untuk masyarakat mengekspresikan pilihannya. Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan untuk memilih pemimpin,” ujar Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari, ketika sambutan doa bersama.

Malam ini, lanjutnya, kita turut berdoa bersama agar siapapun pemimpin yang terpilih nantinya bisa memimpin Kabupaten Purbalingga lima tahun ke depan dengan baik.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kami akan mendistribusikan logistik ke TPS yang mana menjadi tahapan terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemenag Purbalingga, Joko Waluyo turut mengisi tausiyah dan memimpin doa bersama.

“Perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan sebuah dinamika dan suatu hal yang biasa. Namun, jangan sampai beda pilihan malah menimbulkan perpecahan,” tuturnya.

Yang terpenting, lanjutnya menjelaskan, masyarakat tetap nyoblos, tidak bolos, dan semuanya tetap berlangsung aman serta kondusif,” pungkasnya. (GIN/Kominfo)

The post KPU Purbalingga Gelar Doa Bersama Jelang Pelaksanaan Pemungutan Suara appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.