Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Purbalingga Raditya Widayaka, Selasa (30/1/24). Penghapusan retribusi berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

“Terkait uji kendaraan bermotor kita sudah melaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa seluruh kendaraan bermotor wajib uji gratis mulai tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan uji KIR,” katanya.

Namun demikian bagi pemilik kendaraan yang masih mempunyai tanggungan biaya uji tahun sebelumnya, tetap harus melunasi lebih dulu.

“Tapi masih ada kewajiban masyarakat apabila masih mempunyai tanggungan sebelum tahun 2024 itu masih harus membayar biaya tanggungan,” tambahnya.

Sebelumnya Dinhub Purbalingga mengenakan tarif Rp25.000 sampai Rp 75.000 per kendaraan. Sedangkan untuk uji pertama Rp300.000, mutasi masuk Rp150.000, dan numpang uji masuk Rp75.000. Dan dapat mengumpulkan Pendapatan asli daerah sebesar 840 juta rupiah pada tahun 2023.

Dengan uji KIR gratis, diharapkan masyarakat akan lebih tertib dalam melakukan uji kelayakan kendaraannya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan keselamatan dan kenyamanan berkendara di Purbalingga.

“Harapan kami bagi warga masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor wajib uji untuk melaksanakan uji KIR, karena itu demi keselamatan kita semua dalam berkendara. Untuk mengantisipasi resiko terjadinya kecelakaan,” ungkapnya.

Selain uji KIR gratis saat ini Dinhub Purbalingga juga tidak menarik retribusi pada Terminal Tipe C serta ijin trayek angkot dan angkudes.

“Untuk terminal tipe C seperti terminal Jompo, Penaruban, Bukateja, Kejobong tidak ada retribusi. Perijinan tentang trayek juga tidak ada retribusinya,” katanya.

Salah satu warga masyarakat pemilik kendaraan wajib uji, Sugio, mengaku sangat terbantu dengan digratiskannya uji KIR.

“Seneng juga karena gratis, sangat membantu sekali, kedepannya akan lebih disiplin lagi untuk uji KIR,” ungkapnya. (DHS/Kominfo)

The post Mulai 2024, Pelayanan Uji KIR di Purbalingga Gratis appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Semangat itu berhasil ditangkap oleh jajaran di Pemkab Purbalingga dengan sigap menyambut komunikasi dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Dihadiri pimpinan OPD, BRIN yang membawa gerbong kedeputian pemanfaatan riset dan inovasi, dipimpin sang koordinator, Sudarmin.

“Iklim penelitian dan inovasi di Kabupaten Purbalingga makin baik. Indikator salah satunya adalah kampus mulai bermunculan seperti Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Perwira Purbalingga, UIN Saizu Purwokerto (di Purbalingga),” kata kepala Bappelitbangda Purbalingga, Suroto saat menyampaikan paparan di depan Brin pada acara Rapat Pembahasan Nota Kesepakatan Sinergitas (NKS), Rabu (26/7/2023) di aula Bappelitbangda Purbalingga.

Dia menambahkan, peluang kerjasama antara Pemkab Purbalingga dengan BRIN harus direspon dengan cepat sebagai upaya pengembangan layanan berbasis teknologi. Sinergitas antar kedua belah pihak diyakini akan semakin mengakselerasi Kabupaten Purbalingga ke level yang lebih inovatif.

“Kami menyambut baik kerjasama ini. Kami pun sebenarnya telah melakukan beberapa inovasi seperti pengembangan aplikasi. Walaupun tantangan juga kami hadapi,” ujarnya.

Chairil Zamzam, peneliti dari BRIN menyatakan pihaknya siap mendampingi atas inovasi yang sudah berjalan di Kabupaten Purbalingga. Tantangan seperti stunting harus disikapi dengan riset mendalam dan bagaimana pasca riset intervensi harus dilakukan.

“Misalnya stunting. Risetnya bisa menjadi lebih komprehensif dan bagaimana intervensi pasca riset juga harus dipastikan,” tutupnya. (LL/Kominfo).

The post Iklim Penelitian dan Inovasi Purbalingga Baik appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hal itu disampikan oleh salah satu Pendamping PPH kecamatan Padamara Fitriani saat dialog ngegosip ( ngobrol seputar Islam dan Puasa) di LPPL Radio Gema Soedirman, Selasa, (28/03/2023)

Fitriana mengatakan pembuatan sertifikat halal sangat mudah yakni memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), omset maksimal 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan sendiri. Memiliki surat izin edar seperti PIRT,MD,UMOT,UKOT dan SLHS. Serta bahan dan proses produksi dipastikan kelalalanya.

“ Bagi masyarakat yang masih awam bisa langsung minta bantuan ke pendamping PPH di setiap kecamatan yang berkantor di KUA kecamatan masing-masing. Untuk pembuaan NIB bisa menghubungi pendamping UMKM yang ada di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

Fitriana berharap kepada semua para pelaku usaha terkait dangan produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan untuk bisa segera mendaftarkan sertifikat halal dikarenakan sangat mudah, cepat dan gratis. Ada 1 juta kuota sertifikat halal yang akan dikeluarkan oleh BPJPH tahun 2023.

“ Dengan sertifikat halal pada produk makanan para pelaku usaha akan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain pemasaran lebih luas, aman dikonsumsi bagi umat muslim dan berlaku selama 4 tahun,” ujarnya.

Fitri juga mengingatkan sampai Oktober 2024 bagi para pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa peyembelihan belum mempunyai sertifikat halal akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. “ Ayo segera daftarkan produk halal anda,” pungkasnya. (dy)

The post Pendamping PPH Siap Dampingi Pembuatan Sertifikat Halal Gratis appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Salah satu yang menyampaikan dukungan adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa. Melalui juru bicaranya, Endaryanto, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengharapkan pendistribusian dana CSR dapat diarahkan secara utama pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi.

Senada, Fraksi Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Musofan mengatakan, peran dan partisipasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus mengena dan bermanfaat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sinergi dengan pembangunan Daerah.

“Jangan sampai keberadaan badan usaha justru masyarakatnya hanya menjadi penonton. Sehingga keberadaannya harus bermanfaat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diproyeksi bisa memperbaharui Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan di Kabupaten Purbalingga. Hal itu seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Uswatun Khasanah yang menyatakan bahwa usulan Raperda terbaru adalah bentuk penyikapan aturan terbaru sehingga Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan di Kabupaten Purbalingga perlu diganti.

“Pelaksanaan dari aturan tersebut selama 10 tahun, kami mohon penjelasan sejauh mana tanggung jawab sosial  dan lingkungan perusahaan dan badan usaha yang ada di Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.

Pertanyaan terkait pelaksanaan Perda Nomor 28 Tahun 2012 juga disampaikan Fraksi Golkar. Mereka memohon penjelasan sejauh mana Perusahaan di Purbalingga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. “Bagaimana hasil pelaksanaan perda tersebut bagi masyarakat sampai saat ini?,” tanya Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Widodo. (LL/Kominfo).

The post Dianggap Penting, Seluruh Fraksi DPRD Dukung Raperda CSR appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Umar mengajak bagi para pelaku usaha untuk membuat NIB di Mal Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga. Hal ini akan memudahkan karena tidak perlu mengantri lama, prosesnya cepat, dan MPP tidak memungut biaya apapun alias gratis.

“Kita tidak memungut biaya apapun. Jika ada yang meminta biaya itu dapat dipastikan bukan dari kita,” ujarnya saat ditemui di MPP, Jumat (3/3).

Umar menambahkan, salah satu tujuan MPP didirikan juga untuk menumbuhkan iklim usaha dan investasi. Selain bisa memudahkan pembuatan NIB, di MPP Purbalingga juga melayani administrasi perijinan usaha kecil dan menengah yang lain seperti took retail, ijin buka praktek atau klinik kesehatan, serta perijinan bagi TKI dengan keterampilan yang bisa disalurkan ke Jepang.

“Nantinya ada juga layanan dari Dinpendukcapil, MPP Corner atau café, dan lahan parkir yang representatif,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Daftar NIB Di MPP Purbalingga, Cepat, Mudah, Dan Gratis appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Untuk mempersiapkan hal tersebut, dua perwakilan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) mengunjungi MPP Purbalingga. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purbalingga, Budi Susetyono, sekretaris, dan staf DPMPTSP Purbalingga.

Budi mengatakan MPP Kabupaten Purbalingga sudah siap untuk mengikuti peresmian bersama yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Selain itu, MPP Purbalingga juga akan terus meningkatkan pelayanan dan evaluasi guna memudahkan masyarakat Purbalingga dalam memenuhi kebutuhan administratif.

“Insya Allah kami bersama teman-teman akan mempersiapkan diri ikut serta dalam peresmian bersama,” ungkap Budi yang juga menjabat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Purbalingga.

Sementara itu, perwakilan Kemenpanrb, Taufiq Hidayanto Setiawan mengatakan ada dua kemungkinan pelaksanaan peresmian bersama MPP. Yang pertama pada tanggal 23 Februari 2023 di Kabupaten Sragen dan yang kedua pada tanggal 2 Maret 2023 di Kota Bengkulu.

“Tanggal 23 Februari itu situasional jika Pak Wapres bisa hadir, jika tidak maka ada kemungkinan akan digabungkan pada tanggal 2 Maret di Bengkulu sesuai agenda Pak Wapres,” ujarnya.

Taufiq melanjutkan, MPP Purbalingga masih perlu ditingkatkan terutama dalam mengakomodir pembuatan KTP Digital bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ke depan masyarakat akan lebih mudah ketika mengurus perijinan tidak harus mengisi formulir data diri secara berulang-ulang.

Selain itu, lanjut Taufiq, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan MPP Purbalingga perlu adanya kreatifitas. Dan terakhir dia mengatakan instansi maupun badan publik di MPP tidaklah paten, artinya perlu ada evaluasi instansi atau badan mana yang kurang optimal berkontribusi maka bisa digantikan yang lainnya.

“Kami harap MPP bisa terus maju, berkembang, dan berkualitas, serta bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Purbalingga,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Wapres, Ma’ruf Amin Akan Resmikan MPP appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sekretaris DPMTSP, Umar Faozi mengatakan ada 20 pelayanan yang ada yakni 8 OPD yang memberikan pelayanan dan 12 instansi vertikal serta badan publik lainnya. Kami akan memberikan pelayanan prima, kepada masyarkat yang mudah, cepat dan nyaman serta menjunjung profesionalitas.

“ Selain kenyamanan, beberapa layanan yang kami berikan antara lain ada ruang pengaduan, pojok baca elektronik, tempat bermain anak, ramah difabel, serta tempat parkir yang cukup luas,” tambahnya. Umar juga mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan MPP agar lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan.

Salah satu pengguna layanan pembuatan AK1, Ardian mengatakan kepuasannya terhadap pelayanan di MPP, mudah, cepat dan nyaman.  “Setelah pengisian kartu kerja secara online, hanya 5 menit saja kartu kerja sudah bisa dicetak,” ujarnya

Sebagaimana diketahui MPP berada di eks Gedung Korpri Purbalingga yang bertempat di Jalan Mayjen Sungkono No 23, Kecamatan Kalimanah Purbalingga. Jam pelayanan setiap hari kerja dan buka Hari Sabtu. (dy)

The post MPP Purbalingga Masih Didominasi Pelayanan AK1 (Kartu Kuning) appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala Desa Karangbawang, Toyo mengungkapkan, melalui inovasi ini sebanyak 2036 bidang tanah di desanya berhasil disertifikatkan. “Terimakasih untuk BPN Kabupaten Purbalingga, yang telah bekerja keras bisa menyelesaikan pembuatan sertifikat selama 2 bulan,” katanya, Rabu (21/12) pada acara penyerahan sertifikat di GOR Sapunagara, Karangbawang.

Untuk pembuatan sertifikat ini, masyarakat yang mengajukan dikenakan biaya Rp 150.000 per bidang sesuai dengan Perbup. Sementara itu, Perwakilan BPN, Yuliono SSIP mengungkapkan setelah dilakukan pendataan, di Desa Karangbawang sebelumnya terdapat 3073 bidang tanah, dan 344 diantaranya sudah bersertifikat sehingga masih ada 2729 bidang yang belum bersertifikat.

“Desa Karangbawang sendiri dari 2729 bidang alhamdulillah sejumlah 2036 masyarakat dengan antusias dengan kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan sertifikat,” katanya.

Sertifikat yang sudah jadi langsung diserahkan ke warga yang telah mendaftarkan. Sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Purbalingga H Sudono ST MT. Penyerahan tahap pertama sejumlah 550 sertifikat, sisanya akan diserahkan bertahap.

Menurutnya percepatan pensertifikatan tanah kali ini sangat menghemat waktu. Ia memperhitungkan, jika 3073 bidang yang ada di Desa Karangbawang baru 344 bersertifikat, artinya sejak Undang-undang Pokok Agraria tahun 1950 hingga 2022 sekarang rata rata hanya ada 6 bidang tanah per tahun yang disertifikatkan.

“Seandainya 6 bidang per tahun, untuk bisa menyelesaikan 3073 bidang tanah maka butuh waktu 445 tahun untuk bersertifikat semua. Namun kali ini 2036 bidang bisa diselesaikan dalam 2 bulan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga H Sudono ST MT mengungkapkan, Program PTSL ini memiliki banyak fungsi diantaranya dengan adanya tanah yang sudah tersertifikat dan legalitasnya jelas akan dapat mengurangi konflik, mengurangi sengketa dan nilai asetnya lebih tinggi. Disamping itu sertifikat PTSL memiliki nilai yang berharga karena dapat dijadikan agunan ketika masyarakat mengakses pinjaman di perbankan.

“Tapi saya berharap bila nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan agunan untuk mengakses pinjaman, hendaknya pinjaman yang produktif sebagai tambahan modal usaha, tidak digunakan untuk pinjaman yang konsumtif,” katanya.

Wabup juga berharap program PTSL di kabupaten Purbalingga dapat berjalan lancar dan di tahun-tahun mendatang semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan program tersebut. Dirinya mengucapkan terima kasih atas kinerja Kantor Pertanahan Purbalingga dalam melayani program PTSL.

Pada kesempatan ini, Wabup Sudono beserta Camat Rembang dan Kades Karangbawang melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Hikmah di Dusun Sapunagara. Masjid ini akan dibangun menggunakan dana swadaya Rp 2,7 miliar, sedangkan Wabup akan bersedia membantu 50 zak semen. (Gn/HumproSetda)

The post Inovasi Buser Super, Buat Sertifikat Tanah 2036 Bidang Selesai dalam Waktu 2 Bulan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.