Menurut Ketua Penyelenggaran FGD, Prima Intan kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Braling tersebut dihadiri oleh 100 undangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, forkopimda, Bawaslu, ketua parpol, ormas, akademisi, dan pers. Dia mengatakan diantara tujuan FGD yakni untuk memahami penyebab terjadinya kendala dan hambatan, serta mendapatkan hasil capaian, saran, dan masukan.

“Untuk memfalidasi data dari kuisioner yang dibagikan kepada peserta FGD,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Zamaahsari (Zamzam) mengatakan batas akhir pengiriman laporan sebelum tanggal 24 Februari 2025 atau sebelum batas akhir KPU Provinsi Jawa Tengah. Dia juga mengatakan ada 5 syarat Pemilu atau Pilkada dinyatakan demokratis, yakni adanya regulasi yang jelas, peserta yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi yang netral, serta penyelenggara yang berintegritas dan netral.

Ketua KPU Purbalingga, Zamzam berfoto bersama peserta FGD

Zamzam menambahkan, saat ini KPU Purbalingga masih melakukan pembongkaran kotak suara yakni sejak tanggal 17 hingga 6 atau 7 hari. Dari hasil pembongkaran kotak suara, pihaknya menemukan 20 ribu lebih atau sekitar 3 persen surat suara yang tidak sah. Hal ini mayoritas disebabkan karena pemilih yang mencoblos kedua pasangan calon bupati.

“Jadi konklusinya dari 5 indikator tersebut, Pilkada di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan demokratis,” ujarnya.

Zamzam malanjutkan, KPU Purbalingga akan menitik beratkan 4 instrumen yang akan digali pada FGD kali ini. Keempat instrument yang akan jadi bahan penyusunan laporan yakni tahapan Pilkada, kelembagaan, hubungan dengan instansi lain, dan faktor eksternalitas. Bertindak selaku narasumber pada FGD tersebut adalah akademisi dari Unsoed, Ahmad Sabiq dan Sulyana Dadan. (fph/kominfo)

The post Pilkada 2024 Kabupaten Purbalingga Berjalan Demokratis appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Aman Waliyudin. Turut hadir pasangan calon terpilih Fahmi Muhammad Hanif dan Dhimas Prasetyahani (Fahmi-Dhimas) yang akan memimpin Purbalingga untuk periode 2025-2030.

Dalam sambutannya, Aman Waliyudin menyampaikan bahwa pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Keputusan ini diterima oleh Ketua DPRD pada 10 Januari 2025.

“Pada tanggal 10 Januari 2025, Ketua DPRD telah menerima keputusan dari KPU mengenai penetapan pasangan calon terpilih. Hari ini kami mengumumkannya sebagai syarat pengusulan pengesahan pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah,” jelas Aman.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan rapat ini juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dinyatakan bahwa salah satu persyaratan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati dengan melampirkan Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Suratnya Insyaallah hari ini langsung kita kirimkan,” tambahnya.

Selain itu, rapat paripurna juga mengumumkan akhir masa jabatan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono yang menjabat sejak Pilkada 2020. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan berakhir saat dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, sepanjang tidak melewati lima tahun masa jabatan.

Aman Waliyudin menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono selama menjabat. “Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan untuk mewujudkan visi Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia,” ungkapnya.

Sementara itu, Fahmi Muhammad Hanif menyatakan rasa syukurnya atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut. “Alhamdulillah, ini menjadi satu langkah lagi menuju pelantikan yang sesuai dengan Perpres terakhir direncanakan pada 10 Februari 2025, tapi kami masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Fahmi juga berharap proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan mulai membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten Purbalingga.

“Kami telah memulai komunikasi dengan jajaran pemerintahan, DPRD, dan dinas-dinas terkait. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjalin sehingga cita-cita, harapan dan visi pembangunan Purbalingga dapat terealisasi dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Sudono, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, pasangan calon terpilih, pimpinan OPD, serta berbagai elemen masyarakat. (dhs/Kominfo)

The post DPRD Purbalingga Umumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2024 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Penetapan pasangan terpilih ini berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 yang menyebutkan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU RI memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Penetapan dituangkan dalam berita acara Nomor: 9/PL.01.9-BA/3303/2/2025 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari. Berita acara dan salinan surat keputusan kemudian diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

“Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 2 saudara H.Fahmi Muhammad Hanif dan saudara Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 342.913 suara atau 61,47 persen dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Zamaahsari saat membacakan keputusan tersebut.

Usai penetapan, KPU Purbalingga berencana bersurat kepada DPRD Purbalingga pada Jumat (10/1/2025) untuk mengajukan pengesahan pelantikan pasangan terpilih. Terkait waktu pelantikan, Zamaahsari menjelaskan bahwa sesuai Perpres Nomor 80, pelantikan dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

“Sampai saat ini Perpres nomor 80 itu belum dirubah, itu yang masih berlaku. Bahwa nanti ada perubahan kita tunggu nanti seperti apa,” katanya.

Dalam sambutannya, Fahmi Muhammad Hanif-Dhimas Prasetyahani menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmen untuk memimpin Kabupaten Purbalingga secara adil dan amanah.

“Kami berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, terbuka, transparan, dan siap bersinergi dengan berbagai pihak yang ingin turut serta dalam membangun Kabupaten Purbalingga ke depannya,” ujar Fahmi.

Fahmi juga mengajak seluruh masyarakat Purbalingga untuk bersatu pasca dinamika kontestasi Pilkada 2024. “Kami berharap ke depannya tidak perlu lagi ada 01 atau 02, yang ada hanya 03 yaitu persatuan Indonesia,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Purbalingga yang maju dan sejahtera.

“Kami mohon doa, bimbingan, dan pendampingan dari seluruh masyarakat agar bisa memimpin kabupaten ini dengan amanah. Pembangunan Purbalingga tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak, tetapi membutuhkan sinergi dari seluruh elemen yang ada,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post KPU Purbalingga Tetapkan Bupati-Wakil Bupati Purbalingga Terpilih Periode 2025-2030 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Pilkada adalah ruang untuk masyarakat mengekspresikan pilihannya. Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan untuk memilih pemimpin,” ujar Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari, ketika sambutan doa bersama.

Malam ini, lanjutnya, kita turut berdoa bersama agar siapapun pemimpin yang terpilih nantinya bisa memimpin Kabupaten Purbalingga lima tahun ke depan dengan baik.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kami akan mendistribusikan logistik ke TPS yang mana menjadi tahapan terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemenag Purbalingga, Joko Waluyo turut mengisi tausiyah dan memimpin doa bersama.

“Perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan sebuah dinamika dan suatu hal yang biasa. Namun, jangan sampai beda pilihan malah menimbulkan perpecahan,” tuturnya.

Yang terpenting, lanjutnya menjelaskan, masyarakat tetap nyoblos, tidak bolos, dan semuanya tetap berlangsung aman serta kondusif,” pungkasnya. (GIN/Kominfo)

The post KPU Purbalingga Gelar Doa Bersama Jelang Pelaksanaan Pemungutan Suara appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Jateng mengatakan bahwa penyelenggara Pilkada Serentak 2024 adalah KPU dan Bawaslu akan tetapi semua pihak bertanggungjawab untuk menyukseskannya. Dia menambahkan tahap pendistribusian logistik Pilkada harus dikawal dengan ketat jangan sampai ada masalah.

“Pemprov Jateng berkomitmen dengan Forkopimda dan seluruh instansi terkait dan kabupaten/ kota untuk menyukseskan Pilkada dan menjaga stabilitas politik,” ujarnya.

Pj Gubernur Jateng dan Ketua Tim Pemantau Pilkada Serentak Kemenkopolkam RI

Komjen Polisi (Purn) Nana Sudjana melanjutkan, untuk wilayah Jawa Tengah terdapat 3 kabupaten dengan calon tunggal. Dia menekankan kepada semua instansi terkait agar melaksanakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga bisa terwujud Pilkada 2024 yang aman, damai, dan berkualitas.

Ketua Tim Pemantau Pilkada Serentak Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Mayjen Rudy Syamsir mengatakan tahun 2024 menjadi yang pertama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara bersamaan. Untuk Pilkada Serentak 2024 akan diadakan di 545 daerah yakni 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

“Tim bertugas memastikan penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan lancar, netral, aman, damai, dan sukses,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Jateng Siap Selenggarakan Pilkada 2024 yang Aman dan Damai appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kapolres Purbalingga, AKBP Rosyid Hartanto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya langkah antisipasi dalam mengamankan proses demokrasi di wilayah Purbalingga.

“Pemungutan suara di Purbalingga akan dilakukan di 1.525 TPS di 239 desa ,” jelasnya.

Sebanyak 3.873 personel gabungan akan diterjunkan, terdiri dari anggota Polres Purbalingga, BKO Brimob Polda Jateng, TNI, dan Linmas. Kapolres meminta seluruh petugas bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilihan.

Dalam apel ini, juga dilakukan serah terima personel Linmas dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Polres Purbalingga. Serah terima dilakukan oleh Sekda Purbalingga, Herni Sulasti, yang menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pengamanan Pemilukada.

Kapolres berpesan agar seluruh personel bersikap netral dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Secara tekun dan aktif mengikuti perkembangan situasi. Jangan menganggap remeh masalah sekecil apapun, informasi sangatlah bermanfaat untuk kita kaji, pelajari dan klarifikasi sehingga dapat kita antisipasi secara dini,” katanya.

Kapolres juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh personel yang terlibat.

“Laksanakan tugas ini dengan penuh semangat, disiplin, tanggung jawab, tulus dan ikhlas sehingga pelaksanaan pengamanan berjalan dengan tertib, aman dan terkendali, sehingga akan bernilai ibadah,” tambahnya. (dhs/Kominfo)

The post Polres Purbalingga Siapkan Ribuan Personel untuk Amankan Pemilukada Serentak 2024 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Kabupaten Purbalingga dalam menyambut Pilkada 2024. Selain itu, rakor ini juga sebagai upaya untuk memetakan potensi permasalahan yang mungkin muncul dan langkah-langkah penanganannya.

“Kami ingin memastikan pelaksanaan Pilkada ini berjalan sukses tanpa kendala, dan kamtibmas juga terpantau dengan baik di seluruh daerah,” katanya.

Ia berharap Pilkada di Purbalingga dapat berjalan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, kelancaran di setiap tahapannya, terjaganya iklim kondusif, serta pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

Sekda Herni Sulasti juga memaparkan tentang kesiapan logistik Pilkada di Purbalingga. Menurutnya, proses produksi logistik telah selesai 100% pada 12 November 2024. Meski begitu, beberapa item seperti salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), formulir pendamping, dan formulir C pemberitahuan masih dalam proses menunggu Peraturan KPU (PKPU) serta aplikasi Sidalih.

“Proses sortir surat suara sudah dilaksanakan sejak 26 Oktober hingga 2 November di Gudang Puspahastama, Bukateja. Kegiatan pengesetan dan pengepakan logistik untuk Pilbup juga sudah selesai sejumlah 1.525 kotak, dengan satu kotak per TPS. Sedangkan logistik Pilgub telah selesai dikemas untuk 10 kecamatan,” ujarnya.

Rencana distribusi logistik akan dimulai pada 22 November 2024 atau lima hari sebelum Pilkada. Logistik akan didistribusikan ke kecamatan selama tiga hari, dilanjutkan distribusi ke desa pada 24-25 November, dan terakhir didistribusikan ke TPS pada 26 November 2024.

Sekda Herni Sulasti mengimbau semua pihak untuk menjaga keamanan gudang penyimpanan logistik di kecamatan dan desa, terutama karena saat ini memasuki musim penghujan. Selain itu, KPU Purbalingga akan bekerja sama dengan Organda Kabupaten Purbalingga untuk menyediakan armada yang aman untuk distribusi logistik, terutama untuk wilayah dengan medan yang ekstrem seperti Kecamatan Karangjambu.

“Kami juga mengambil langkah antisipasi, dengan menempatkan TPS di luar wilayah rawan banjir dan pada bangunan permanen untuk menghindari risiko di musim penghujan,” jelasnya.

Dalam hal pengamanan Pilkada, Sekda Herni Sulasti menyampaikan bahwa Pemkab Purbalingga akan melibatkan 4.425 personel Linmas untuk memastikan keamanan. “Rinciannya, 180 personil akan ditempatkan di kecamatan, 1.195 personil di kelurahan dan desa, serta 3.050 personil di TPS,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Gelar Rakor DESK Pilkada untuk Pastikan Kesiapan Pilkada Serentak 2024 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Tim terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinkominfo, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan, Kasat Intelkam Polres Purbalingga, Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga, Kasi Intel Kejaksaan Purbalingga.

Kepala Bakesbangpol Purbalingga, Pandi, mengungkapkan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran persiapan logistik Pilkada seperti surat suara, bilik suara, hingga pengamanan dan distribusi logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menghimbau agar KPU memperhatikan kondisi cuaca dalam persiapan distribusi. Jika terjadi hujan, petugas diminta untuk siap dengan perlengkapan pelindung tambahan guna menjaga keamanan logistik selama pengiriman.

“Hari ini kita akan cek ke gudang KPU untuk bisa melihat kesiapan dan progres pengadaan logistik dan persiapan distribusinya, termasuk antisipasi menghadapi kondisi cuaca buruk saat proses distribusi,” katanya.

Komisioner KPU Purbalingga, Widyo Wibowo, menyampaikan bahwa persiapan logistik Pilkada telah maksimal, termasuk pelipatan surat suara yang melibatkan masyarakat setempat serta pengecekan kelengkapan logistik lainnya.

“Untuk kelengkapan logistik sudah tersedia semua baik dari kotak, bilik suara, surat suara, segel, tinta, kabel tis, alat coblos, atk, formulir hasil, sampul, daftar pasangan calon dan kelengkapan yang lain sudah terpenuhi semua,”katanya.

Widyo menambahkan pelipatan surat suara sudah dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2024 hingga 2 November 2024. Dalam proses tersebut, kebutuhan surat suara sebanyak 795.568 lembar untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta jumlah yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah terpenuhi. Begitu juga surat suara cadangan untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) berjumlah 2.000 lembar untuk setiap pemilihan sudah terpenuhi.

Widyo menjelaskan bahwa dari hasil pelipatan, ditemukan 724 lembar surat suara yang rusak untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 57 lembar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kelebihan surat suara yang tidak terpakai masing-masing berjumlah 263 dan 64 lembar. Sesuai ketentuan, surat suara yang rusak dan kelebihan ini akan dimusnahkan sehari sebelum hari pemungutan suara untuk mencegah penyalahgunaan.

“Jadi memang aturannya seperti itu, kalau memang ada kelebihan dan yang rusak itu kita akan lakukan pemusnahan di H-1,” katanya.

KPU juga telah menyelesaikan pengepakan logistik pemilihan bupati dan wakil bupati untuk 1.525 TPS, sementara logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 12 November 2024 baru siap di 10 kecamatan.

“Untuk logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sudah lengkap dan tersetting serta tersegel, siap dikirim untuk 1525 TPS. Untuk logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur per tanggal 12 kemarin kita baru bisa mensetting 10 Kecamatan,” tambahnya.

Distribusi logistik dijadwalkan mulai H-5 atau H-4 sebelum hari pemungutan suara, untuk memastikan seluruh logistik tiba di TPS pada H-1. “Kita coba upayakan yang terbaik agar H -1 sudah terkondisikan ke tiap-tiap TPS,” ungkapnya.

Untuk memastikan kesiapan akhir, KPU Purbalingga akan mengadakan rapat pleno internal pada 14 November 2024. Rapat ini bertujuan membahas detail distribusi dan persiapan kendaraan pengangkut logistik yang memenuhi standar keamanan. Dengan segala persiapan ini, KPU berharap proses pemungutan suara pada 27 November 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman di seluruh Kabupaten Purbalingga.(dhs/Kominfo)

The post Tim Desk Pilkada Purbalingga Cek Kesiapan Logistik Pemilu di Gudang KPU appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.