Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan sejak dini, khususnya bagi pelajar yang akan memasuki usia pemilih pemula. Melalui kegiatan ini, pelajar dibekali pemahaman tentang sistem pemerintahan, politik, demokrasi, serta regulasi kepemiluan, sekaligus didorong agar memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Purbalingga, Much Umar Faozi, menyampaikan bahwa forum ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang siap berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

“Kami ingin nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan ini benar-benar dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat,” ujarnya.

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pemilu dan Pengembangan Demokrasi Ditjen Polpum Kemendagri, Ispahan Setiadi, menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini. Menurutnya, penguatan demokrasi bagi pelajar diperlukan untuk mencegah generasi muda bersikap apatis terhadap politik dan kehidupan berbangsa.

“Kami berharap bukan hanya pemahaman yang didapat, tetapi juga transformasi cara berpikir dan bertindak, sehingga adik-adik ke depan menjadi pribadi yang kritis, solutif, dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menambahkan bahwa politik tidak identik dengan hal-hal kotor atau membosankan. Justru, politik merupakan sarana strategis untuk mencapai tujuan bersama dan menentukan arah masa depan bangsa. “Apa yang adik-adik tanam sekarang, itulah yang akan dipetik nanti. Karena itu pendidikan politik dan penguatan demokrasi harus dilakukan terus-menerus, tidak hanya menjelang pemilu,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, yang mewakili Bupati Purbalingga, menyampaikan bahwa kegiatan ini harus memberi dampak nyata bagi masa depan generasi muda. Ia mendorong pelajar untuk mempersiapkan diri berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan soft skill.

“Anak-anak sekarang tidak cukup hanya pintar secara akademik, tetapi juga harus memiliki keterampilan, kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama,” tuturnya.

Sekda Herni juga mengingatkan pentingnya literasi digital agar pelajar tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial, serta menjaga toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman. Selain itu, ia mengajak pelajar aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas positif, serta berpartisipasi dalam demokrasi dan kebijakan publik melalui jalur-jalur aspirasi yang telah disiapkan pemerintah.

“Mengkritik itu harus solutif, bukan asal beda. Kalian adalah agen perubahan yang ikut menentukan bangsa ini mau dibawa ke mana,” katanya. (dhs/Kominfo)

The post Pelajar Purbalingga Disiapkan Jadi Pemilih Kritis dan Bertanggung Jawab appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Peringatan Hari Bela Negara tahun ini mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya peran seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah dinamika dan tantangan global yang kian kompleks.

Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa bela negara bukan hanya tugas aparat pertahanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara.

“Dunia saat ini berada dalam dinamika yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi menjadi tantangan nyata bagi seluruh bangsa,” ujar Wabup saat membacakan amanat Presiden.

Lebih lanjut disampaikan, bentuk ancaman terhadap negara kini tidak lagi bersifat konvensional. Ancaman nonmiliter seperti perang siber, penyebaran paham radikalisme, hingga meningkatnya risiko bencana alam menuntut kesiapsiagaan dan ketangguhan seluruh komponen bangsa. Dalam situasi tersebut, semangat bela negara dinilai harus menjadi kekuatan kolektif. Nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta disiplin dan solidaritas sosial perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Hari Bela Negara juga menjadi momentum refleksi atas sejarah perjuangan bangsa, sekaligus peneguhan komitmen untuk terus berkontribusi positif sesuai peran dan profesi masing-masing demi kemajuan Indonesia.

“Momentum Hari Bela Negara ke-77 hendaknya menjadi pengingat bahwa cinta tanah air harus kita wujudkan dalam tindakan nyata, hadir dalam membantu sesama yang sedang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing,” pungkasnya.

Melalui peringatan ke-77 Hari Bela Negara ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap semangat bela negara semakin mengakar di tengah masyarakat sebagai fondasi kuat dalam mewujudkan Indonesia yang maju. (GIN/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Teguhkan Komitmen Bela Negara appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menegaskan bahwa rakor ini digelar untuk memperkuat kolaborasi seluruh stakeholder. “Pada prinsipnya rakor ini kita selenggarakan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, sehingga Purbalingga tetap terjaga sebagai daerah yang nyaman, kondusif, dan stabil,” ungkapnya.

Menurut Bupati, stabilitas yang terjaga selama ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen dari tingkat kabupaten hingga desa. “Selama puluhan tahun, Purbalingga berkembang dengan situasi yang relatif aman dan kondusif dibanding daerah sekitar. Itu semua berkat kontribusi tiga pilar dan seluruh elemen masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Bapak-Ibu dalam menjaga keamanan dan kondusivitas di Purbalingga,” jelasnya.

Meski demikian, Bupati mengakui tantangan yang dihadapi masih banyak, terutama terkait keterbatasan sumber daya daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya terobosan dan inisiatif agar pembangunan dapat terus berjalan. “Program pemerintah daerah harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memberi manfaat nyata, dan berdampak positif. Dengan keterbatasan anggaran, kami memprioritaskan program yang paling mendesak dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati mencontohkan salah satu prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan. “Jalan adalah urat nadi perekonomian. Jika akses jalan bagus, maka sektor UMKM, pertanian, hingga pariwisata juga akan bergerak maju. Jalan ini digunakan seluruh masyarakat, maka pembangunannya menjadi prioritas utama,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kelancaran pembangunan sangat ditentukan oleh stabilitas dan kondusivitas daerah. “Dibutuhkan komunikasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan program pembangunan bisa terlaksana dengan lancar,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa dinamika dalam pembangunan adalah hal yang wajar. “Tidak mungkin ada daerah tanpa dinamika. Akan ada pro dan kontra. Tapi peran kita adalah menjaga kondusivitas, mencari titik temu, dan menemukan solusi terbaik. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan TNI, Polri, dan unsur lainnya. Kita punya tujuan yang sama, yaitu Purbalingga yang lebih baik,” pungkasnya.

Kapolres Purbalingga, AKBP Achmad Akbar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sinergisitas antar unsur merupakan kunci menjaga stabilitas daerah. “Kegiatan ini adalah konsolidasi, di mana semua kesatuan di Purbalingga harus bersatu menjaga kamtibmas dan mengawal pembangunan. Esensinya adalah sinergisitas,” jelasnya.

Kapolres juga mengingatkan pentingnya peran tiga pilar di tingkat bawah. “Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kepala desa harus bersinergi, agar mampu mengakomodir suara masyarakat, dan jangan sampai menurunkan kepercayaan warga. Kalau pilar di bawah runtuh, atas pun pasti juga akan goyah,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0702/Purbalingga Letkol Inf. Untung Iswahyudi menekankan pentingnya menjaga kekompakan tiga pilar dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. “Apabila kita tidak mampu menjaga kekompakan, itu berbahaya sekali. Karena itu kita harus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di lapangan, memberi teladan menjaga persatuan, serta mengedepankan musyawarah di masyarakat,” ungkapnya. (dhs/Kominfo)

The post Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Kondusivitas dan Pembangunan di Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Menurut Ketua Penyelenggaran FGD, Prima Intan kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Braling tersebut dihadiri oleh 100 undangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, forkopimda, Bawaslu, ketua parpol, ormas, akademisi, dan pers. Dia mengatakan diantara tujuan FGD yakni untuk memahami penyebab terjadinya kendala dan hambatan, serta mendapatkan hasil capaian, saran, dan masukan.

“Untuk memfalidasi data dari kuisioner yang dibagikan kepada peserta FGD,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Zamaahsari (Zamzam) mengatakan batas akhir pengiriman laporan sebelum tanggal 24 Februari 2025 atau sebelum batas akhir KPU Provinsi Jawa Tengah. Dia juga mengatakan ada 5 syarat Pemilu atau Pilkada dinyatakan demokratis, yakni adanya regulasi yang jelas, peserta yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi yang netral, serta penyelenggara yang berintegritas dan netral.

Ketua KPU Purbalingga, Zamzam berfoto bersama peserta FGD

Zamzam menambahkan, saat ini KPU Purbalingga masih melakukan pembongkaran kotak suara yakni sejak tanggal 17 hingga 6 atau 7 hari. Dari hasil pembongkaran kotak suara, pihaknya menemukan 20 ribu lebih atau sekitar 3 persen surat suara yang tidak sah. Hal ini mayoritas disebabkan karena pemilih yang mencoblos kedua pasangan calon bupati.

“Jadi konklusinya dari 5 indikator tersebut, Pilkada di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan demokratis,” ujarnya.

Zamzam malanjutkan, KPU Purbalingga akan menitik beratkan 4 instrumen yang akan digali pada FGD kali ini. Keempat instrument yang akan jadi bahan penyusunan laporan yakni tahapan Pilkada, kelembagaan, hubungan dengan instansi lain, dan faktor eksternalitas. Bertindak selaku narasumber pada FGD tersebut adalah akademisi dari Unsoed, Ahmad Sabiq dan Sulyana Dadan. (fph/kominfo)

The post Pilkada 2024 Kabupaten Purbalingga Berjalan Demokratis appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Aman Waliyudin. Turut hadir pasangan calon terpilih Fahmi Muhammad Hanif dan Dhimas Prasetyahani (Fahmi-Dhimas) yang akan memimpin Purbalingga untuk periode 2025-2030.

Dalam sambutannya, Aman Waliyudin menyampaikan bahwa pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Keputusan ini diterima oleh Ketua DPRD pada 10 Januari 2025.

“Pada tanggal 10 Januari 2025, Ketua DPRD telah menerima keputusan dari KPU mengenai penetapan pasangan calon terpilih. Hari ini kami mengumumkannya sebagai syarat pengusulan pengesahan pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah,” jelas Aman.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan rapat ini juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dinyatakan bahwa salah satu persyaratan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati dengan melampirkan Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Suratnya Insyaallah hari ini langsung kita kirimkan,” tambahnya.

Selain itu, rapat paripurna juga mengumumkan akhir masa jabatan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono yang menjabat sejak Pilkada 2020. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan berakhir saat dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, sepanjang tidak melewati lima tahun masa jabatan.

Aman Waliyudin menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono selama menjabat. “Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan untuk mewujudkan visi Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia,” ungkapnya.

Sementara itu, Fahmi Muhammad Hanif menyatakan rasa syukurnya atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut. “Alhamdulillah, ini menjadi satu langkah lagi menuju pelantikan yang sesuai dengan Perpres terakhir direncanakan pada 10 Februari 2025, tapi kami masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Fahmi juga berharap proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan mulai membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten Purbalingga.

“Kami telah memulai komunikasi dengan jajaran pemerintahan, DPRD, dan dinas-dinas terkait. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjalin sehingga cita-cita, harapan dan visi pembangunan Purbalingga dapat terealisasi dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Sudono, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, pasangan calon terpilih, pimpinan OPD, serta berbagai elemen masyarakat. (dhs/Kominfo)

The post DPRD Purbalingga Umumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2024 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Penetapan pasangan terpilih ini berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 yang menyebutkan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU RI memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Penetapan dituangkan dalam berita acara Nomor: 9/PL.01.9-BA/3303/2/2025 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari. Berita acara dan salinan surat keputusan kemudian diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

“Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 2 saudara H.Fahmi Muhammad Hanif dan saudara Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 342.913 suara atau 61,47 persen dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Zamaahsari saat membacakan keputusan tersebut.

Usai penetapan, KPU Purbalingga berencana bersurat kepada DPRD Purbalingga pada Jumat (10/1/2025) untuk mengajukan pengesahan pelantikan pasangan terpilih. Terkait waktu pelantikan, Zamaahsari menjelaskan bahwa sesuai Perpres Nomor 80, pelantikan dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

“Sampai saat ini Perpres nomor 80 itu belum dirubah, itu yang masih berlaku. Bahwa nanti ada perubahan kita tunggu nanti seperti apa,” katanya.

Dalam sambutannya, Fahmi Muhammad Hanif-Dhimas Prasetyahani menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmen untuk memimpin Kabupaten Purbalingga secara adil dan amanah.

“Kami berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, terbuka, transparan, dan siap bersinergi dengan berbagai pihak yang ingin turut serta dalam membangun Kabupaten Purbalingga ke depannya,” ujar Fahmi.

Fahmi juga mengajak seluruh masyarakat Purbalingga untuk bersatu pasca dinamika kontestasi Pilkada 2024. “Kami berharap ke depannya tidak perlu lagi ada 01 atau 02, yang ada hanya 03 yaitu persatuan Indonesia,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Purbalingga yang maju dan sejahtera.

“Kami mohon doa, bimbingan, dan pendampingan dari seluruh masyarakat agar bisa memimpin kabupaten ini dengan amanah. Pembangunan Purbalingga tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak, tetapi membutuhkan sinergi dari seluruh elemen yang ada,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post KPU Purbalingga Tetapkan Bupati-Wakil Bupati Purbalingga Terpilih Periode 2025-2030 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam amanatnya, Suroto membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, mengingatkan pentingnya mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara, khususnya melalui peristiwa bersejarah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

“Para pahlawan menunjukkan kegigihan dan usaha mereka untuk merebut kembali Ibu Kota Negara Yogyakarta, yang saat itu menjadi simbol pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

Momentum Hari Bela Negara ini, menurutnya, menjadi pengingat untuk terus menjaga dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan mengusung tema “Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju,” Peringatan Hari Bela Negara ke-76 diharapkan dapat memotivasi seluruh warga negara untuk berkontribusi nyata dalam berbagai aspek kehidupan.

“Kontribusi nyata kita haruslah tercermin pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan, dan keamanan,” tegas Suroto.

Ia juga menekankan pentingnya lima nilai dasar bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. “Hal tersebut menjadi landasan untuk membentuk mental dan fisik yang tangguh,” katanya.

Dinamika geopolitik dan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Isu-isu global seperti ketegangan antarnegara, perang siber, dan perubahan iklim memengaruhi keamanan internasional.

“Oleh karenanya, diperlukan strategi pertahanan yang tepat dalam rangka penerapan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata),” jelasnya.

Ia juga menyoroti program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang digagas Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari revolusi mental. Program ini, menurutnya, merupakan upaya membangun karakter bangsa di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan.

“Hal ini sejalan dengan delapan Asta Cita Kabinet Merah Putih, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dan memperkuat pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Suroto menegaskan bahwa tugas bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, tetapi juga kewajiban seluruh komponen bangsa.

“Dengan semangat bela negara, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bangsa. Mari kita persembahkan dedikasi terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing,” tutupnya. (dhs/Kominfo)

The post Bela Negara Sebagai Tugas Bersama Untuk Mewujudkan Indonesia Maju appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Pilkada adalah ruang untuk masyarakat mengekspresikan pilihannya. Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan untuk memilih pemimpin,” ujar Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari, ketika sambutan doa bersama.

Malam ini, lanjutnya, kita turut berdoa bersama agar siapapun pemimpin yang terpilih nantinya bisa memimpin Kabupaten Purbalingga lima tahun ke depan dengan baik.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kami akan mendistribusikan logistik ke TPS yang mana menjadi tahapan terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemenag Purbalingga, Joko Waluyo turut mengisi tausiyah dan memimpin doa bersama.

“Perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan sebuah dinamika dan suatu hal yang biasa. Namun, jangan sampai beda pilihan malah menimbulkan perpecahan,” tuturnya.

Yang terpenting, lanjutnya menjelaskan, masyarakat tetap nyoblos, tidak bolos, dan semuanya tetap berlangsung aman serta kondusif,” pungkasnya. (GIN/Kominfo)

The post KPU Purbalingga Gelar Doa Bersama Jelang Pelaksanaan Pemungutan Suara appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.