Perbup ini mengatur penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, termasuk peran dan tanggung jawab perangkat daerah sebagai produsen data, walidata, serta pembina data. Melalui pengaturan tersebut, setiap data yang dihasilkan wajib memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang sama.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dibagipakaikan antarperangkat daerah maupun kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tata kelola yang terintegrasi, diharapkan tidak lagi terjadi duplikasi data, perbedaan angka antarinstansi, maupun kesenjangan informasi dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, Perbup ini juga menegaskan pentingnya koordinasi, kolaborasi, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung implementasi Satu Data. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Purbalingga dapat direncanakan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Melalui Perbup Nomor 27 Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.

Selengkapnya dapat diakses melalui link berikut : Perbup Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kabupaten Purbalingga

The post Perbup Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kabupaten Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, menyampaikan bahwa tahun ini program Desa Cantik akan dilaksanakan di tiga desa/kelurahan di Kecamatan Kalimanah, yakni Desa Bebakan, Desa Kalimanah Wetan, dan Kelurahan Kalikabong. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya menyasar satu desa setiap tahun sejak program dimulai pada 2021.

“Program ini bukan hanya administratif, tetapi langkah nyata untuk menempatkan desa sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar objek,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa semangat Satu Data Indonesia menuntut setiap kebijakan, termasuk di tingkat desa, harus berbasis data yang akurat dan mutakhir agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, BPS akan memberikan pendampingan intensif guna meningkatkan literasi statistik aparatur desa, mulai dari pengelolaan dan standarisasi hingga pemanfaatan teknologi agar data lebih transparan dan mudah diakses.

“Aparatur desa dan kelurahan tidak hanya mengumpulkan data, mereka diharapkan mampu memahami, mengelola, hingga mendiseminasikan informasi secara benar. Selain itu, standarisasi data akan diselaraskan dengan standar nasional sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.

BPS Kabupaten Purbalingga juga menyediakan layanan perpustakaan, rekomendasi statistik, serta konsultasi statistik guna membantu masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh informasi terpercaya. Selain itu, BPS menghadirkan aplikasi Sigma yang memungkinkan masyarakat mengakses data kapan saja melalui gawai dengan mengunduhnya di https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bps.purbalinggakab.sigma.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tri Gunawan Setiadi, yang hadir mewakili Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapabilitas statistik aparatur desa sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah.

“Dengan meningkatnya literasi dan partisipasi statistik, kualitas data akan semakin komprehensif dan akurat sehingga kebijakan dan program benar-benar berbasis data dan riset,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan yang efektif hanya dapat terwujud jika didukung data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak perencanaan.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan dari Kepala BPS RI kepada Desa Kebutuh, Kecamatan Bukateja, yang pada 2025 masuk delapan besar Desa Cantik terbaik di Jawa Tengah. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi desa lain untuk memperkuat tata kelola data guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang lebih tepat sasaran. (dhs/Kominfo)

The post BPS Purbalingga Canangkan Desa Cantik 2026, Perkuat Pembangunan Berbasis Data appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Statistisi Ahli Madya BPS Purbalingga, Gita Yudianingsih, menegaskan bahwa Purbalingga Dalam Angka merupakan salah satu publikasi yang paling dinantikan karena berisi beragam data strategis yang digunakan untuk berbagai kepentingan.

“Purbalingga Dalam Angka tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintahan, tetapi juga pihak swasta dan mahasiswa. Mahasiswa biasanya mencari data untuk penyusunan skripsi, pengusaha memanfaatkannya untuk pengembangan bisnis, sedangkan bagi pemerintah sudah pasti digunakan sebagai dasar perencanaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas data menjadi faktor penentu ketepatan kebijakan. “Kalau digunakan sebagai perencanaan pemerintah, data yang digunakannya harus berkualitas. Kalau datanya tidak berkualitas, nanti perencanaannya juga akan kurang tepat,” kata Gita.

Untuk menjaga akurasi tersebut, BPS melakukan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari proses pencermatan data. Menurutnya, langkah ini diperlukan karena dalam pemeriksaan awal masih ditemukan sejumlah anomali, seperti lonjakan angka yang tidak wajar atau ketidakkonsistenan data antarperiode.

“Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kami melakukan kegiatan ini dengan harapan Bapak Ibu bisa membantu memberikan penjelasan mengenai penyebab perubahan-perubahan yang terjadi. Kami berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menghadirkan data yang akurat dan berkualitas,” tuturnya.

Sementara itu, Pranata Komputer Ahli Muda BPS Kabupaten Purbalingga, Juni Andri Rahman, menyampaikan bahwa publikasi Purbalingga Dalam Angka 2026 dijadwalkan rilis pada 28 Februari 2026. Forum finalisasi ini difokuskan untuk mengonfirmasi data agar siap dipublikasikan.

“Forum hari ini untuk konfirmasi data Purbalingga Dalam Angka sehingga mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa memberikan masukan sekaligus melengkapi data sebelum dirilis,” jelasnya.

Ia menyebutkan, penyusunan publikasi tersebut melibatkan sekitar 50 instansi sebagai kontributor data, terdiri dari 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Purbalingga, satu OPD Provinsi Jawa Tengah, 13 instansi vertikal, lima perguruan tinggi negeri dan swasta, serta 10 BUMN dan BUMD di Purbalingga dan sekitarnya.

“Purbalingga Dalam Angka adalah kumpulan data statistik seluruh instansi atau dinas yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sebelum dirilis, kami juga melakukan validasi atau pencermatan data, saling cross check mana yang masih perlu konfirmasi dan mana yang masih salah sehingga data benar-benar siap dipublikasikan,” ungkap Juni.

Ia menambahkan bahwa proses konfirmasi menjadi penting karena masih kerap ditemukan inkonsistensi, perbedaan satuan, perbedaan konsep, hingga dampak masa transisi organisasi. Melalui finalisasi ini, BPS berharap data yang tersaji semakin andal dan mudah digunakan oleh berbagai pihak.

Dengan data yang akurat dan terintegrasi, publikasi Purbalingga Dalam Angka 2026 diharapkan mampu menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan, mendorong perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, serta membuka peluang riset dan investasi yang berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (dhs/Kominfo)

The post BPS Finalisasi Purbalingga Dalam Angka 2026, Dorong Pembangunan Tepat Sasaran Berbasis Data Akurat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam yang mewakili Bupati Purbalingga H. Fahmi Muhammad Hanif mengajak warga Kabupaten Purbalingga untuk kooperatif saat berlangsungnya Sensus Ekonomi 2026. Dia mengatakan agar warga Purbalingga menyambut baik kedatangan petugas sensus yang dilengkapi dengan ID Card resmi dari BPS.

“Yang kedua, jawab seluruh pertanyaan dengan sebaik-baiknya, apa adanya, jangan ditutup-tutupi dan jangan dibuat-buat. Karena ini akan sangat menentukan kebijakan pemerintah kedepan yang tepat untuk penjenengan semua, untuk kesejahteraan Masyarakat,” pesannya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam mengajak warga Kabupaten Purbalingga untuk kooperatif saat Sensus Ekonomi 2026

Kegiatan sosilisasi ini dikemas dengan pelaksanaan senam bersama dengan tajuk senam sensus, donor darah, hiburan bersama konten kreator lokal Tarmin Ngaklak, dan pembagian doorprize. Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiwan yang hadir secara langsung mengatakan Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan yang kelima kalinya sejak tahun 1986 dan berlangsung setiap 10 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, imbuh Dadang, BPS melibatkan masyarakat sebagai petugas sensus dan survey. Sensus Ekonomi 2026 ini akan mencatat aktifitas-aktifitas ekonomi yang diselenggarakan oleh Perusahaan besar, UMKM, maupun masyarakat sebagai dasar perencanaan Pembangunan bagi pemerintah.

“Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dimana semua orang menggunakan internet dan gadget sehingga sekarang aktifitas ekonomi bukan hanya yang ada di tempat atau keliling tapi juga aktifitas yang terkait dengan konten, ini yang baru dibanding sebelumnya,” ujarnya.

Warga Kabupaten Purbalingga sangat antusias mengikuti Senam Sensus

Dadang juga mengajak masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 ini dengan memberikan data yang sebenar-benarnya, karena data-data yang dihasilkan bisa memetakan potensi ekonomi yang menonjol dan bisa dikembangkan. Selain itu, Dadang menjamin seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh negara.

“Data-data yang diberikan dijamin kerahasiaannya, jadi jangan khawatir dan jangan takut memberikan informasi yang sebenar-benarnya,” pungkasnya. (FH/Kominfo)

The post Sensus Ekonomi 2026, Warga Purbalingga Diminta Kooperatif Dalam Memberikan Data appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mencanangkan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (6/5/2025) di Ruang Ardilawet, Kompleks Kantor Sekretariat Daerah Purbalingga, dan diikuti oleh para admin Satu Data Purbalingga.

Kepala BPS Purbalingga, Slamet Romelan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan peran aktif para admin dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Purbalingga. Menurutnya, bimtek kali ini menjadi bagian penting dari pembinaan statistik sektoral yang berpengaruh langsung terhadap penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Purbalingga.

“Alhamdulillah, IPS Kabupaten Purbalingga saat ini berada pada kategori baik dengan nilai 2,81 dan menempati peringkat ke-64 terbaik secara nasional. Capaian ini tentu hasil dari kolaborasi semua pihak, terutama para admin Satu Data,” ungkapnya,

Ia menambahkan bahwa Satu Data Purbalingga selama ini menjadi rujukan utama dalam publikasi Purbalingga Dalam Angka setiap tahunnya. Untuk itu, kualitas data menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan. Dalam bimtek kali ini, para peserta dibekali materi seputar rekomendasi statistik (romantik) dan metadata statistik.

Lebih lanjut, Slamet menjelaskan bahwa terdapat lima domain dalam pembinaan statistik sektoral, yaitu prinsip Satu Data Indonesia (meliputi standar, interoperabilitas, dan metadata), kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta sistem statistik nasional.

Selain bimtek, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pencanangan Desa Cinta Statistik tahun 2025. Untuk tahun ini, Desa Kebutuh, Kecamatan Bukateja, ditetapkan sebagai Desa Cantik yang kelima di Kabupaten Purbalingga sejak program ini digulirkan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam, menyatakan bahwa penguatan literasi statistik harus dilakukan dari tingkat desa hingga kabupaten. Ia menilai data memiliki peran sangat krusial dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Sebagus apapun kinerja kita, tanpa data yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan, semuanya akan sia-sia. Karena itu, kami sangat menyambut baik inisiatif BPS ini,” ujar Mukodam.

Ia juga menegaskan bahwa di era digital ini, pemerintah desa dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas data. Namun demikian, informasi yang bersifat dikecualikan tetap harus dijaga sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, penandatanganan pencanangan Desa Cantik oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Kepala BPS Purbalingga, Kepala Desa Kebutuh Furokhim, serta disaksikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti. Kepala Desa Kebutuh pun menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini.

“Kami beserta aparatur perangkat desa Kebutuh siap menyambut kegiatan ini, diharapkan pengelolaan data di Desa Kebutuh bisa lebih terpadu dan pemanfaatannya bisa lebih baik lagi sebagai Desa Cinta Statistik.” pungkas Kades Kebutuh. (GIN/Kominfo)

The post BPS Purbalingga Gelar Bimtek Statistik Sektoral Sekaligus Canangkan Desa Kebutuh Sebagai Desa Cantik 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.