Job fair tahun ini dirancang sebagai ruang pertemuan yang efektif antara pencari kerja dan perusahaan. Melalui event ini, proses rekrutmen diharapkan berlangsung lebih cepat, efisien, dan mampu menghadirkan talenta terbaik bagi dunia usaha. Hal tersebut selaras dengan tema “Melangkah Menuju Kerja Impian” yang menggambarkan optimisme bagi para pencari kerja.

Plt. Kepala Dinnaker Purbalingga, Mukodam, dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat 52 perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair. Dari jumlah tersebut, 9 perusahaan membuka rekrutmen secara online dan 43 hadir langsung di lokasi. Mereka berasal dari berbagai sektor bisnis, baik perusahaan lokal maupun dari luar daerah.

Total 8.947 lowongan pekerjaan dibuka dalam ajang ini. Dari jumlah tersebut, 51 lowongan secara khusus disediakan untuk penyandang disabilitas, sebagai bentuk komitmen Pemkab dalam mendorong inklusivitas dan pemerataan kesempatan kerja.

Antusiasme masyarakat juga terlihat dari jumlah pendaftar yang tinggi. Hingga saat pembukaan dimulai, tercatat 5.818 pencari kerja telah mendaftar secara online, dan jumlah tersebut diprediksi terus bertambah selama kegiatan berlangsung.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dalam sambutannya menyampaikan bahwa job fair menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam menekan pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, penyediaan akses kerja yang luas dan merata merupakan salah satu fokus dari pembangunan Kabupaten Purbalingga.

“Manfaatkan job fair ini secara optimal. Mudah-mudahan teman-teman pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Ini juga bentuk komitmen Pemkab Purbalingga mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi layanan ketenagakerjaan, pada kesempatan yang sama Pemkab Purbalingga juga meluncurkan Platform Kepenak Ngodene, sebuah layanan digital yang menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja, sekaligus mengintegrasikan pengguna jasa dan penyedia jasa dalam satu ekosistem.

Bupati menegaskan bahwa keberadaan platform tersebut mendukung percepatan terwujudnya tagline pembangunan daerah “Alus Dalane, Kepenak Ngodene”.

“Adanya platform bursa kerja ini tentu sangat memudahkan masyarakat. Kami yakin tagline pembangunan Pemkab bisa segera terwujud,” tambahnya.

Job fair tahun ini sekaligus menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem kerja yang adaptif, inklusif, dan selaras dengan perkembangan digital. Pemkab berharap langkah ini dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Turut hadir meresmikan event tersebut Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Forkopimda, jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga, serta perwakilan perusahaan peserta job fair. (GIN/Kominfo)

The post Purbalingga Job Fair 2025: Komitmen Pemkab Wujudkan “Kepenak Ngodene” appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Fahmi mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan terus meningkatkan kualitas jalan dengan anggaran 122 Miliar rupiah. Dia menambahkan, selain Jalan Padamara, beberapa ruas jalan lainnya yang akan segera diperbaiki antara lain Grecol, Kalimanah, Mewek, Panican, Rembang, Bedagas, dan Tunjungmuli.

“Merealisasikannya butuh proses, seperti administrasi, sistem pengadaan, perencanaan, sehingga memang baru sekitar 10-20 Miliyar yang terealisasi. Mudah-mudahan terealisasi bulan Oktober-November ini,” ungkapnya.

Bupati Fahmi berpose bersama Driver Online Purbalingga

Selain menjadi ajang silaturahmi dengan para anggota DOP, Bupati Fahmi juga melaksanakan doa bersama dan membagikan paket sembako yang sumber dananya berasal dari gaji dan tunjangannya sebagai Bupati Purbalingga serta dari Anggota DPR RI Komisi VII, Rofik Hananto. Bupati Fahmi juga mengungkapkan agar sebagian besar ruas jalan di Kabupaten Purbalingga bisa lebih baik masih ada kekurangan anggaran sekitar 170 Miliyar rupiah.

Sementara itu, Ketua 2 DOP Imam Riyadi mengungkapkan menjadi driver online merupakan profesi yang beresiko salah satunya adalah kecelakaan. Selama satu tahun terakhir ada sekitar 5 hingga 6 kasus kecelakaan yang menimpa driver online.

Para driver online merasa senang dijamu dengan baik di Pendopo Dipokusumo Purbalingga

Imam berharap DOP bisa memiliki bangunan Sekretariat serta mengajak rekan-rekannya untuk menjadi mitra Pemkab Purbalingga dengan mendukung program-program Bupati. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bupati Fahmi yang telah memberikan perhatiannya kepada para driver online berupa perbaikan ruas jalan dan pembagian paket sembako.

“Beliau butuh proses, diantaranya program Alus Dalane. Tidak usah khawatir, beliau orang yang berkomitmen dengan apa yang sudah dijanjikan,” pesannya kepada para anggota DOP. (FH/kominfo)

The post Perbaikan Jalan Padamara Jadi Prioritas Utama appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menginisiasi pembangunan Material Center yang siap menyediakan kebutuhan bahan baku bagi para pelaku IKM Logam. Launching Material Center yang berada di komplek UPTD Pengembangan Industri Logam (Pilog) dilaksanakan pada hari Senin (25/8/2025).

“Kesemuanya itu merupakan bukti nyata dan komitmen Pemkab Purbalingga untuk meningkatkan daya saing IKM Logam dan menciptakan pengusaha baru,” ungkapnya.

Para pelaku IKM Logal Kabupaten Purbalingga kini bisa meminimalisir biaya produksi dengan adanya Material Center

Acara Launching Material Center dihadiri oleh Bupati Purbalingga H. Fahmi M. Hanif, Wakil Bupati Purbalingga, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) serta Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin RI, Sekretaris Daerah, dan Kepala OPD terkait. Dalam acara tersebut juga Dinperindag memberikan fasilitas pendaftaran merk knalpot dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dirjen IKMA Kemenperin RI, Reni Yanita mengatakan sebelumnya para pelaku IKM Logam di Kabupaten Purbalingga membeli bahan baku di Material Center Tegal, hal ini tentu membuat ongkos produksi lebih mahal. Kemudian diadakan diskusi dan atas berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan untuk membangun Material Center di Kabupaten Purbalingga.

Pemotongan pita peresmian Material Center oleh Bupati Purbalingga dan Dirjen IKMA Kemenperin RI

“Keberadaan Material Center ini sangat vital untuk meningkatkan industri kecil menengah guna memenuhi pasar ekspor,” tandasnya.

Bupati Fahmi sangat mendukung peningkatan produksi IKM Logam setelah adanya Material Center agar produk para pelaku IKM Logam Kabupaten Purbalingga semakin berkualitas dan daya saing harganya yang semakin baik. Hal ini bisa terealisasi berkat sinergitas antara Pamkab Purbalingga, Kemenperin, dan pihak swasta selaku penyedia bahan baku.

“Pastinya dengan hadirnya Material Center ini dengan berbagai benefit yang ditawarkan bagi IKM Logam di Purbalingga khususnya daya saing harga yang semakin baik dan juga kualitas bahan bakunya,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Majukan IKM Logam, Kabupaten Purbalingga Telah Miliki Material Center appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala Dinperindag Purbalingga, Johan Arifin mengatakan program tersebut merupakan implementasi tagline Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yakni ‘Alus Dalane, Kepenak Ngodene’. Tujuan program tersebut, lanjutnya, adalah untuk mewujudkan terciptanya wirausahawan baru berbasis potensi lokal yang ada di Kabupaten Purbalingga.

“Yang kedua meningkatkan daya saing IKM unggulan dan IKM potensial Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.

Johan menambahkan, bentuk pelatihan yang berlangsung April-Juni 2025 ini berupa pelatihan teknis, pendampingan, dan pemberian bantuan peralatan produksi bagi IKM unggulan dan potensial tersebut. Adapun IKM yang mengikuti antara lain IKM olahan nanas, IKM sapu glagah, IKM batu akik Klawing, IKM olahan kayu dan batok kelapa, dan IKM las karbon.

“Melalui program ini kami targetkan akan lahir sebanyak minimal 320 wirausahawan baru,” imbuhnya.

Antusiasme para peserta pelatihan IKM sapu glagah

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, Dini Hanggandari sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dalam memajukan IKM. Hal ini karena industri manufaktur termasuk IKM merupakan penyumbang PDB tertinggi untuk Indonesia.

Dini menambahkan, Kemenperin RI telah melakukan kerja sama dengan Pemkab Purbalingga antara lain sertifikasi SKKNI pengelasan, fasilitasi mesin peralatan IKM knalpot, dan pendampingan IKM alat angkut dalam pembuatan kendaraan listrik. Dia melanjutkan, rencananya Kemenperin RI juga akan membuat Material Center untuk memenuhi kebutuhan bahan baku IKM Logam.

“Kalau IKM produknya meningkat tentunya akan semakin baik lagi. Industri di Purbalingga sangat bagus, tentu akan bisa meningkatkan perekonomian,” tuturnya.

Bupati Purbalingga, H. Fahmi M. Hanif motivasi peserta pelatihan untuk menentukan target pasar dan membuat nilai tambah pada produknya

Bupati Purbalingga, H. Fahmi Muhammad Hanif mengatakan untuk meningkatkan omset, IKM harus melihat pasar terlebih dahulu. Dengan begitu harus berpikir apa yang menjadi kebutuhan pasar, setelah itu buatlah produk yang bisa memecahkan solusi di pasar dan produk tersebut harus memiliki nilai lebih dibanding produsen lain.

“Kedepan ketika membuat produk lihat target pasar terlebih dahulu. Selain itu, juga harus ada nilai tambah dari produsen yang lain,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Wujudkan ‘Kepenak Ngodene’, Dinperindag Purbalingga Inisiasi Program IKM Berdaya Saing appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala Bidang Usaha Mikro Dinkopukm Purbalingga, Umi Nurnaningsih mengatakan keberadaan Griya UMKM sejak tahun 2017 tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan, konsultasi bisnis, hingga tempat sharing para pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga. Dia menambahkan, jika ada pelaku UMKM di Purbalingga yang belum memiliki ijin usaha silahkan datang untuk konsultasi dan bimbingan mendapatkan legalitas usahanya seperti NIB, sertifikat halal, dan sebagainya.

“Setiap ada pelaku usaha baru kita masukan ke daftar binaan Dinkopukm,” ujarnya saat diwawancara disela-sela kesibukan mengoordinir pelaku UMKM di Bazar Ramadhan Taman Kota Usman Janatin.

Pelatihan yang diadakan Dinkopukm Purbalingga

Bahkan menurut Umi, jika ada warga Kabupaten Purbalingga yang belum memiliki kemampuan dan modal akan tetapi bersemangat untuk berwirausaha silahkan datang untuk mendaftarkan diri dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinkopukm. Program pelatihan tersebut rencana akan diselenggarakan kembali pasca hari raya Idul Fitri mendatang.

Selain fasilitas berupa pendampingan untuk legalitas usaha dan pelatihan, di Griya UMKM juga terdapat studio mini yang berfungsi untuk pengambilan gambar sebagai sarana digital marketing bagi para pelaku UMKM. Lanjut Umi, studio mini dengan peralatan yang terbatas tersebut telah dilengkapi dengan aksesoris guna menunjang foto produk yang lebih menarik.

“Untuk online saat ini sudah ada studio mini untuk foto produk dan live Tiktok di Griya UMKM,” imbuhnya.

Di tahun 2024 lalu bahkan Dinkopukm mengadakan lomba live Tiktok dan membuat batik Shibori untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam pemasaran online dan variasi produk. Lomba tersebut diadakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Purbalingga ke-194.

Foto produk UMKM di Griya UMKM

Saat dihubungi melalui telepon, Senin (10/3/2025) malam, Umi mengatakan nantinya guna mendukung pemasaran para pelaku UMKM sekaligus menggali potensi desa akan dibuat Pojok UMKM di setiap kecamatan. Pojok UMKM berfungsi sebagai sarana pemasaran offline yakni dengan display produk-produk UMKM setiap desa di kecamatan tersebut.

Selain itu, di Griya UMKM juga memberikan bantuan berupa desain brand atau merk dagang dan pada tahun 2025 ini juga memfasilitasi pendaftaran merk dagang. Bantuan tersebut diharapkan memudahkan para pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya.

“Walaupun anggaran tidak begitu besar, kita lakukan semampu kita,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Griya UMKM Purbalingga Siap Fasilitasi Warga Untuk Berwirausaha appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

PURBALINGGA – Menindaklanjuti penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di 35 Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang ditandatangani pada 18 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) menggelar sosialisasi pada Jumat (20/12), bertempat di Operation Room Graha Adiguna kompleks Kantor Setda Purbalingga.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan kepada para stakeholder diantaranya Apindo, SPSI, para pimpinan perusahaan di Purbalingga, serta unsur terkait lainnya.

“Dalam peraturan dijelaskan bahwa UMK Purbalingga tahun 2025 resmi ditetapkan sebesar Rp 2.338.283,12. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 142.712,12 atau 6,5% dibandingkan UMK tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 2.195.571,00.” Ujar Kepala Dinnaker Purbalingga, Yani Sutrisno Udi Nugroho, ketika sambutan sosialisasi.

Kenaikan UMK ini, lanjutnya menjelaskan, juga sesuai dengan rekomendasi Bupati Purbalingga serta hasil sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga pada 12 Desember 2024 dan akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2025.

“Selanjutnya, Dinnaker akan melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran UMK dan Struktur dan Skala Upah (Susu) di perusahaan pada bulan Februari 2025 mendatang. Bagi perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan Upah Minimum dan Susu, maka Dinnaker akan melakukan pembinaan serta tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Ia menambahkan, hasil pemantauan pelaksanaan pembayaran UMK Purbalingga oleh Dinnaker Kabupaten Purbalingga nantinya akan dilaporkan ke Bupati sebagai laporan dan tembusan dikirimkan kepada Satwasker Provinsi Jawa Tengah wilayah Banyumas di Purwokerto untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rocky Djundjungan, menyampaikan apresiasi atas penetapan yang telah dilakukan.

“Terima kasih atas keputusan kenaikan UMK yang telah disepakati. Kami berharap bahwa pengusaha bisa menyikapi kenaikan UMK ini dengan memberikan upah kepada tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (GIN/Kominfo)

The post UMK Naik 6,5%, Dinnaker Kabupaten Purbalingga Gelar Sosialisasi Kepada Pengusaha appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, melalui Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Andi Baso Indra, menjelaskan bahwa webinar ini bertujuan untuk mensosialisasikan bahaya TPPO serta meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penindakan kejahatan lintas negara tersebut.

Menurut Andi, peningkatan kasus TPPO, khususnya yang menyasar pekerja migran Indonesia (PMI) di negara-negara ASEAN, menjadi perhatian utama. Data Kemenlu RI menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2022, terdapat 1.262 PMI yang menjadi korban TPPO dan ditangani oleh perwakilan RI di luar negeri. Negara-negara dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Laos.

“Sebagian besar korban adalah PMI yang direkrut secara non-prosedural untuk dipekerjakan sebagai online scammer (penipu daring) atau di industri perjudian,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa modus operandi TPPO kini semakin canggih dengan memanfaatkan perkembangan media sosial. Selain itu, modus lainnya melibatkan eksploitasi anak, pekerja rumah tangga, pekerja seks komersial, hingga penipuan berkedok peluang kerja di luar negeri dengan gaji tinggi dan fasilitas mewah.

Fenomena ini, menurut Andi, terlihat dari data Kementerian Luar Negeri yang mencatat peningkatan kasus online scam sejak tahun 2020 dengan total 5.118 kasus. Bahkan, sebanyak 196 warga negara Indonesia (WNI) telah dipulangkan akibat terlibat atau menjadi korban kejahatan tersebut.

Sementara itu, Polri mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, Bareskrim menangani 1.061 kasus TPPO, dan pada tahun 2024, angka tersebut telah mencapai sekitar 700 kasus. “Korban TPPO bukanlah individu yang kurang pendidikan, melainkan mereka yang tergiur oleh janji-janji manis untuk bekerja di luar negeri,” tambanya.

Ia menegaskan pentingnya langkah bersama untuk memberantas kejahatan TPPO yang menjadi salah satu kejahatan terbesar ketiga di dunia. “Kejahatan lintas negara ini berdampak luas dan merugikan warga negara Indonesia maupun warga asing. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis dari pemerintah pusat hingga desa, serta keterlibatan masyarakat internasional dan domestik,” tuturnya.

Dalam webinar tersebut, Andi menyampaikan beberapa strategi utama untuk menghadapi TPPO. Pertama, penguatan deteksi dini dan edukasi publik dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk mengenali modus operandi TPPO.

“Peran pemerintah daerah hingga desa sangat penting untuk mengedukasi warganya agar tidak mudah tergiur oleh janji manis yang berujung pada eksploitasi,” ujarnya.

Kedua, optimalisasi sinergi antar instansi tanpa ego sektoral. “Semua pihak harus bekerja dengan tujuan yang sama, yakni menyelamatkan nyawa dan memulihkan martabat korban,” tegasnya.

Ketiga, penguatan penegakan hukum yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku TPPO. Andi berharap agar hasil webinar ini dapat merumuskan langkah-langkah solusi konkret untuk memberantas TPPO dari hulu hingga hilir.

“Kita harus menjadi bagian dari solusi, demi melindungi masyarakat dan mencegah berkembangnya kejahatan TPPO,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)

The post Pemerintah Tekankan Pentingnya Sinergi dan Edukasi Publik Untuk Pencegahan TPPO appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Ada 7 perusahaan yang bekerja sama dengan kita di wilayah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Semarang, Kudus, Boyolali Dan Banjarnegara,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Purbalingga, Yani Sutrisno dalam laporannya saat kegiatan Pelepasan Penempatan Peserta Kartu Pra Kerja Kabupaten Purbalingga Pada Perusahaan di wilayah Jawa Tengah, Senin (18/11/2024).

Pada kegiatan yang bertempat di Halaman Pendopo Dipokusumo ini Yani menjelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung berkat alokasi anggaran perubahan DBHCHT TA 2024 sebesar Rp. 790.875.000,oo.

“Anggaran ini sebagian untuk kegiatan pelatihan garmen sejumlah 200 peserta, yang pada hari ini akan dilepas 140 peserta, sisa 60 peserta baru dimulai pelatihannya pada hari ini dan nantinya akan dikirim juga ke perusahaan,” jelasnya.

Yani melanjutkan, bahwa selain pelatihan garmen ada pula pelatihan barber/potong rambut yang pesertanya berjumlah 100 orang.

“Pelatihan potong rambut akan dimulai pada minggu ini dan insyaAllah pada bulan Desember semua kegiatan ini dapat selesai,” tuturnya.
Peserta dilepas oleh PLT Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam.

“Adik-adik yang menjadi peserta patutnya bersyukur karena dari sekian banyak masyarakat Purbalingga yang memiliki kartu pra kerja hanya adik-adik ini yang lolos pelatihan dan langsung berkesempatan bekerja di perusahaan,” kata Mukodam.

Mukodam berpesan kepada peserta untuk betul-betul memanfaatkan momen ini untuk kesejahteraan keluarga dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Saya berharap kesempatan ini dimanfaatkan betul-betul, karena untuk bekerja saat ini tidak hanya mengandalkan ijazah saja tetapi juga keahlian, dan adik-adik sudah difasilitasi semuanya untuk keahlian dan penempatan oleh Pemkab Purbalingga,” ucapnya. (an/komin)

The post Pemda Purbalingga Mengirim 140 peserta Kartu Pra Kerja untuk bekerja di Perusahaan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.