Kepala Dinkominfo Purbalingga, R. Budi Setiawan mengatakan saat ini dari 239 desa sudah ada 215 desa atau 90 persennya yang memiliki website resmi. Untuk itu kegiatan tersebut diikuti oleh 24 desa di 11 kecamatan yang belum memiliki website resmi yang nantinya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dan merealisasikan program Smart Village.

“Dinkominfo siap mendampingi dan memfasilitasi serta berkomitmen agar tahun ini semua desa memiliki website resmi yang aktif,” tegasnya.

Kepala Dinkominfo Purbalingga, R. Budi Setiawan memotivasi Pemdes untuk aktif dalam program Smart Village

Peserta kegiatan mendapatkan materi dari 2 narasumber, dimana pada materi pertama yang disampaikan oleh Febrian Prabawa Hakim selaku Admin PPID Kabupaten Purbalingga menyampaikan tentang kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008. Dia menyampaikan bahwa website desa menjadi sarana untuk menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dia menambahkan, dengan memahami regulasi tentang keterbukaan informasi publik diharapkan pemerintah desa bisa medorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, di website desa juga menampilkan seperti infografis terkait data kependudukan, potensi desa, dan sebagainya yang bisa menjadi penentu arah kebijakan Pemkab Purbalingga.

Para peserta dibimbing praktek langsung dalam mempublikasi informasi melalui website desa.

Pada sesi kedua, Baryati, Kepala Bidang Informatika Dinkominfo Purbalingga menyampaikan bahwa domain website bagi 24 desa difasilitasi secara gratis oleh Pemkab Purbalingga. Untuk itu dia berharap website 24 tersebut nantinya bisa terus update informasi kegiatan dalam bentuk berita dengan narasi yang ringkas.

“24 desa yang terpilih ini karena belum memiliki website resmi, nantinya mereka akan menjadi percontohan website yang terintegrasi bagi desa-desa lainnya,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Menuju Smart Village, Dinkominfo Purbalingga Fasilitasi Domain Website Desa Terintegrasi appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, dalam laporannya menyampaikan bahwa uji publik kini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi telah menjadi budaya kerja dan fondasi tata kelola pemerintahan. Tema Monev 2025, yakni “Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak”, menegaskan bahwa informasi memiliki peran strategis sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang efektif.

Uji publik tahun ini diikuti oleh 102 badan publik, terdiri atas 33 OPD Pemprov, 32 pemerintah kabupaten/kota, 23 RSUD kabupaten/kota, 7 RSUD milik Provinsi Jawa Tengah, 5 badan vertikal, serta 2 BUMD. Indra menambahkan bahwa tahun ini terdapat inovasi berupa Uji Kompetensi bagi pimpinan PPID untuk mendorong pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pelayanan informasi di masing-masing badan publik.

“Saya mengapresiasi seluruh badan publik yang telah senantiasa melayani kebutuhan informasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Ia menilai bahwa tantangan penyelenggaraan keterbukaan informasi semakin kompleks seiring percepatan digitalisasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

“Tentu transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap proses pelayanan publik,” tegasnya.

Pada sesi paparan di hadapan panelis, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menonjolkan dua inovasi digital andalan Pemkab Purbalingga yang telah memberikan dampak signifikan bagi pelayanan publik. Pertama, kanal aduan masyarakat Lapor MasBup, sebuah kanal pengaduan yang dapat diakses melalui WhatsApp, media sosial, maupun website resmi pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati juga memperkenalkan inovasi Kepenak Ngodene, sebuah platform yang menghubungkan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. “Perusahaan bisa memposting lowongan, sementara pencari kerja dapat melihat peluang pekerjaan dan mengunggah CV mereka,” jelasnya. Inovasi ini dinilai mampu memperkuat transparansi dalam ketenagakerjaan sekaligus mendukung perluasan akses informasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, menyampaikan optimisme bahwa Purbalingga dapat kembali mempertahankan predikat Kabupaten Informatif untuk ketiga kalinya dan meningkatkan peringkat di tingkat provinsi. Ia menekankan bahwa komitmen Pemkab Purbalingga tidak hanya berhenti pada level kabupaten, tetapi juga menyentuh ekosistem informasi hingga tingkat desa.

Ia mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mendorong seluruh desa memiliki website yang terintegrasi dengan kecamatan dan OPD, sebagai bagian dari pembangunan ekosistem smart village yang transparan, terpadu, dan responsif. Saat ini dari 224 desa, sekitar 147 desa sudah memiliki website resmi.

“Kita kejar sampai 2026. Kita akan membangun website terintegrasi dari desa hingga kabupaten,” tegasnya.

Melalui uji publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025, Pemkab Purbalingga menegaskan komitmen untuk menghadirkan pelayanan informasi yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis digital. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. (GIN/Kominfo)

The post Purbalingga Pacu Penguatan Keterbukaan Informasi Melalui Uji Publik dan Monev Tahun 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi dan Kelayakan oleh Biro Layanan Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hasil Wawancara Pendalaman oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Owabong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 serta hasil rapat Panitia Seleksi pada tanggal 10 Juli 2025, maka peserta yang akan mengikuti Wawancara Akhir dengan Kuasa Pemilik Modal berdasarkan urut abjad adalah sebagai berikut:

The post Hasil Seleksi Uji Kelayakan Dan Kepatutan (UKK) Calon Anggota Direksi Perumda Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

File Pengumuman NOMOR : 900.1.13.2 / 11007

The post Pengumuman Seleksi Administrasi Calon Anggota Direksi Perumda OWABONG Kabupaten Purbalingga Tahun 2025Tahun 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kaprodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,Khusnul Khotimah serta Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, Baryati. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola pengaduan dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Dalam pemaparannya, Khusnul menekankan bahwa komunikasi layanan publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi membangun hubungan yang adil dan bermartabat antara pemerintah dan masyarakat. “Komunikasi yang efektif melibatkan keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan mendengar,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam konteks pengaduan, komunikasi memiliki nilai strategis sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. “Pengaduan itu bukan masalah, tapi solusi. Ia adalah jalan masuk menuju pemerintahan yang akuntabel,” tambahnya.

Menurutnya, strategi komunikasi yang ideal mengacu pada unsur komunikasi: komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan umpan balik. Dengan pendekatan ini, setiap laporan dari masyarakat dapat diterima, diproses, serta ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Khusnul mendorong penggunaan media yang disesuaikan dengan karakter audiens. Media sosial seperti Instagram dan TikTok cocok untuk generasi muda, sementara masyarakat umum masih relevan dijangkau melalui media massa konvensional atau forum tatap muka.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun narasi positif dalam setiap respons terhadap aduan. “Gunakan bahasa yang ramah, jelas, dan memberi harapan. Komunikasi yang baik akan menghindarkan potensi konflik serta memperkuat kepercayaan publik,” pungkasnya.

Sesi workshop dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi oleh Kabid Informatika Dinkominfo, Baryati. Ia menyampaikan bahwa per Mei 2025, sistem pengaduan daring Pemkab Purbalingga telah mengalami sejumlah pembaruan, termasuk integrasi laporan berbasis koordinat ke dalam aplikasi SMARTDPU.

“Dengan integrasi ini, laporan-laporan terkait infrastruktur dapat ditampilkan secara visual, mempermudah verifikasi lapangan dan respons teknis dari OPD. Sistem ini juga didukung fitur pelacakan status aduan oleh masyarakat,” jelasnya.

Baryati menyebut kanal pengaduan online Lapor MasBup kini dilengkapi akses via WhatsApp yang mana laporan dari masyarakat masuk melalui pesan WhatsApp akan diteruskan ke sistem dan didisposisikan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.

Dari data hingga 16 Mei 2025, sektor infrastruktur dan pelayanan dasar masih mendominasi jenis aduan masyarakat. Baryati mengimbau OPD untuk segera memberikan tanggapan awal terhadap setiap aduan guna menjaga transparansi dan kepercayaan pelapor.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Purbalingga dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang cepat, dan akurat. (GIN/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Dorong Penguatan Komunikasi Layanan Publik dan Pengaduan Online appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Fahmi menjelaskan bahwa program ini lahir sebagai respons atas banyaknya laporan yang ia terima dari masyarakat terkait berbagai permasalahan di daerah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membuka kanal komunikasi yang lebih dekat dengan warga.

“Banyak sekali pesan yang masuk kepada saya berupa laporan, aduan, masukan, dan saran terkait berbagai hal di Purbalingga. Maka dari itu, saya membuka layanan Lapor Mas Bup ini, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0813 9900 4222,” ujarnya.

Menurutnya, pemilihan WhatsApp sebagai platform pengaduan didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang sering menggunakan aplikasi ini dalam komunikasi sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak warga yang memanfaatkan layanan ini tanpa hambatan teknologi.

Program ini tidak hanya sekadar menerima laporan, tetapi juga memastikan setiap aduan yang masuk akan langsung diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera ditangani.

“Melalui layanan ini, InsyaAllah setiap pesan yang masuk akan menjadi amanah kami untuk didengarkan dengan baik dan diselesaikan dengan baik,” tambahnya.

Bupati Fahmi berharap, Lapor Mas Bup dapat menjadi solusi efektif dalam merespons keresahan warga serta mempercepat aksi dalam menangani berbagai persoalan di Purbalingga. “Semoga program ini bermanfaat dan bisa menjadi aksi cepat tanggap. Mari bersama berkontribusi untuk perubahan positif,” tegasnya.

Dengan adanya Lapor Mas Bup, diharapkan masyarakat Purbalingga semakin aktif dalam menyampaikan keluhan dan usulan demi perbaikan daerah. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. (dhs/Kominfo)

The post Cepat dan Mudah, “Lapor Mas Bup” Siap Tampung dan Tindaklanjuti Aspirasi Warga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Wakil Bupati Purbalingga, Sudono, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak karena pada tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali meraih penghargaan dengan predikat Kabupaten Informatif.

“Saya sampaikan terima kasih atas kembali diraihnya predikat kabupaten informatif dengan peringkat ke-8 se Jawa Tengah,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti, yang turut hadir mendampingi Wakil Bupati. Jiah Palupi menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan.

“Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Ibu Sekda atas arahan, bimbingan dan dukungan penuh pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2024 sehingga Kabupaten Purbalingga kembali mendapat predikat informatif,” katanya.

Jiah Palupi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pimpinan OPD, Direktur Rumah Sakit, para Kepala Bagian, para Camat yang bertindak selaku PPID Pelaksana yang telah mendukung dan berkontribusi dalam tercapainya predikat informatif.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menyatakan bahwa monev keterbukaan informasi publik adalah agenda tahunan yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik dengan empat tahapan penilaian.

“Pengukuran pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui tahapan penilaian website dan media sosial, pengisian saq, kemdudian tahapan visitasi, dan yang terakhir adalah uji publik,” katanya.

Indra Ashoka juga menyampaikan, tahun 2024 ini dapat dikatakan istimewa karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan monev terhadap 212 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota, SKPD provinsi, RSUD kab/kota/ dan provinsi, badan vertikal, BUMD, serta KPU dan Bawaslu se Jawa Tengah. Proses penilaian juga melibatkan organisasi non pemerintah, praktisi dan akademisi yang bertujuan untuk mewujudkan kredibilitas penilaian. (rh/kominfo)

The post Komitmen pada Keterbukaan Informasi Publik, Purbalingga Kembali Raih Predikat Kabupaten Informatif appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan menyampaikan, pandemi yang menerjang perekonomian Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Purbalingga telah menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 15,90 persen pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 16,24 persen pada tahun 2021. Selanjutnya pada periode Maret 2022 – Maret 2024 tingkat kemiskinan kembali menurun hingga mencapai 14,18 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan Maret 2019 sebelum terjadi Covid, tingkat kemiskinan tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan 0.81 poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan yang cukup baik sebagai upaya penanggulangan dampak Covid 19.

“Penurunan angka kemiskinan Purbalingga adalah tertinggi jika dibanding 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Selain itu, Purbalingga juga sudah keluar dari lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah” kata Slamet Romelan, saat audiensi BPS Purbalingga dengan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), di ruang Rapat Bupati, Jumat (26/7/2024).

Data BPS berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga saat ini sebesar 14,18 persen, adalah yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Angka kemiskinan pada tahun 2015 berada pada 19,70 persen, dengan penurunan bertahap, hingga mencapai 14,98 persen pada Maret 2023, dan terakhir sebesar 14,18 persen pada Maret 2024. Penurunan angka kemiskinan dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,81 poin adalah terbaik se-Jawa Tengah. Sedangkan lima kabupaten se-Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, dan Banjarnegara.

Sementara, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan Pemkab.Purbalingga akan selalu konsisten terhadap berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, dan berharap angka kemiskinan akan terus mengalami penurunan. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada BPS atas kinerjanya dan selalu siap untuk terus bekerjasama dan bersinergi serta elaborasi dalam membangun Purbalingga dengan berbasis pada data.
“Capaian ini jangan membuat kita berpuas diri, proses dan hasil yang telah dicapai harus dilanjutkan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (rh/Kominfo)

The post BPS Catat Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2024, Purbalingga terbaik se-Jawa Tengah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.