Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang SAKIP dan ZI Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/02/2026). Capaian ini menjadi yang pertama bagi unit kerja di lingkungan Pemkab Purbalingga sejak pencanangan pembangunan Zona Integritas.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, didukung pendampingan intensif Tim Penilai Internal yang terdiri dari Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda Purbalingga. Sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci utama dalam memenuhi berbagai indikator penilaian reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada unit kerja yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menutup celah praktik korupsi. Bagi masyarakat, capaian ini menjadi jaminan bahwa layanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan di dua unit tersebut semakin transparan, cepat, dan akuntabel.

Kepala Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga, Bambang Widjonarko, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. “Syukur alhamdulillah, pada tahun 2026 ini Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga meraih predikat WBK dari KemenPANRB sebagai OPD yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kekompakan seluruh jajaran serta dukungan penuh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa predikat WBK bukanlah tujuan akhir. “Raihan WBK ini kami harapkan menjadi langkah awal untuk melanjutkan ke predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan pelayanan prima secara berkelanjutan,” tambahnya.

Apresiasi juga disampaikan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Purbalingga,Yekti Lestari Wuryaningsih, selaku Tim Penilai Internal Pembangunan ZI. Pihaknya menilai capaian tersebut merupakan hasil perjuangan luar biasa yang dilalui bersama.

“Kami memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinpendukcapil dan UPTD Puskesmas Karangreja. Ini bukan hal yang mudah dan bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil kerja keras dan sinergi yang konsisten,” ungkapnya.

Ia berharap, predikat yang diraih dapat menjadi praktik baik dan inspirasi bagi enam unit kerja lain yang saat ini sedang membangun Zona Integritas. Dengan semangat yang sama, diharapkan unit-unit tersebut juga mampu meraih predikat ZI menuju WBK dalam waktu mendatang.

Data hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan nilai SAKIP kementerian/lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 64,89. Angka tersebut mencerminkan peningkatan kesadaran dan komitmen instansi pemerintah dalam mencapai target kinerja yang terukur dan akuntabel.

Bagi masyarakat Purbalingga, capaian ini diharapkan berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang semakin profesional, bebas pungutan liar, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemkab Purbalingga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas, inovasi, dan budaya kerja melayani demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif menuju Indonesia Emas 2045. (GIN/Kominfo)

The post Dua Unit Kerja Raih Predikat WBK, Bukti Komitmen Pemkab Purbalingga Wujudkan Layanan Bersih dan Prima appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, dalam laporannya menyampaikan bahwa uji publik kini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi telah menjadi budaya kerja dan fondasi tata kelola pemerintahan. Tema Monev 2025, yakni “Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak”, menegaskan bahwa informasi memiliki peran strategis sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang efektif.

Uji publik tahun ini diikuti oleh 102 badan publik, terdiri atas 33 OPD Pemprov, 32 pemerintah kabupaten/kota, 23 RSUD kabupaten/kota, 7 RSUD milik Provinsi Jawa Tengah, 5 badan vertikal, serta 2 BUMD. Indra menambahkan bahwa tahun ini terdapat inovasi berupa Uji Kompetensi bagi pimpinan PPID untuk mendorong pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pelayanan informasi di masing-masing badan publik.

“Saya mengapresiasi seluruh badan publik yang telah senantiasa melayani kebutuhan informasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Ia menilai bahwa tantangan penyelenggaraan keterbukaan informasi semakin kompleks seiring percepatan digitalisasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

“Tentu transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap proses pelayanan publik,” tegasnya.

Pada sesi paparan di hadapan panelis, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menonjolkan dua inovasi digital andalan Pemkab Purbalingga yang telah memberikan dampak signifikan bagi pelayanan publik. Pertama, kanal aduan masyarakat Lapor MasBup, sebuah kanal pengaduan yang dapat diakses melalui WhatsApp, media sosial, maupun website resmi pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati juga memperkenalkan inovasi Kepenak Ngodene, sebuah platform yang menghubungkan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. “Perusahaan bisa memposting lowongan, sementara pencari kerja dapat melihat peluang pekerjaan dan mengunggah CV mereka,” jelasnya. Inovasi ini dinilai mampu memperkuat transparansi dalam ketenagakerjaan sekaligus mendukung perluasan akses informasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, menyampaikan optimisme bahwa Purbalingga dapat kembali mempertahankan predikat Kabupaten Informatif untuk ketiga kalinya dan meningkatkan peringkat di tingkat provinsi. Ia menekankan bahwa komitmen Pemkab Purbalingga tidak hanya berhenti pada level kabupaten, tetapi juga menyentuh ekosistem informasi hingga tingkat desa.

Ia mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mendorong seluruh desa memiliki website yang terintegrasi dengan kecamatan dan OPD, sebagai bagian dari pembangunan ekosistem smart village yang transparan, terpadu, dan responsif. Saat ini dari 224 desa, sekitar 147 desa sudah memiliki website resmi.

“Kita kejar sampai 2026. Kita akan membangun website terintegrasi dari desa hingga kabupaten,” tegasnya.

Melalui uji publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025, Pemkab Purbalingga menegaskan komitmen untuk menghadirkan pelayanan informasi yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis digital. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. (GIN/Kominfo)

The post Purbalingga Pacu Penguatan Keterbukaan Informasi Melalui Uji Publik dan Monev Tahun 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Program SiPPP Bangga sendiri digagas oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga, Mukodam, yang saat ini tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2025. Melalui inovasi ini, Mukodam mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam menciptakan lapangan kerja baru.

“Belum optimalnya kolaborasi stakeholder dalam memfasilitasi pengangguran menjadi salah satu akar persoalan. Karena itu, program ini hadir sebagai strategi bersama,” terangnya di Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga.

Melalui praktek operasional aplikasi, kolaborasi tersebut mulai diterapkan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan peluang kerja yang ada.

“Melalui aplikasi ini, informasi lowongan kerja dapat diakses secara cepat, transparan, dan akurat, sehingga kebutuhan tenaga kerja lebih mudah dipertemukan dengan ketersediaan lapangan kerja,” tambahnya.

Program SiPPP Bangga memiliki capaian bertahap. Dalam jangka pendek, ditargetkan tersedia strategi terpadu, MoU antarusur pentahelik, serta implementasi di dua kecamatan. Dalam jangka menengah, program diperluas ke enam kecamatan melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, targetnya mencakup 18 kecamatan dengan penguatan pelatihan kewirausahaan dan penetapan Peraturan Bupati tentang SiPPP Bangga.

Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas data ketenagakerjaan di Purbalingga. Dengan basis data yang valid, Pemkab dapat menyusun kebijakan berbasis bukti yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran. (an/komin)

The post Pemkab Purbalingga Gelar Praktek Operasional Aplikasi Kepenak Ngodene, Bagian dari Implementasi SiPPP Bangga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kaprodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,Khusnul Khotimah serta Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, Baryati. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola pengaduan dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Dalam pemaparannya, Khusnul menekankan bahwa komunikasi layanan publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi membangun hubungan yang adil dan bermartabat antara pemerintah dan masyarakat. “Komunikasi yang efektif melibatkan keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan mendengar,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam konteks pengaduan, komunikasi memiliki nilai strategis sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. “Pengaduan itu bukan masalah, tapi solusi. Ia adalah jalan masuk menuju pemerintahan yang akuntabel,” tambahnya.

Menurutnya, strategi komunikasi yang ideal mengacu pada unsur komunikasi: komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan umpan balik. Dengan pendekatan ini, setiap laporan dari masyarakat dapat diterima, diproses, serta ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Khusnul mendorong penggunaan media yang disesuaikan dengan karakter audiens. Media sosial seperti Instagram dan TikTok cocok untuk generasi muda, sementara masyarakat umum masih relevan dijangkau melalui media massa konvensional atau forum tatap muka.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun narasi positif dalam setiap respons terhadap aduan. “Gunakan bahasa yang ramah, jelas, dan memberi harapan. Komunikasi yang baik akan menghindarkan potensi konflik serta memperkuat kepercayaan publik,” pungkasnya.

Sesi workshop dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi oleh Kabid Informatika Dinkominfo, Baryati. Ia menyampaikan bahwa per Mei 2025, sistem pengaduan daring Pemkab Purbalingga telah mengalami sejumlah pembaruan, termasuk integrasi laporan berbasis koordinat ke dalam aplikasi SMARTDPU.

“Dengan integrasi ini, laporan-laporan terkait infrastruktur dapat ditampilkan secara visual, mempermudah verifikasi lapangan dan respons teknis dari OPD. Sistem ini juga didukung fitur pelacakan status aduan oleh masyarakat,” jelasnya.

Baryati menyebut kanal pengaduan online Lapor MasBup kini dilengkapi akses via WhatsApp yang mana laporan dari masyarakat masuk melalui pesan WhatsApp akan diteruskan ke sistem dan didisposisikan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.

Dari data hingga 16 Mei 2025, sektor infrastruktur dan pelayanan dasar masih mendominasi jenis aduan masyarakat. Baryati mengimbau OPD untuk segera memberikan tanggapan awal terhadap setiap aduan guna menjaga transparansi dan kepercayaan pelapor.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Purbalingga dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang cepat, dan akurat. (GIN/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Dorong Penguatan Komunikasi Layanan Publik dan Pengaduan Online appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, Bupati Purbalingga, Fahmi M. Hanif, dinobatkan sebagai TOP Pembina BUMD, sementara Direktur BPR Artha Perwira, Uripno Herlambang Aji, turut dianugerahi gelar TOP CEO BUMD.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja BPR Artha Perwira ke depannya untuk lebih baik,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Mukodam, yang hadir mewakili Bupati Purbalingga bersama Kepala Bagian Perekonomian, Gunanto Eko Saputro, dan Direktur BPR Artha Perwira, Uripno Herlambang Aji.

Mukodam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran manajemen BPR Artha Perwira atas kerja keras mereka dalam menjalankan perusahaan dengan optimal.

“Sebagai BUMD, sudah menjadi tugasnya untuk mendukung dan membantu kinerja pemerintah sekaligus berkontribusi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.

Sebagai catatan, BPR Artha Perwira merupakan BUMD di bidang perbankan yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan program unggulannya adalah Kredit Mawar, berupa kredit tanpa agunan dan tanpa bunga yang bertujuan untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM. (Kominfo, Bag Perekonomian).

The post BPR Artha Perwira Raih Penghargaan TOP BUMD Award 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Purbalingga, Fahmi M Hanif menekankan beberapa poin penting yang menjadi bahasan antara lain masalah lalu lintas, tantangan swasembada pangan, peningkatan kebutuhan pokok masyarakat picu kenaikan harga hingga inflasi, serta bencana alam.

“Beberapa potensi hambatan lalu lintas antara lain antrian kendaraan di traffic light, persimpangan jalur menuju pariwisata, pasar tumpah di pusat perbelanjaan, antrian kendaraan di rest area, hambatan lalu lintas karena operasional angkutan barang, dan kurangnya ruang parkir terutama ruas jalan Jenderal Soedirman,” kata Fahmi.

Sebagai leading sector, Polres Purbalingga telah menyusun strategi untuk mengendalikan situasi pada saat arus mudik hingga arus balik. Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar menyampaikan bahwa program ini biasa disebut operasi ketupat candi yang sifatnya terpusat dan terorganisir dari tingkat Mabes.

“Namun demikian untuk dari tingkat Polda Jawa Tengah setidaknya membuat 3 cluster garis besar yaitu dari aspek Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas), Aspek yang kedua keselamatan, dan aspek yang ketiga adalah hospitality/keramahtamahan,” ucap Akbar.

Polres Purbalingga telah membuat konsep pelaksanaan operasi yang akan dimulai pada tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025. Beberapa pos tersebar di lokasi-lokasi yang dianggap strategis dan berpotensi terjadi hambatan dan kerawanan.

“Nanti akan ada 2 pos utama, 6 pos objek wisata serta 21 pos strong poin yang digunakan untuk pengamanan maupun pengelolaan arus lalu lintas,” tambahnya.

Pos utama ada di Alun-Alun Purbalingga dan di Rest Area Karangreja sedangkan pos Objek wisata ada di Owabong, Purbasari Purbayasa, Sanggaluri Park, Tirto Asri Walik, Golaga, dan D’las Serang. Adapun objek wisata lainnya seperti Situ Tirta Marta, Dita Pelangi Kolam Renang Mrebet, Curug Karang Tanalum, MTL Jenderal Soedirman, Mulyani Garden serta FIK2 Kolam renang Kejobong akan mendapat kunjungan berkala.

Adapun kabar gembira yang disampaikan oleh AKBP Ahmad adalah Polres Purbalingga memperbolehkan Takbir keliling pada malam Idul Fitri dengan catatan ada pelaporan kepada Kapolres melalui kecamatan agar dapat dipantau ataupun mendapat dampingan dari pihak Kepolisian.

“Walaupun kita terbiasa dengan instruksi tidak boleh takbir keliling atau konvoi, tapi karena ini sudah menjadi kebahagiaan warga kita seandainya nanti ada, kami akan tetap memberikan kenyamanan dan pengawalan pada pelaksanaanya,” pungkasnya. (an/komin)

The post Jaga kondusifitas Jelang Idul Fitri 1446 H, Forkopimda Gelar Rapat Koordinasi appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Fahmi menjelaskan bahwa program ini lahir sebagai respons atas banyaknya laporan yang ia terima dari masyarakat terkait berbagai permasalahan di daerah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membuka kanal komunikasi yang lebih dekat dengan warga.

“Banyak sekali pesan yang masuk kepada saya berupa laporan, aduan, masukan, dan saran terkait berbagai hal di Purbalingga. Maka dari itu, saya membuka layanan Lapor Mas Bup ini, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0813 9900 4222,” ujarnya.

Menurutnya, pemilihan WhatsApp sebagai platform pengaduan didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang sering menggunakan aplikasi ini dalam komunikasi sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak warga yang memanfaatkan layanan ini tanpa hambatan teknologi.

Program ini tidak hanya sekadar menerima laporan, tetapi juga memastikan setiap aduan yang masuk akan langsung diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera ditangani.

“Melalui layanan ini, InsyaAllah setiap pesan yang masuk akan menjadi amanah kami untuk didengarkan dengan baik dan diselesaikan dengan baik,” tambahnya.

Bupati Fahmi berharap, Lapor Mas Bup dapat menjadi solusi efektif dalam merespons keresahan warga serta mempercepat aksi dalam menangani berbagai persoalan di Purbalingga. “Semoga program ini bermanfaat dan bisa menjadi aksi cepat tanggap. Mari bersama berkontribusi untuk perubahan positif,” tegasnya.

Dengan adanya Lapor Mas Bup, diharapkan masyarakat Purbalingga semakin aktif dalam menyampaikan keluhan dan usulan demi perbaikan daerah. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. (dhs/Kominfo)

The post Cepat dan Mudah, “Lapor Mas Bup” Siap Tampung dan Tindaklanjuti Aspirasi Warga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Wakil Bupati Purbalingga, Sudono, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak karena pada tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali meraih penghargaan dengan predikat Kabupaten Informatif.

“Saya sampaikan terima kasih atas kembali diraihnya predikat kabupaten informatif dengan peringkat ke-8 se Jawa Tengah,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti, yang turut hadir mendampingi Wakil Bupati. Jiah Palupi menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan.

“Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Ibu Sekda atas arahan, bimbingan dan dukungan penuh pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2024 sehingga Kabupaten Purbalingga kembali mendapat predikat informatif,” katanya.

Jiah Palupi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pimpinan OPD, Direktur Rumah Sakit, para Kepala Bagian, para Camat yang bertindak selaku PPID Pelaksana yang telah mendukung dan berkontribusi dalam tercapainya predikat informatif.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menyatakan bahwa monev keterbukaan informasi publik adalah agenda tahunan yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik dengan empat tahapan penilaian.

“Pengukuran pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui tahapan penilaian website dan media sosial, pengisian saq, kemdudian tahapan visitasi, dan yang terakhir adalah uji publik,” katanya.

Indra Ashoka juga menyampaikan, tahun 2024 ini dapat dikatakan istimewa karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan monev terhadap 212 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota, SKPD provinsi, RSUD kab/kota/ dan provinsi, badan vertikal, BUMD, serta KPU dan Bawaslu se Jawa Tengah. Proses penilaian juga melibatkan organisasi non pemerintah, praktisi dan akademisi yang bertujuan untuk mewujudkan kredibilitas penilaian. (rh/kominfo)

The post Komitmen pada Keterbukaan Informasi Publik, Purbalingga Kembali Raih Predikat Kabupaten Informatif appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.