Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, dalam laporannya menyampaikan bahwa uji publik kini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi telah menjadi budaya kerja dan fondasi tata kelola pemerintahan. Tema Monev 2025, yakni “Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak”, menegaskan bahwa informasi memiliki peran strategis sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang efektif.

Uji publik tahun ini diikuti oleh 102 badan publik, terdiri atas 33 OPD Pemprov, 32 pemerintah kabupaten/kota, 23 RSUD kabupaten/kota, 7 RSUD milik Provinsi Jawa Tengah, 5 badan vertikal, serta 2 BUMD. Indra menambahkan bahwa tahun ini terdapat inovasi berupa Uji Kompetensi bagi pimpinan PPID untuk mendorong pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pelayanan informasi di masing-masing badan publik.

“Saya mengapresiasi seluruh badan publik yang telah senantiasa melayani kebutuhan informasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Ia menilai bahwa tantangan penyelenggaraan keterbukaan informasi semakin kompleks seiring percepatan digitalisasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

“Tentu transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap proses pelayanan publik,” tegasnya.

Pada sesi paparan di hadapan panelis, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menonjolkan dua inovasi digital andalan Pemkab Purbalingga yang telah memberikan dampak signifikan bagi pelayanan publik. Pertama, kanal aduan masyarakat Lapor MasBup, sebuah kanal pengaduan yang dapat diakses melalui WhatsApp, media sosial, maupun website resmi pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati juga memperkenalkan inovasi Kepenak Ngodene, sebuah platform yang menghubungkan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. “Perusahaan bisa memposting lowongan, sementara pencari kerja dapat melihat peluang pekerjaan dan mengunggah CV mereka,” jelasnya. Inovasi ini dinilai mampu memperkuat transparansi dalam ketenagakerjaan sekaligus mendukung perluasan akses informasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, menyampaikan optimisme bahwa Purbalingga dapat kembali mempertahankan predikat Kabupaten Informatif untuk ketiga kalinya dan meningkatkan peringkat di tingkat provinsi. Ia menekankan bahwa komitmen Pemkab Purbalingga tidak hanya berhenti pada level kabupaten, tetapi juga menyentuh ekosistem informasi hingga tingkat desa.

Ia mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mendorong seluruh desa memiliki website yang terintegrasi dengan kecamatan dan OPD, sebagai bagian dari pembangunan ekosistem smart village yang transparan, terpadu, dan responsif. Saat ini dari 224 desa, sekitar 147 desa sudah memiliki website resmi.

“Kita kejar sampai 2026. Kita akan membangun website terintegrasi dari desa hingga kabupaten,” tegasnya.

Melalui uji publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025, Pemkab Purbalingga menegaskan komitmen untuk menghadirkan pelayanan informasi yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis digital. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. (GIN/Kominfo)

The post Purbalingga Pacu Penguatan Keterbukaan Informasi Melalui Uji Publik dan Monev Tahun 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Jawaban Bupati pada rapat paripurna DPRD tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Dimas Prasetyahani dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, serta Kepala Perangkat Daerah dan Camat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Usai rapat paripurna, Aman meminta kepada para anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk membentuk Pansus.

“Selanjutnya hasil rapat paripurna pembicaraan tingkat satu ini menjadi bahan masukan yang berharga dalam rangka pembahasan tingkat lanjut yaitu pada pembahasan Raperda di tingkat panitia khusus DPRD Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Purbalingga mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (26/3/2025)

Sementara itu, dalam jawaban Bupati yang dibacakan oleh Wabup Dimas mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh fraksi terhadap 4 Raperda yakni tentang Kabupaten Layak Anak, Keterbukaan Informasi Publik, Penyertaan Modal Pemkab Purbalingga Kepada BUMD Tahun 2025-2029, dan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Artha Perwira. Dia menambahkan, apabila 4 Raperda tersebut telah disetujui maka akan segera disusun Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Perda.

Mas Wabup melanjutkan, sebagian Raperda yang diusulkan sebelumnya telah mempunyai regulasi. Sebagai contoh Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Purbalingga Kepada BUMD Tahun 2025-2029 sebelumnya telah ada Perda No 5 Tahun 2019, namun realisasinya penambahan penyertaan modal kepada BUMD tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta hasil kinerja dan perkembangan usaha BUMD yang bersangkutan.

“Untuk penjelasan secara lebih rinci dan lebih teknis mengenai berbagai hal yang masih perlu didalami, dapat kiranya nanti dibahas pada kesempatan rapat panitia khusus,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post 4 Raperda Akan Dibahas Lebih Lanjut Dengan Pansus DPRD Kabupaten Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Zoom meeting yang juga diikuti oleh Kepala Dinkominfo Purbalingga, serta Kepala dan staf Bidang Infrastruktur TIK, Statistik, dan Persandian (ITIKSP) dilaksanakan di Ruang Podcast dan Media Center Dinkominfo Purbalingga. Aris mengatakan pihak BIG juga siap untuk berkolaborasi mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para admin Satu Data di seluruh OPD Pemkab Purbalingga.

“Kami siap melakukan pendampingan penuh apa-apa yang dibutuhkan teman-teman di Purbalingga untuk data geospasial,” katanya.

Kepala Dinkominfo, Jiah Palupi Twihantarti mengatakan pihaknya telah berkolaborasi dengan beberapa OPD antara lain, Bappelitbangda, DPU-PR, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga. Dia juga berterimakasih atas pendampingan BIG Status Simpul Jaringan Geospasial Dinkominfo saat ini sudah optimal dan masuk 10 besar di Provinsi Jawa Tengah.

“Kami mohon untuk terus dikawal agar semakin mutakhir data geospasial di Purbalingga. Pada akhirnya data geospasial akan sangat-sangat bermanfaat bagi tata kelola Pemkab dan masyarakat secara luas serta permodalan di Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Kolaborasi BIG Dan Dinkominfo Purbalingga Wujudkan Satu Data appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Eni Lestari dari Diskominfo Jateng mengapresiasi rilis berita yang dibuat oleh Tim Liputan Dinkominfo Purbalingga. Selain jumlahnya cukup banyak, kualitasnya juga baik, serta komunikasi yang terjalin dengan Newsroom Diskominfo Jateng juga sangat solid sehingga berita-berita yang dikirimkan Dinkominfo Purbalingga termasuk layak tayang di kanal online Pemprov Jateng.

“Harapannya komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini bisa dipertahankan, syukur ditingkatkan,” ujarnya.

Selain itu, Eni juga mengapresiasi capaian kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Purbalingga yang telah mendapat predikat Informatif pada tahun 2023 lalu. Dia menambahkan, pada tahun 2023 lalu hasil penilaian PPID Kabupaten Purbalingga sudah cukup tinggi, hanya saja untuk mendongkrak peringkatnya maka informasi di media sosial perlu ditingkatkan.

“Nilai totalnya sudah baik, hanya perlu ditingkatkan di media sosialnya,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Diskominfo Jateng Apresiasi Kinerja Dinkominfo Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Hasil evaluasi menunjukkan Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat ke-4 nasional dengan nilai 94.52,” terangnya.

Untuk Kabupaten Purbalingga, lanjutnya menjelaskan, berada di peringkat ke-12 di Jawa Tengah dan peringkat ke-47 Nasional, meraih kategori A dengan nilai 93.70.

“Hasil evaluasi pelayanan publik wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mayoritas meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, tambahnya, sebelumnya dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2023 pada 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 29 Pemerintah Kabupaten, serta 6 Pemerintah Kota.

Ia berharap, seluruh Kabupaten/kota di Jawa Tengah bisa memaksimalkan peran pimpinan daerah dan fokus dalam mutu penyelenggaraan pelayanan publik. (GIN/Kominfo)

The post Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Purbalingga Berada di Zona Hijau appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, berdasarkan akumulasi hasil Evaluasi dan Monitoring (Monev) 3 tahap sebelumnya, terpilih 21 kabupaten/ kota yang berpredikat informatif dan 9 kabuten/ kota yang berpredikat menuju informatif yang mengikuti tahapan Monev ke-4 ini. Untuk mempertahankan predikat informatif, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi hadir langsung untuk menyampaikan presentasinya pada Rabu (6/12).

“Kami terus berkomitmen agar seluruh pimpinan OPD terus berinovasi, dari tingkat kabupaten, kecamatan, puskesmas, hingga korwil (dindikbud-red) setiap tahun minimal 1 inovasi,” ujarnya.

Uji Publik untuk PPID Kabupaten Purbalingga dimoderatori langsung oleh Ketua KIP Jateng, Indra Ashoka Mahendrayana. Sedangkan tim penilai terdiri dari dua akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Lita Tyesta ALW (dosen ahli hukum tata negara) dan Dr. Lintang Ratri R (Dosen Komuniksi FISIP).

Untuk saat ini Kabupaten Purbalingga meraih poin sementara 91,82 dengan predikat informatif. Indra Ashoka mengatakan, usai menjalani tahap Uji Publik, kabupaten/ kota se-Jateng yang berpredikat informatif dan menuju informatif akan diundang dalam malam penganugerahan yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 desember 2023 mendatang di Semarang.

“Paparan dari Bupati (Dyah Hayuning Pratiwi-red) sangat jelas dan terstruktur, menunjukkan komitmen Kabupaten Purbalingga dalam keterbukaan informasi publik,” pungkasnya.

The post Kabupaten Purbalingga Dan 29 Kabupaten/ Kota Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Tingkat Jateng appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Kaitan dengan keterbukaan informasi publik memang sudah menjadi bagian dari komitmen kami karena bagian dari Misi Bupati yang Pertama, yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu meberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat,” kata Bupati Tiwi dalam presentasi yang bertempat di Universitas Semarang (USM), Rabu (6/12/2023).

Pada kesempatan ini, Bupati memamerkan sejumlah inovasi digitalisasi keterbukaan inovasi publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat Purbalingga. Pertama, aplikasi Matur Bupati.

“Matur Bupati ini merupakan layanan aduan/masukan masyarakat kepada pemerintah untuk bisa direspon dan ditindaklanjuti. Hingga akhir tahun 2023 ini sudah ada 3469 aduan,” katanya.

Selain itu Pemkab Purbalingga juga memiliki aplikasi Purbalingga Memikat. Aplikasi yang berbasis website ini akan mempermudah wisatawan untuk memilih destinasi wisata, penginapan sampai dengan kuliner yang ada di Purbalingga.

“Purbalingga ini mendapat apresiasi dari para pegiat wisata karena alhamdulillah kunjungan wisata jadi cukup ramai, artinya ini juga memudahkan masyarakat,” katanya.

Bupati juga memamerkan inovasi Anak Ceria JIPAT yaitu layanan terintegrasi dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, Dinpendukcapil dan BPJS Kesehatan. Setiap bayi yang baru lahir langsung dapat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kepesertaan BPJS.

Untuk diketahui, presentasi kali ini menyangkut 3 parameter penilaian diantaranya : 1) Komitmen Regulasi, Anggaran dan Program Kegiatan terkait keterbukaan informasi publik; 2) Kinerja pelayanan informasi publik dan 3) Inovasi dan digitalisasi keterbukaan informasi publik yang mendukung kinerja Badan Publik. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 rencananya akan diumumkan diserahkan pada 20 Desember 2023 mendatang.

Pada paparan tersebut, bupati didampingi Kepala Dinkominfo, Kepala Bakeuda, Sekretaris Bappelitbangda dan Kabag Prokompim. (Gn/Prokompim)

The post Uji Publik Komisi Informasi, Bupati Tiwi Paparkan Inovasi Digital Pelayanan Publik appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Herni mengatakan, dari hasil Monitoring dan Evaluasi (monev) Tahap I dan Tahap II saat ini PPID Kabupaten Purbalingga telah meraih poin 90,88. Pada monev Tahap III yang diselenggarakan di Graha Operation Room (OR) Setda Purbalingga berbagai dokumen pendukung dari berbagai PPID Pelaksana telah disiapkan untuk meraih hasil yang maksimal.

“Dengan dukungan dari OPD selaku PPID Pelaksana, diharapkan Kabupaten Purbalingga bisa informatif,” katanya.

Perwakilan PPID Pelaksana turut hadir saat Visitasi KIP Jateng di Graha OR Setda Purbalingga

Selain dokumen yang diverifikasi, Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti juga memaparkan berbagai inovasi yang ada dan secara signifikan telah banyak mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan informasi. Selain itu, dia berharap dengan predikat informatif bisa semakin memotivasi PPID untuk memberikan pelayanan yang lebih prima lagi.

Hadir dalam Visitasi tersebut, Ketua KIP Jateng, Indra Ashoka Mahendrayana mengatakan saat ini pelayanan informasi harus bisa mengakomodir khususnya masyarakat berkebutuhan khusus. Selain itu, informasi juga harus disebarluaskan melalui media sosial yang banyak digunakan generasi muda.

“Saat ini berbagai instansi pemerintah sudah mulai aktif medsosnya, bahkan di kementerian sudah mulai menggunakan Tik Tok,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Kabupaten Purbalingga Targetkan Raih Predikat Informatif appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.