Salah satu yang menyampaikan dukungan adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa. Melalui juru bicaranya, Endaryanto, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengharapkan pendistribusian dana CSR dapat diarahkan secara utama pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi.

Senada, Fraksi Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Musofan mengatakan, peran dan partisipasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus mengena dan bermanfaat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sinergi dengan pembangunan Daerah.

“Jangan sampai keberadaan badan usaha justru masyarakatnya hanya menjadi penonton. Sehingga keberadaannya harus bermanfaat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diproyeksi bisa memperbaharui Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan di Kabupaten Purbalingga. Hal itu seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Uswatun Khasanah yang menyatakan bahwa usulan Raperda terbaru adalah bentuk penyikapan aturan terbaru sehingga Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan di Kabupaten Purbalingga perlu diganti.

“Pelaksanaan dari aturan tersebut selama 10 tahun, kami mohon penjelasan sejauh mana tanggung jawab sosial  dan lingkungan perusahaan dan badan usaha yang ada di Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.

Pertanyaan terkait pelaksanaan Perda Nomor 28 Tahun 2012 juga disampaikan Fraksi Golkar. Mereka memohon penjelasan sejauh mana Perusahaan di Purbalingga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. “Bagaimana hasil pelaksanaan perda tersebut bagi masyarakat sampai saat ini?,” tanya Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Widodo. (LL/Kominfo).

The post Dianggap Penting, Seluruh Fraksi DPRD Dukung Raperda CSR appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Umar mengajak bagi para pelaku usaha untuk membuat NIB di Mal Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga. Hal ini akan memudahkan karena tidak perlu mengantri lama, prosesnya cepat, dan MPP tidak memungut biaya apapun alias gratis.

“Kita tidak memungut biaya apapun. Jika ada yang meminta biaya itu dapat dipastikan bukan dari kita,” ujarnya saat ditemui di MPP, Jumat (3/3).

Umar menambahkan, salah satu tujuan MPP didirikan juga untuk menumbuhkan iklim usaha dan investasi. Selain bisa memudahkan pembuatan NIB, di MPP Purbalingga juga melayani administrasi perijinan usaha kecil dan menengah yang lain seperti took retail, ijin buka praktek atau klinik kesehatan, serta perijinan bagi TKI dengan keterampilan yang bisa disalurkan ke Jepang.

“Nantinya ada juga layanan dari Dinpendukcapil, MPP Corner atau café, dan lahan parkir yang representatif,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Daftar NIB Di MPP Purbalingga, Cepat, Mudah, Dan Gratis appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Untuk mempersiapkan hal tersebut, dua perwakilan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) mengunjungi MPP Purbalingga. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purbalingga, Budi Susetyono, sekretaris, dan staf DPMPTSP Purbalingga.

Budi mengatakan MPP Kabupaten Purbalingga sudah siap untuk mengikuti peresmian bersama yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Selain itu, MPP Purbalingga juga akan terus meningkatkan pelayanan dan evaluasi guna memudahkan masyarakat Purbalingga dalam memenuhi kebutuhan administratif.

“Insya Allah kami bersama teman-teman akan mempersiapkan diri ikut serta dalam peresmian bersama,” ungkap Budi yang juga menjabat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Purbalingga.

Sementara itu, perwakilan Kemenpanrb, Taufiq Hidayanto Setiawan mengatakan ada dua kemungkinan pelaksanaan peresmian bersama MPP. Yang pertama pada tanggal 23 Februari 2023 di Kabupaten Sragen dan yang kedua pada tanggal 2 Maret 2023 di Kota Bengkulu.

“Tanggal 23 Februari itu situasional jika Pak Wapres bisa hadir, jika tidak maka ada kemungkinan akan digabungkan pada tanggal 2 Maret di Bengkulu sesuai agenda Pak Wapres,” ujarnya.

Taufiq melanjutkan, MPP Purbalingga masih perlu ditingkatkan terutama dalam mengakomodir pembuatan KTP Digital bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ke depan masyarakat akan lebih mudah ketika mengurus perijinan tidak harus mengisi formulir data diri secara berulang-ulang.

Selain itu, lanjut Taufiq, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan MPP Purbalingga perlu adanya kreatifitas. Dan terakhir dia mengatakan instansi maupun badan publik di MPP tidaklah paten, artinya perlu ada evaluasi instansi atau badan mana yang kurang optimal berkontribusi maka bisa digantikan yang lainnya.

“Kami harap MPP bisa terus maju, berkembang, dan berkualitas, serta bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Purbalingga,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Wapres, Ma’ruf Amin Akan Resmikan MPP appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dini melanjutkan, peresmian MPP oleh Bupati Tiwi telah dilaksanakan pada tanggal 16 desember 2022 yang lalu, sehingga sesuai target pelayanan MPP dimulai pada hari Senin, 19 desember 2022. Salah satu tujuan pembangunan MPP adalah untuk mengintegrasikan pelayanan publik yang ada di seluruh wilayah Purbalingga, baik Pemkab maupun instansi vertikal dan lembaga lain.

“Saat ini sudah ada 20 instansi yang terdiri dari 8 OPD dan 12 instansi vertikal maupun badan publik lainnya yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan memberikan layanan dasar kepada masyarakat,” katanya.

Dini menambahkan, 8 OPD yang telah terintegrasi melakukan uji coba pelayanan dasar di MPP antara lain DPMPTSP, DPUPR, DLH, Dinkes, Dinhub, Dinperindag, Dinaker, dan Bakeuda. Sedangkan untuk instansi vertikal dan badan publik yang sudah terintegrasi antara lain Kemenag, BPN, Kantor Pajak Pratama, BNNK, Loka POM Banyumas, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PDAM, dan BPD Jateng.

Untuk Kantor Imigrasi, disampaikan kembali oleh Dini belum 100 persen menghadirkan pelayanan di MPP Purbalingga akan tetapi masih menggunakan inovasinya yang layanannya di hari-hari tertentu. Untuk OPD yang pelayanannya sudah bisa diakses di MPP, maka di kantor dinasnya sudah tidak melakukan pelayanan, sementara Kemenag, BPN, dan instansi vertikal lainnya masih melayani.

“Meskipun hari ini baru masa uji coba, akan tetapi kami akan tetap berusaha memberikan pelayanan yang prima,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Mall Pelayanan Publik Purbalingga Mulai Beroperasi Hari Ini appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ato Susanto, dalam sambutan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui OSS RBA, Selasa (6/12/2022), bertempat di PM Collaboration Purbalingga.

“Kita ketahui bersama, seluruh pelayanan kini terintegrasi dalam satu sistem. Sesuai peraturan yang berlaku, maka sudah sewajibnya sebagai pelaku usaha memiliki izin usaha. Saat memiliki izin, maka legalitas usaha pun bisa diakui,” ujarnya.

Kemudian saat pelaku usaha memiliki izin berusaha, lanjut Ato, kami selaku Pemerintah Daerah bisa memiliki data yang valid sebagai basis perumusan kebijakan agar nantinya tepat sasaran dan mampu mensejahterakan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, DPMPTSP Purbalingga turut menyediakan beberapa desk pelayanan seperti Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Konsultasi Perubahan Data Usaha, Konsultasi Sertifikat Halal, serta Konsultasi OSS dan Konsultasi Perizinan Bidang Kesehatan.

“Bagi pelaku usaha yang sudah mendaftar di OSS namun izinnya belum keluar, kami ingin mengetahui apa permasalahannya. Maka, Kami sediakan juga desk yang bisa melayani bapak-ibu sekalian untuk berkonsultasi,” terangnya.

Ato berharap, agar ratusan pelaku usaha yang hadir dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga lebih memahami dan dapat melaksanakan perizinan berusaha melalui OSS berbasis risiko dengan benar dan tidak ada kesulitan bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi.

Di samping itu, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, M. Allif Subiyanto hadir sebagai moderator dalam penjelasan dan pemaparan materi Bimtek yang disampaikan oleh Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan, Tri Wahyu Dini Susanti tentang sistem OSS berbasis risiko. Kemudian dilanjutkan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Esti Winarni seputar LKPM sebagai bentuk pengawasan rutin terhadap pelaku usaha. Lalu ditutup oleh Kepala Bidang Penanaman Modal, Sri Purwanti terkait pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. (GIN/Kominfo)

The post Tingkatkan Investasi, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Terapkan Sistem OSS Berbasis Risiko appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

PURBALINGGA, INFO – Bupati Purbalingga, Tasdi mengatakan banyaknya para pengusaha yang menanam modal di Purbalingga menjadikan Purbalingga sebagai Kabupaten yang mendukung adanya investasi. Datangnya investor-investor tersebut membuahkan hasil yang baik bagi Kabupaten Purbalingga salah satunya mampu meningkatkan nilai perekonomian.

“Adanya investor-investor di sini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Purbalingga,” kata Tasdi saat membuka Business Gathering Tahun 2017 di Andrawina Convention Centre, Owabong, Bojongsari, Rabu (2/8).

Para pengusaha yang tergabung sebagai Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat turut berkolaborasi demi kemajuan Purbalingga di bidang investasi. Berbagai kontribusi sangat diperlukan demi Purbalingga yang pro investasi.

“Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pengusaha harus bersatu padu dalam menciptaan Purbalingga yang pro investasi khususnya di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Masalah investasi di Purbalingga, Tasdi menjelaskan sudah sesuai dengan program pemerintah pusat yakni meningkatkan perekonomian dan produktivitas daerah. Hal tersebut juga sesuai dengan misi kelima yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di bidang perekonomian.

“Investasi-investasi yang ada di Purbalingga ini sudah sesuai dengan misi Purbalingga di bidang ekonomi, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat,” terangnya.

Tasdi menargetkan agar investasi di Purbalingga semakin meningkat terlebih ada banyak PMA, PSDN, juga plasma-plasma yang berdiri di Purbalingga. Dengan adanya para investor-investor di Purbalingga maka target investasi harus naik, terlebih rakyat Purbalingga telah merasakan hasilnya.

“Dengan keseriusan dari para investor menjadikan rakyat Purbalingga ikut merasakan berbagai hasilnya,” tuturnya.

Pemda akan turut serta bergerak bersama untuk memfasilitasi adanya berbagai perusahaan maupun industri-industri di Purbalingga. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada berbagai permasalahan yang timbul dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat dengan adanya para investor di Purbalingga.

“Pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi, jangan sampai ada persoalan yang muncul,” ujarnya.

Tasdi menginginkan agar berbagai investasi yang ada di Purbalingga didukung dari berbagai bihak baik dari pihak swasta, pengusaha, maupun pemerintah. Demi terdorongnya investasi yang maju dan meningkat, Tasdi mengimbuhkan agar didukung juga dari berbagai unsur diantaranya  infrastruktur, keamanan, dan kenyamanan sesuai dengan sapta pesona industri.

“Dari business gathering ini bagaimana kita semua bersatu padu dalam mempersiapkan dan mewujudkan sapta pesona industri,” terangnya.

Tasdi menghimbau kepada para pengusaha agar dapat mengatur berbagai kemitraan dan tetap menjaga usahanya. Ditambahkan Tasdi, usaha yang dilakukan para pengusaha di Purbalingga turut mensejahterakan masyarakat Purbalingga, oleh karena itu ia meminta agar usaha yang ada dapat berjalan dengan baik.

“Usaha Anda ikut menghidupi pekerja di Purbalingga, oleh karena itu tetaplah menjaga usahanya agar sukses,” pesannya.

Lain hal, Djarot Sopan Rijadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengatakan business gathering dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Selain itu, sambung Djarot para pengusaha nantinya memahami syarat perizinan di Purbalingga dan mendorong semangat kemitraan usaha antar investor.

“Tujuannya agar para pengusaha paham syarat perizinan dan juga untuk membangun relasi yang baik antar pengusaha,” kata Djarot.

Business Gathering yang berlangsung di Owabong Cottage diikuti oleh PMA dan PMDN yang ada di Purbalingga. Dipilihnya Owabong Cottage guna turut mempromosikan potensi wisata milik daerah.

“Business gathering ini dilangsungkan di Owabong salah satu tujuannya sebagai wahana promosi bahwa Owabong milik daerah,” pungkasnya. (PI-7)

The post Purbalingga Pro Investasi appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

PURBALINGGA

Teguh mengatakan pendirian tower sudah menyalahi aturan dikarenakan ijin belum turun sudah melakukan tahapan pendirian. Sekarang pihak provider sedang tahap pengajuan berkas ke Kantor Penamamam Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT) Purbalingga.

“Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk sementara kita hentikan, sampai ijin benar-benar ada,” ujar Teguh saat melakukan inspeksi penertiban, Selasa (6/10)

Terlihat beberapa orang satpol PP juga melakukan teguran kepada dua orang pekerja untuk turun dari lantai 3 dan segera mengentikan pekerjaannya.  Mendegar seruan dari Satpol PP, pekerjapun turun dan mengentikan pekerjaannya.  

Sedangkan staf KPMPT yang mendampingi saat itu, Alif Subianto membenarkan tower BTS yang didirikan oleh salah satu vendor belum mempunyai ijin, proses perijinan masih dalam tahap pengajuan. Sedangkan kelengkapan berkasnya belum selesai.

Alif menjelaskan pendirian tower ini rencananya akan digunakan salah satu profider yakni dari Telkomsel dengan model singgel full. Setelah proses administrasinya benar dan selesai baru nanti akan dirapatkan dengan pihak SKPD terkait baru keluar Surat Keputusan (SK) bisa atau tidaknya pendirian tower tersebut.

“Karena vendornya mencuri star, atas perintah pimpinan untuk sementara dihentiakan dahulu,” pungkas Alif.  (Sapto Suhardiyo)

The post Belum Berijin, Satpol PP Stop PendirianTower BTS appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

SYARAT :
1. Foto copy KTP pemohon
2. Foto copy KTA Organda
3. Foto copy HO Garasi.
4. Foto copy STNK
5. Foto copy BPKB
6. Foto copy Buku KIR.
7. Foto copy Pengesahan Badan Hukum*
8. Ffoto copy Akta Notaris*
9. Foto copy NPWP*
10. Neraca*

WAKTU :
Waktu penyelesaian 5 hari kerja lengkap dan benar

TARIF :
• Perusahaan Otobus dan Angkutan Barang
1. Dengan armada 1 s/d 10 kendaraan : Rp. 100.000,-
2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan : Rp. 200.000,-
3. Dengan armada 26 kendaraan atau lebih : Rp. 300.000,-
• Perusahaan Angkutan dengan mobil penumpang : Rp. 100.000,-
• Biaya Administrasi penning per kendaraan : Rp. 10.000,-

The post Izin Usaha Angkutan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.