Ketua KI Jateng, Indra Ashoka mengatakan tahun 2025 terdapat 82 badan publik yang mendapat predikat informatif dan 34 badan publik yang mendapat predikat menuju informatif. Untuk pemerintah kabupaten/ kota sendiri sebanyak 22 yang mendapat predikat informatif termasuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menduduki peringkat 6 dengan nilai 94,92.

“Dengan ekosistem keterbukaan yang kuat kebijakan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Purbalingga berhasil menduduki peringkat 5 dari 35 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan birokrasi yang ada haruslah birokrasi yang melayani sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat. Dia juga berpesan agar komunikasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota harus bisa dipahami dan mudah diakses masyarakat.

“Selama itu bisa diciptakan, apapun bentuk keterbukaan informasinya akan diterima oleh masyarakat, kuncinya adalah komunikasi,” pesannya.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setyadi menerima piagam penghargaan Anugerah KIP Award tahun 2025

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setyadi yang mewakili Bupati Purbalingga H. Fahmi M. Hanif mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Purbalingga melalui PPID Kabupaten Purbalingga yang berhasil menduduki peringkat 6 dari 35 kabupaten/ kota se-Jateng. Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan akan terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapannya tentu tahun depan bisa kita tingkatkan, utamanya inovasi yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya. (FH/Kominfo)

The post KIP Award Bangun Ekosistem Keterbukaan yang Berdampak Bagi Masyarakat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Bappelitbangda, Miftahur Rohman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas bangsa.

“Salah satu pemersatu bangsa kita adalah Bahasa Indonesia,” ujar Miftahur menekankan pentingnya konsistensi penggunaan bahasa yang baku di lingkungan pemerintahan.

Lokakarya menghadirkan dua narasumber, salah satunya Guru Bahasa Indonesia SMPN 1 Padamara, Untung Pujiarto. Ia memaparkan praktik berbahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lingkungan kerja maupun pendidikan.

Ia juga membagikan capaian SMPN 1 Padamara yang pada tahun 2025 dinobatkan sebagai Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen sekolah dalam membina praktik berbahasa yang benar bagi seluruh warga sekolah.

“Capaian ini bisa menjadi indikator bahwa kami adalah lembaga yang sangat baik dalam pembinaan bahasa,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa SMPN 1 Padamara juga memiliki klinik bahasa yang berfungsi menganalisis kesalahan berbahasa serta memberikan konsultasi bagi siswa terkait penggunaan bahasa yang tepat dalam karya tulis.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dwi Laily Sukmawati, turut memberikan penguatan materi terkait tantangan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Ia menyoroti bahwa kesalahan berbahasa masih kerap ditemukan, terutama dalam penulisan kalimat pada surat hingga penggunaan singkatan yang belum sesuai kaidah.

“Banyak yang menulis berdasarkan kebiasaan, bukan sesuai kaidah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya pembiasaan penulisan sesuai aturan, terutama bagi instansi publik yang hasil komunikasinya dibaca masyarakat luas. Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik masih perlu banyak pembenahan. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah juga menemukan sejumlah instansi yang belum sepenuhnya menerapkan kaidah, sehingga diperlukan pendampingan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas komunikasi publik.

“Kalau bicara bahasa Indonesia, bahasa yang baik berarti mudah dipahami, sedangkan bahasa yang benar berarti sesuai kaidah. Namun dalam ranah formal dan berkaitan dengan ruang-ruang publik, maka bahasa Indonesia yang baik dan benar wajib dilakukan,” tegasnya.

Melalui lokakarya ini, Pemkab Purbalingga berharap kemampuan berbahasa para aparatur di lingkungan Pemkab Purbalingga semakin meningkat dan dapat diterapkan dalam aktivitas kedinasan sehari-hari. Langkah ini sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam memajukan budaya literasi dan pengutamaan bahasa negara di berbagai sektor layanan publik. (GIN/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Mantapkan Kemahiran dan Mutu Bahasa Indonesia appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Mas Bupati selalu menekankan bahwa setiap kegiatan harus memberi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jika kegiatan yang dilakukan hanya bersifat seremonial atau administratif, maka itu berarti kita belum memberikan kontribusi nyata,” kata Sekda Herni Sulasti.

Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan pesan tersebut sebagai catatan penting yang harus ditindaklanjuti. “Ukurannya jelas, apa dampaknya kepada masyarakat. Jadi bukan sekadar ‘tugas saya sudah selesai’, tetapi apa yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah dan seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dinilainya telah bekerja keras menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Ia menekankan kembali peran APIP yang bukan hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga pendampingan preventif agar potensi risiko dapat dicegah sejak awal.

Sekda Herni menginstruksikan agar seluruh kepala OPD, BUMD, pemerintah desa, puskesmas, hingga sekolah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat, BPK, dan BPKP secara serius. “Temuan pengawasan harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan sekadar administrasi belaka,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi pengawasan sebagai tanggung jawab kolektif, melibatkan pemerintah daerah, inspektorat, stakeholder, hingga masyarakat. Harapannya, ekosistem pemerintahan yang bebas KKN dapat semakin kuat.

Sekda Herni Sulasti juga menegaskan bahwa Inspektorat memiliki “PR besar”, yakni menularkan praktik baik dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah. “Tolong teman-teman semuanya didampingi, diberitahu, dikawal supaya ke depan lebih baik lagi. Sehingga ending-nya, masyarakat merasakan manfaat dari perbaikan tata kelola pemerintahan yang kita lakukan,” ujarnya.

Inspektur Inspektorat Purbalingga, Ato Susanto, menyampaikan bahwa Larwasda 2025 mengusung tema “Transformasi Pengawasan untuk Mewujudkan Purbalingga BARU, Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Unggul.” Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi permasalahan, menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan, serta menyusun langkah-langkah penguatan pengawasan ke depan.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami relaksasi besar menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. “Tujuan pemerintah tetap harus tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Larwasda juga disebut sebagai forum untuk memperkuat komitmen antara inspektorat dan seluruh objek pengawasan. “Ada OPD, kecamatan, BUMD, sekolah, semuanya harus memiliki komitmen yang sama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas,” ujar Ato.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Auditor Madya BPKP Provinsi Jawa Tengah, Joko Mulyono, dengan materi Transformasi Pengawasan Internal melalui SPIP Terintegrasi, Risk Based Audit dan Digitalisasi dalam Mewujudkan Good Governance. Serta Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Antonius Dwijo P, yang menyampaikan materi Sinergi Pengawasan dan Pembinaan Daerah untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Unggul. (dhs/Kominfo)

The post Sekda Purbalingga Tegaskan Kinerja Diukur dari Dampak untuk Masyarakat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Keenam Raperda yang disetujui bersama tersebut yakni Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Selain itu juga Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Keenam Raperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan hukum,” ungkap Bupati Fahmi.

Bupati Purbalingga, H. Fahmi M. Hanif saat menandatangani persetujuan bersama atas 6 Raperda

Bupati Fahmi melanjutkan, keenam Raperda tersebut bisa menjadi landasan hukum untuk memenuhi hak dan melindungi anak, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, mendorong partisipasi aktif dan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakanlingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu juga untuk mewujudkan sistem pengelolaan air limbah yang efektif demi meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menciptakan keluarga yang berkualitas, serta mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya keselamatan.

Agenda rapat paripurna kedua yakni memutuskan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2026 yang terdiri dari 16 Raperda. Dalam Propemperda tersebut terdapat 4 Raperda prioritas Pemda, 4 Raperda Prioritas DPRD, 3 Raperda kumulatif terbuka, dan 5 Raperda yang diluncurkan pembahasannya dari Propemperda tahun 2025 ke tahun 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, H.R. Bambang Irawan saat menandatangani persetujuan bersama 6 Raperda

“Sampai saat ini, jumlah Raperda prioritas diluar kumulatif terbuka tahun 2025 yang telah ditetapkan sejumlah 11 Perda,” imbuh Bupati Fahmi.

Agenda terakhir, yakni kesepakatan Bersama Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencantumkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp. 2.092.730.541.000,- dan belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp. 12.915.000.000,-. Adapun defisit APBD 2026 sebesar Rp. 13.400.000.000,- yang rencana akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp. 13.400.000.000,-.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Pemerintah dan DPRD Kabupaten Purbalingga Tetapkan 6 Perda Sekaligus appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Program Kecamatan Berdaya bertujuan mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui penguatan peran kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini menekankan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta anak muda kreatif (zillenial).

Pelaksanaan kegiatan daring di Purbalingga dihadiri oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H.R. Bambang Irawan, jajaran Forkopimda, serta para camat dan kepala OPD yang tergabung dalam Tim Pembina Kecamatan Berdaya Purbalingga. Kegiatan diawali dengan laporan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan Berdaya Provinsi, yang memaparkan progres dan arah kebijakan program.

Dalam laporannya, Sumarno menegaskan bahwa Program Kecamatan Berdaya merupakan bentuk nyata transformasi pembangunan di tingkat wilayah.

“Kecamatan Berdaya hadir untuk memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa seluruh 573 kecamatan di Jawa Tengah harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam melayani masyarakat secara adil dan merata.

“Program ini harus dimanfaatkan betul untuk perempuan, anak, pemuda kreatif, dan penyandang disabilitas. Semua punya hak yang sama untuk tumbuh dan berdaya,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Purbalingga telah mengimplementasikan Program Kecamatan Berdaya di empat kecamatan, yakni Bukateja, Kejobong, Kaligondang, dan Bobotsari. Keempat kecamatan tersebut telah ditetapkan sebagai pilot project di Kabupaten Purbalingga dan siap menyinergikan seluruh potensi daerah agar tujuan program dapat tercapai.

Empat kecamatan tersebut menjadi lokasi penguatan empat komponen utama Program Kecamatan Berdaya, yaitu Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia serta Disabilitas, Program Taruna Karya Mandiri (Zillenial), dan Sport Centre. Masing-masing program dikoordinasikan oleh OPD terkait seperti DinsosdaldukKBP3A dan Dinporapar, dengan dukungan lintas instansi, perguruan tinggi, komunitas, serta sektor swasta melalui program CSR BUMD.

Untuk memastikan kesiapan kelembagaan dan teknis di lapangan, Pemkab Purbalingga terus memperkuat koordinasi lintas OPD dan memastikan seluruh perangkat kecamatan siap menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan dukungan seluruh pihak, Pemkab Purbalingga optimistis Program Kecamatan Berdaya akan menjadi katalisator penguatan kapasitas masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah berharap kecamatan dapat berkembang menjadi simpul kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. (GIN/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Dukung Penuh Program Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam rapat tersebut, Bupati Purbalingga H. Fahmi Muhammad Hanif diwakili oleh Wakil Bupati Dimas Prasetyahani yang menyampaikan sambutan sekaligus penjelasan umum atas Raperda APBD 2026. Rapat turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Wabup Dimas menyampaikan bahwa penyusunan Raperda APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 yang telah disepakati pada 11 Agustus 2025 lalu. Ia menegaskan, rancangan ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurutnya, total pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,169 triliun, naik 3,47 persen dibandingkan APBD murni 2025. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah.

“Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mencapai Rp452,32 miliar atau naik 12,97 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini berasal dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba BUMD,” ujar Wabup Dimas dalam sambutannya.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1,7 triliun atau naik 1,27 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kebijakan ekonomi makro nasional dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan mengalami kenaikan.

Di sisi lain, belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,182 triliun atau meningkat 3,44 persen dibandingkan APBD murni 2025. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran 2025 sebesar Rp13,4 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan rincian penerimaan pembiayaan Rp15 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp1,6 miliar.

Lebih lanjut, Wabup Dimas menegaskan bahwa kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan belanja wajib, peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah, perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Pemkab Purbalingga juga memprioritaskan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan pendidikan keagamaan, pembangunan desa, dan inovasi pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Kami berharap RAPBD yang diserahkan hari ini dapat segera dibahas oleh DPRD baik di tingkat komisi maupun Badan Anggaran, untuk kemudian disetujui bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Wabup Dimas. (GIN/Kominfo)

The post Pemkab Purbalingga Sampaikan Raperda APBD 2026, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik 3,47 Persen appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Para terlantik terdiri dari 125 PPPK tenaga kesehatan, 9 PPPK tenaga guru, serta 1 ASN dalam jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Prosesi sumpah dilakukan dengan didampingi rohaniawan sesuai agama masing-masing.

Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menyampaikan empat pesan penting kepada para PPPK yang baru dilantik. Pertama, ia menegaskan bahwa pengangkatan PPPK bukanlah capaian akhir, melainkan awal perjalanan karier yang harus dijalani dengan peningkatan kinerja.

“Saya tidak ingin mendengar ada yang performanya justru menurun setelah diangkat. Jika itu terjadi, tentu akan menjadi penilaian khusus nantinya,” tegasnya.

Kedua, Bupati meminta seluruh ASN yang baru dilantik untuk menjaga amanah dan tanggung jawab. Ia menekankan komitmennya untuk memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi, sekaligus menindak tegas mereka yang melanggar aturan atau berkinerja buruk.

“Penilaian utama adalah profesionalisme dan meritokrasi, disertai kapabilitas, kompetensi, serta kontribusi terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Purbalingga,” tambahnya.

Ketiga, Fahmi menekankan pentingnya menjaga integritas. “Pegawai, apalagi pejabat, punya tanggung jawab menjaga nama baik instansi. Jadilah insan yang berintegritas, jujur, dan amanah. Jangan melakukan hal yang bertentangan dengan aturan,” ujarnya.

Keempat, Fahmi menekankan pentingnya loyalitas, terutama kepada masyarakat dan negara. Ia berharap kehadiran mereka bisa memberi manfaat nyata bagi warga Purbalingga.

Mengakhiri pesannya, Fahmi mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK terlantik. “Semoga amanah yang sudah diberikan dapat dijalankan dengan penuh komitmen serta rasa tanggung jawab yang tinggi,” pungkasnya.

The post Bupati Fahmi Berikan Empat Pesan kepada PPPK Terlantik di Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

The post Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD TA 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.