Pemilihan penyedia jasa koneksi internet IP Transit dilaksanakan melalui metode mini kompetisi pada Sistem E-Katalog Versi 6 (INAPROC). Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang para penyedia layanan internet untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan ini.

Pelaksanaan pemilihan penyedia dijadwalkan pada:
17 Desember 2025 pukul 08.00 WIB sampai dengan 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB.

Informasi lengkap mengenai persyaratan, spesifikasi teknis, dan ketentuan pengadaan jasa koneksi internet IP Transit dapat diakses melalui tautan berikut:
http://s.id/spektek-2026

Demikian pengumuman pemilihan penyedia pengadaan jasa koneksi internet IP Transit ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan partisipasi para penyedia, kami ucapkan terima kasih.

The post Pengumuman Pemilihan Penyedia Jasa Koneksi Internet IP Transit Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi dan Kelayakan oleh Biro Layanan Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hasil Wawancara Pendalaman oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Owabong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 serta hasil rapat Panitia Seleksi pada tanggal 10 Juli 2025, maka peserta yang akan mengikuti Wawancara Akhir dengan Kuasa Pemilik Modal berdasarkan urut abjad adalah sebagai berikut:

The post Hasil Seleksi Uji Kelayakan Dan Kepatutan (UKK) Calon Anggota Direksi Perumda Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

File Pengumuman NOMOR : 900.1.13.2 / 11007

The post Pengumuman Seleksi Administrasi Calon Anggota Direksi Perumda OWABONG Kabupaten Purbalingga Tahun 2025Tahun 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Fahmi menjelaskan bahwa program ini lahir sebagai respons atas banyaknya laporan yang ia terima dari masyarakat terkait berbagai permasalahan di daerah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membuka kanal komunikasi yang lebih dekat dengan warga.

“Banyak sekali pesan yang masuk kepada saya berupa laporan, aduan, masukan, dan saran terkait berbagai hal di Purbalingga. Maka dari itu, saya membuka layanan Lapor Mas Bup ini, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0813 9900 4222,” ujarnya.

Menurutnya, pemilihan WhatsApp sebagai platform pengaduan didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang sering menggunakan aplikasi ini dalam komunikasi sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak warga yang memanfaatkan layanan ini tanpa hambatan teknologi.

Program ini tidak hanya sekadar menerima laporan, tetapi juga memastikan setiap aduan yang masuk akan langsung diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera ditangani.

“Melalui layanan ini, InsyaAllah setiap pesan yang masuk akan menjadi amanah kami untuk didengarkan dengan baik dan diselesaikan dengan baik,” tambahnya.

Bupati Fahmi berharap, Lapor Mas Bup dapat menjadi solusi efektif dalam merespons keresahan warga serta mempercepat aksi dalam menangani berbagai persoalan di Purbalingga. “Semoga program ini bermanfaat dan bisa menjadi aksi cepat tanggap. Mari bersama berkontribusi untuk perubahan positif,” tegasnya.

Dengan adanya Lapor Mas Bup, diharapkan masyarakat Purbalingga semakin aktif dalam menyampaikan keluhan dan usulan demi perbaikan daerah. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. (dhs/Kominfo)

The post Cepat dan Mudah, “Lapor Mas Bup” Siap Tampung dan Tindaklanjuti Aspirasi Warga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan menyampaikan, pandemi yang menerjang perekonomian Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Purbalingga telah menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 15,90 persen pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 16,24 persen pada tahun 2021. Selanjutnya pada periode Maret 2022 – Maret 2024 tingkat kemiskinan kembali menurun hingga mencapai 14,18 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan Maret 2019 sebelum terjadi Covid, tingkat kemiskinan tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan 0.81 poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan yang cukup baik sebagai upaya penanggulangan dampak Covid 19.

“Penurunan angka kemiskinan Purbalingga adalah tertinggi jika dibanding 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Selain itu, Purbalingga juga sudah keluar dari lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah” kata Slamet Romelan, saat audiensi BPS Purbalingga dengan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), di ruang Rapat Bupati, Jumat (26/7/2024).

Data BPS berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga saat ini sebesar 14,18 persen, adalah yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Angka kemiskinan pada tahun 2015 berada pada 19,70 persen, dengan penurunan bertahap, hingga mencapai 14,98 persen pada Maret 2023, dan terakhir sebesar 14,18 persen pada Maret 2024. Penurunan angka kemiskinan dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,81 poin adalah terbaik se-Jawa Tengah. Sedangkan lima kabupaten se-Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, dan Banjarnegara.

Sementara, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan Pemkab.Purbalingga akan selalu konsisten terhadap berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, dan berharap angka kemiskinan akan terus mengalami penurunan. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada BPS atas kinerjanya dan selalu siap untuk terus bekerjasama dan bersinergi serta elaborasi dalam membangun Purbalingga dengan berbasis pada data.
“Capaian ini jangan membuat kita berpuas diri, proses dan hasil yang telah dicapai harus dilanjutkan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (rh/Kominfo)

The post BPS Catat Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2024, Purbalingga terbaik se-Jawa Tengah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bamsoet, begitu dia disapa mengatakan, Unperba harus menjadi kampus yang mencetak banyak pengusaha atau entrepreneur baru. Menurutnya, kurikulum merdeka yang kali ini diterapkan di Indonesia harus ditangkap dengan baik termasuk oleh Unperba salah satunya memacu kemandirian para mahasiswa setelah mereka lulus.

“Unperba harus bisa mencetak pengusaha baru agar para mahasiswa dan mahasiswi ini memiliki kemandirian setelah mereka lulus nanti,” katanya.

Dia juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa untuk memulai jadi pengusaha dari sekarang. Bamsoet menegaskan di masa sekarang berdagang atau berusaha tidak perlu membutuhkan modal yang besar atau bahkan tanpa modal sama sekali. Rintisan usaha yang dilakukan mahasiswa, selain untuk menambah uang saku juga bisa menjadi syarat kelulusan di kampus yang didirikan pada tahun 2019 tersebut.

“Berwirausaha mulai dari sekarang. Selain menambah uang saku, juga bisa jadi syarat kelulusan,” ujarnya.

Senada, rektor terlantik, Dr. Eming Sudiana, M.Si menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Unperba akan mengarahkan para mahasiswa menjadi pengusaha dengan berbagai dorongan-dorongan dari kampus salah satunya persyaratan kelulusan yang mencantumkan mereka harus menjadi perintis usaha.

“Nanti kami akan godog aturan agar syarat kelulusan salah satunya adalah menjadi pengusaha,” ujar Eming.

Saat disinggung tentang kemungkinan apakah Unperba akan mengepakan sayap berekspansi ke daerah lain, dirinya tidak menampik kemungkinan itu. Kemudahan yang ditawarkan teknologi akan coba ditawarkan pula oleh Unperba kepada calon mahasiswa dari Kabupaten lain dengan sistem kuliah jarak jauh.

“Tapi 60 persen harus tatap muka. Sisanya bisa daring atau jarak jauh. Ini juga untuk memfasilitasi mahasiswa yang sambil bekerja,” kata Eming.

Studium general yang dibawakan dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali An Sun Geun memaparkan bagaimana Korea Selatan menjadi “saudara” Indonesia dalam berbagai bidang khususnya ekonomi. Pria berdarah Korea Selatan itu kagum dan bangga karena Purbalingga sangat terbuka terhadap investasi khususnya dari Korea Selatan.

“Saya kagum dan bangga karena perusahaan Korea di Purbalingga ternyata banyak. Itu semakin menegaskan Korea Selatan sebagai investor terbesar Indonesia setelah Singapura dan China,” pungkasnya. (LL/Kominfo).

The post Ketua MPR RI: Kampus Harus Ciptakan Pengusaha Baru appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pelantikan itu juga untuk memperkukuh beberapa pos jabatan yang telah terisi namun dengan nomenklatur yang berubah. Perubahan itu merupakan amanat dari pemerintah pusat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah termasuk Pemkab Purbalingga dan dalam hal ini, Bupati berpesan agar langsung melakukan koordinasi di tempat baru.

“Langsung lakukan koordinasi. Anda juga adalah pembantu bagi pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencapai target-targetnya,” kata Bupati.

Bupati menambahkan, para pejabat tersebut juga harus menjaga soliditas pada internal instansinya dan juga antar OPD di lingkungan Pemkab Purbalingga. Bupati juga berpesan jika di kemudian hari terjadi salah komunikasi antar personel dalam instansi, mereka harus dengan cepat dan cermat menyelesaikan dengan komunikasi yang baik di antara anggota instansi.

“Harus jaga soliditas. Jika ada masalah saya minta untuk dikomunikasikan dengan baik antar anggota,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mewanti agar para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkab Purbalingga berinovasi dan berfokus pada pengentasan kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja akan tetapi merupakan kerja kolektif yang harus dikerjakan secara komprehensif.

“Masalah pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan gropyokan. Harus bersama-sama sehingga hasilnya komprehensif,” pungkasnya. (LL/Kominfo).

The post 78 Pejabat Struktural Purbalingga Dilantik appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Jakfaroni mengatakan, banyak orang yang telah ditetapkan sebagai janda atau duda merasa kesulitan dan bingung untuk mengubah statusnya pada data kependudukan. Hal itu memunculkan temuan bahwa adanya gap atau kesenjangan data pada instansi terkait sebut saja Pengadilan Agama, Kankemenag selaku pencatat nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Dinpendukcapil dan juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagi ASN yang telah melalui proses perceraian.

“Ketika sudah putusan (cerai), banyak yang bingung ngurusnya kemana lagi. Status kependudukan ini kan penting misalnya apabila yang bersangkutan ingin menikah lagi, statusnya kan harus jelas,” katanya.

Guna mempermudah hal di atas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang (Jawa Tengah) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi bernama JAMU KUAT (Kerjasama Menguatkan Keadilan Untuk Masyarakat). Menurut Jakfaroni, aplikasi itu berangkat dari keresahan Pemprov Jawa Tengah yang melihat banyaknya ASN yang mengajukan perceraian namun sulit untuk dipantau baik oleh pimpinan maupun instansi.

“Ini juga untuk memantau ASN yang mengajukan cerai hingga keluar putusan cerai. Sehingga bisa termonitor dengan baik,” ujarnya.

Dalam MoU antara Pengadilan Tinggi Agama Jateng dengan Pemprov Jateng, ada beberapa data yang bisa disharing seperti petikan putusan cerai dan lain sebagainya. Dirinya menjamin tidak semua data bisa dibagikan sesuai dengan isi perjanjian pengembangan aplikasi JAMU KUAT.

“Tidak semua data akan bisa disharing antar instansi sesuai dengan isi perjanjian pengembangan aplikasi JAMU KUAT,” pungkasnya(LL/Kominfo)

The post Mudahkan Pengurusan Dokumen Pasca Cerai, Pengadilan Agama Luncurkan JAMU KUAT appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.