The post RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PURBALINGGA TAHUN 2025 – 2029 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dua raperda yang dibahas dalam paripurna tersebut adalah Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Kedua raperda ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pemerintahan serta kemajuan riset dan inovasi daerah.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya menilai penataan kelembagaan perangkat daerah harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mereka meminta penjelasan sejauh mana pengurangan jumlah perangkat dari 27 menjadi 23 akan berdampak terhadap kinerja dan target pelayanan publik. Untuk Raperda Inovasi, fraksi ini mendorong kejelasan prioritas riset yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Fraksi PKB menyampaikan apresiasi terhadap langkah penyederhanaan struktur birokrasi, namun menekankan pentingnya kajian terhadap kesiapan sumber daya manusia. Fraksi ini juga menegaskan pentingnya inovasi yang tidak hanya normatif di atas kertas, melainkan berdampak nyata bagi masyarakat.

Senada, Fraksi Partai Golkar mendukung langkah pembentukan organisasi yang profesional dan responsif. Mereka menggarisbawahi pentingnya sosialisasi internal dan eksternal atas perubahan ini serta perlunya penempatan SDM berdasarkan kompetensi. Untuk Raperda Inovasi, Fraksi Golkar menyoroti perlunya ekosistem inovasi kolaboratif dan penghargaan atau insentif bagi pencipta inovasi yang berdampak.

Fraksi Partai Gerindra menilai Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purbalingga sangat penting dan mendesak. Namun, mereka mengingatkan bahwa restrukturisasi kelembagaan tak semata soal struktur, tetapi juga menyangkut kultur dan budaya kerja birokrasi. Mereka mengusulkan agar pembentukan perangkat baru dilandaskan pada misi kepala daerah.

Sementara itu, Fraksi PKS menekankan pentingnya dukungan anggaran dan fasilitas teknologi dalam implementasi inovasi daerah yang berkualitas. Fraksi PKS berharap raperda ini mampu mendorong penguatan SDM dan kebijakan berbasis riset.

Fraksi Amanat Demokrat turut menyoroti dampak baik penerapan Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purbalingga terhadap penganggaran dan distribusi sumber dayanya.

Dari seluruh pandangan umum yang disampaikan, keenam fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga menyatakan dapat menerima kedua raperda untuk dibahas lebih lanjut pada tahap panitia khusus (pansus). Hal ini menunjukkan adanya kesepahaman bersama bahwa perubahan kelembagaan dan penguatan inovasi merupakan langkah krusial dalam mempercepat pencapaian program pembangunan daerah.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan kedua raperda tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Seluruh fraksi juga menegaskan komitmennya untuk tetap kritis namun konstruktif dalam mengawal proses legislasi di DPRD Kabupaten Purbalingga. (GIN/Kominfo)

The post Fraksi DPRD Purbalingga Sampaikan Pandangan Umum atas Dua Raperda appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Klik untuk lihat perbup : SHS Perubahan kedua tahun 2025

The post SHS Perubahan kedua tahun 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dia mengatakan, niat baik otonomi daerah adalah agar setiap daerah di Indonesia memiliki kemandirian fiskal. Menurutnya, kemandirian fiskal bisa berakibat pada makin fokusnya daerah dalam mengurai berbagai masalahnya seperti pembangunan infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan dan lainnya.

“Setelah itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang membenahi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan Otonomi Daerah khususnya dalam pemenuhan hajat hidupnya, dirinya meminta daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kemendagri mencatat ada sekitar 20 persen daerah yang masih menggantungkan pada dana transfer dari pusat dan juga Dana Desa.

“Tentunya ini sangat ironis. Kami meminta kepada daerah untuk meningkatkan PAD karena itu juga menjadi indikator baiknya leadership dan juga entrepreneurship pada suatu daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tetap bekerja saat cuti lebaran. OPD seperti Dinporapar (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata), Dinhub (Dinas Perhubungan), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap melayani masyarakat di tengah masyarakat yang merayakan lebaran.

“Kami sampaikan terima kasih kepada OPD yang tetap bekerja di tengah masyarakat yang sedang merayakan lebaran,” pungkasnya. (LL/Kominfo).

The post Kembalikan Semangat Otonomi Daerah, Pemda Diminta Optimalkan PAD appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Jakfaroni mengatakan, banyak orang yang telah ditetapkan sebagai janda atau duda merasa kesulitan dan bingung untuk mengubah statusnya pada data kependudukan. Hal itu memunculkan temuan bahwa adanya gap atau kesenjangan data pada instansi terkait sebut saja Pengadilan Agama, Kankemenag selaku pencatat nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Dinpendukcapil dan juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagi ASN yang telah melalui proses perceraian.

“Ketika sudah putusan (cerai), banyak yang bingung ngurusnya kemana lagi. Status kependudukan ini kan penting misalnya apabila yang bersangkutan ingin menikah lagi, statusnya kan harus jelas,” katanya.

Guna mempermudah hal di atas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang (Jawa Tengah) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi bernama JAMU KUAT (Kerjasama Menguatkan Keadilan Untuk Masyarakat). Menurut Jakfaroni, aplikasi itu berangkat dari keresahan Pemprov Jawa Tengah yang melihat banyaknya ASN yang mengajukan perceraian namun sulit untuk dipantau baik oleh pimpinan maupun instansi.

“Ini juga untuk memantau ASN yang mengajukan cerai hingga keluar putusan cerai. Sehingga bisa termonitor dengan baik,” ujarnya.

Dalam MoU antara Pengadilan Tinggi Agama Jateng dengan Pemprov Jateng, ada beberapa data yang bisa disharing seperti petikan putusan cerai dan lain sebagainya. Dirinya menjamin tidak semua data bisa dibagikan sesuai dengan isi perjanjian pengembangan aplikasi JAMU KUAT.

“Tidak semua data akan bisa disharing antar instansi sesuai dengan isi perjanjian pengembangan aplikasi JAMU KUAT,” pungkasnya(LL/Kominfo)

The post Mudahkan Pengurusan Dokumen Pasca Cerai, Pengadilan Agama Luncurkan JAMU KUAT appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Salah satu indikator manajemen pada SPBE adalah penerapan manajemen perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinkominfo Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti ketika membuka rakor manajemen perubahan.

“Nilai SPBE sebelumnya adalah 3.2 dan targetnya bisa menjadi 3.5. Mudah-mudahan target tersebut bisa diraih dengan adanya koordinasi dan sinergitas dari seluruh pihak,” ujarnya

Ia menambahkan, nilai manajemen perubahan sendiri saat ini berada di level 3 dan ditargetkan bisa meningkat menjadi level 4, atau bahkan ke level 5. Untuk memperoleh raihan nilai tersebut, Ia juga mempersilahkan dengan tangan terbuka bagi setiap OPD yang ingin sharing terkait dengan pelaksanaan SPBE.

Di samping itu, Kepala Bidang Informatika Dinkominfo Purbalingga, Baryati (Ibar) menjelaskan secara rinci terkait penyusunan dokumen manajemen perubahan.

“Penerapan manajemen perubahan sesuai dengan dasar hukum Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan,” jelasnya.

Dalam paparannya, Ibar menambahkan terdapat tahapan perubahan yang dimulai dari tahap perumusan rencana manajemen perubahan, dilanjutkan dengan tahap melaksanakan perubahan, dan akhirnya memperkuat hasil perubahan dengan mengumpulkan umpan balik untuk dianalisis, serta mengukur tingkat keberhasilan manajemen perubahan.

“Dengan adanya koordinasi kali ini, kami harap manajemen perubahan bisa diterapkan dengan baik sehingga raihan nilai SPBE bisa terus meningkat,” pungkasnya. (GIN/Kominfo)

The post Pacu Raihan Nilai SPBE, Dinkominfo Purbalingga Koordinasi Penerapan Manajemen Perubahan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Azwar anas mengatakan, layanan dan reformasi birokrasi harus berujung pada penurunan kemiskinan yang massif atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Menurutnya, semua hal yang dilakukan untuk mendorong dan mempercepat reformasi birokrasi diperlukan berbagai langkah seperti penganugerahan dan penghargaan kepada instansi pusat, Daerah dan unit kerja.

“Kegiatan semacam ini dilakukan untuk mendorong, mempercepat dan memotivasi agar layanan dan reformasi birokrasi bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan, Kemenpan-RB mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo agar layanan birokrasi bisa dilakukan se-efisien mungkin dengan memanfaatkan teknologi. Tumpukan kertas yang dulu sebagai indikator pelayanan kepada masyarakat, diminta untuk dipangkas dengan memanfaatkan ruang digital yang lebih memudahkan masyarakat.

“Jangan ada layanan berbelit dan layanan harus berdampak signifikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sekretaris Kemenpan-RB, Rini Widiyantini dalam laporannya menuturkan bahwa penganugerahan tersebut dimaksudkan untuk lebih memacu perwujudan good governance di Indonesia. Tercatat ada sekitar 228 penghargaan yang diberikan kepada instansi pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta unit kerja dengan berbagai kategori.

“Capaian Sakip, Zona Integritas WBK dan WBBM menjadi beberapa kategori yang kami anugerahkan dengan penilaian mulai dari Juli hingga November 2022 ini,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mengikuti acara tersebut yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda, Budi Susetyono di ruang Asisten Administrasi Umum Sekda. (LL/Kominfo).

The post Layanan dan Reformasi Birokrasi Harus Ditekankan Pada Kesejahteraan Masyarakat appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

PM NO. 81 TAHUN 2011
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PP NO. 65 TAHUN 2012
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

The post Peraturan Pemerintah appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.