Data Pemilih Dijamin UU Nomor 27 Tahun 2022

Dinkominfo — Fri, 24 Feb 2023 07:06:32 +0000

PURBALINGGA, INFO – Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Purbalingga saat ini masih dalam tahap pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap warga calon pemilih. Data coklit tersebut dikatakan oleh Catur Sigit Prasetyo, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga dijamin dalam Undang-undang (UU) nomor 27 tahun 2022.

Catur juga mengatakan proses coklit saat ini dilakukan oleh 2.959 Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang tersebar di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dia melanjutkan, berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari KPU RI per Desember 2022 di Kabupaten Purbalingga terdapat 776.013 warga yang akan didatangi Pantarlih.

“Ada pakta integritas sehingga data tidak boleh disebarluaskan, jika ada yang menanyakan nanti akan diarahkan ke KPU dan hanya data agregat atau by number yang boleh dipublikasikan,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Purbalingga, Jumat (24/2).

Catur melanjutkan, saat bimbingan teknis (bimtek) semua panitia baik Pantarlih, PPS, maupun PPK sudah dibekali tentang UU nomor 27 tahun 2022 yang mengikat mereka. Dia juga mengatakan, proses coklit harus dilakukan dari rumah ke rumah oleh Pantarlih sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023 dan dilaporkan setiap 10 hari agar menjaga keakuratan dan kerahasiaan data.

“KPU harus memiliki data yang valid yang tercantum di KTP atau KK bukan berdasarkan domisili,” pungkasnya. (fph/kominfo)

The post Data Pemilih Dijamin UU Nomor 27 Tahun 2022 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Undang – undang

Dinkominfo — Tue, 06 May 2014 13:13:57 +0000

UU No. 2 Tahun 2005
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG

UU No. 8 Tahun 2008
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

UU No. 20 Tahun 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UU No. 32 Tahun 2002
TENTANG PENYIARAN

UU No. 14 Tahun 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN

UU No. 25 Tahun 2003
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UU No. 19 Tahun 2002
TENTANG HAK CIPTA

UU NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UU NO. 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UU NO. 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UU NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UU NO. 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI

UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN