Keenam Raperda yang disetujui bersama tersebut yakni Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Selain itu juga Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Keenam Raperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan hukum,” ungkap Bupati Fahmi.

Bupati Purbalingga, H. Fahmi M. Hanif saat menandatangani persetujuan bersama atas 6 Raperda

Bupati Fahmi melanjutkan, keenam Raperda tersebut bisa menjadi landasan hukum untuk memenuhi hak dan melindungi anak, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, mendorong partisipasi aktif dan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakanlingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu juga untuk mewujudkan sistem pengelolaan air limbah yang efektif demi meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menciptakan keluarga yang berkualitas, serta mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya keselamatan.

Agenda rapat paripurna kedua yakni memutuskan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2026 yang terdiri dari 16 Raperda. Dalam Propemperda tersebut terdapat 4 Raperda prioritas Pemda, 4 Raperda Prioritas DPRD, 3 Raperda kumulatif terbuka, dan 5 Raperda yang diluncurkan pembahasannya dari Propemperda tahun 2025 ke tahun 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, H.R. Bambang Irawan saat menandatangani persetujuan bersama 6 Raperda

“Sampai saat ini, jumlah Raperda prioritas diluar kumulatif terbuka tahun 2025 yang telah ditetapkan sejumlah 11 Perda,” imbuh Bupati Fahmi.

Agenda terakhir, yakni kesepakatan Bersama Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencantumkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp. 2.092.730.541.000,- dan belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp. 12.915.000.000,-. Adapun defisit APBD 2026 sebesar Rp. 13.400.000.000,- yang rencana akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp. 13.400.000.000,-.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post Pemerintah dan DPRD Kabupaten Purbalingga Tetapkan 6 Perda Sekaligus appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

The post RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PURBALINGGA TAHUN 2025 – 2029 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Keempat Raperda Prakarsa DPRD yang dimaksud yakni Raperda tentang Kerja Sama Daerah, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, serta Raperda tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Bupati Fahmi mengingatkan agar memasukkan muatan lokal sebagai materi dalam keempat Raperda tersebut.

“Disamping mempedomani Peraturan Perundang-undangan, kita juga bisa memperhatikan unsur muatan lokal yang ada,” tandasnya.

Peserta rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Terkait Raperda tentang Kerja Sama Daerah, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Raperda tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Bupati Fahmi berharap ini bisa menjadi upaya mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Purbalingga.

“Pembangunan dibidang keolahragaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Selanjutnya Bupati Fahmi memberikan masukan secara umum terkait penyusunan redaksional seperti susunan kata, frasa, dan kalimat dalam 4 Raperda tersebut agar menyesuaikan dengan kaidah hukum yang berlaku. (FH/kominfo)

The post Bupati Fahmi Sepakati 4 Raperda Prakarsa DPRD appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

The post Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD TA 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dua raperda yang dibahas dalam paripurna tersebut adalah Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Kedua raperda ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pemerintahan serta kemajuan riset dan inovasi daerah.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya menilai penataan kelembagaan perangkat daerah harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mereka meminta penjelasan sejauh mana pengurangan jumlah perangkat dari 27 menjadi 23 akan berdampak terhadap kinerja dan target pelayanan publik. Untuk Raperda Inovasi, fraksi ini mendorong kejelasan prioritas riset yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Fraksi PKB menyampaikan apresiasi terhadap langkah penyederhanaan struktur birokrasi, namun menekankan pentingnya kajian terhadap kesiapan sumber daya manusia. Fraksi ini juga menegaskan pentingnya inovasi yang tidak hanya normatif di atas kertas, melainkan berdampak nyata bagi masyarakat.

Senada, Fraksi Partai Golkar mendukung langkah pembentukan organisasi yang profesional dan responsif. Mereka menggarisbawahi pentingnya sosialisasi internal dan eksternal atas perubahan ini serta perlunya penempatan SDM berdasarkan kompetensi. Untuk Raperda Inovasi, Fraksi Golkar menyoroti perlunya ekosistem inovasi kolaboratif dan penghargaan atau insentif bagi pencipta inovasi yang berdampak.

Fraksi Partai Gerindra menilai Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purbalingga sangat penting dan mendesak. Namun, mereka mengingatkan bahwa restrukturisasi kelembagaan tak semata soal struktur, tetapi juga menyangkut kultur dan budaya kerja birokrasi. Mereka mengusulkan agar pembentukan perangkat baru dilandaskan pada misi kepala daerah.

Sementara itu, Fraksi PKS menekankan pentingnya dukungan anggaran dan fasilitas teknologi dalam implementasi inovasi daerah yang berkualitas. Fraksi PKS berharap raperda ini mampu mendorong penguatan SDM dan kebijakan berbasis riset.

Fraksi Amanat Demokrat turut menyoroti dampak baik penerapan Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purbalingga terhadap penganggaran dan distribusi sumber dayanya.

Dari seluruh pandangan umum yang disampaikan, keenam fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga menyatakan dapat menerima kedua raperda untuk dibahas lebih lanjut pada tahap panitia khusus (pansus). Hal ini menunjukkan adanya kesepahaman bersama bahwa perubahan kelembagaan dan penguatan inovasi merupakan langkah krusial dalam mempercepat pencapaian program pembangunan daerah.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan kedua raperda tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Seluruh fraksi juga menegaskan komitmennya untuk tetap kritis namun konstruktif dalam mengawal proses legislasi di DPRD Kabupaten Purbalingga. (GIN/Kominfo)

The post Fraksi DPRD Purbalingga Sampaikan Pandangan Umum atas Dua Raperda appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rapat Paripurna ini diselenggarakan untuk menyampaikan dua raperda yang akan dibahas dan diputuskan lebih lanjut oleh DPRD. Raperda pertama adalah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Sementara itu, raperda kedua membahas mengenai Penyelenggaraan Inovasi Daerah, yang diharapkan dapat memperkuat sistem riset dan inovasi di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Purbalingga menyampaikan pentingnya kedua raperda tersebut dalam mendukung peningkatan kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Penyusunan raperda ini dilakukan untuk menjawab tantangan dinamika kebijakan nasional, kondisi keuangan daerah, serta untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel,” ujar Bupati Fahmi.

Bupati menegaskan bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah secara menyeluruh dan terukur adalah langkah penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Raperda ini diharapkan dapat membentuk struktur organisasi yang lebih ramping, kaya fungsi, profesional, serta responsif terhadap tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

Bupati turut menjelaskan bahwa penataan ini merupakan bagian dari respons terhadap berbagai kebijakan nasional dan hasil evaluasi kelembagaan yang menunjukkan adanya beban belanja pegawai yang sudah melebihi batas kewajaran. Pemerintah Kabupaten Purbalingga pun mengambil langkah strategis dengan mengurangi jumlah perangkat daerah dari 27 menjadi 23 OPD, melalui penggabungan berdasarkan kesamaan urusan pemerintahan.

Langkah ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran. Dengan adanya pengurangan jumlah perangkat daerah, diharapkan anggaran daerah dapat lebih terfokus pada program-program yang mendukung kepentingan masyarakat.

Selain itu, Bupati Purbalingga juga menyampaikan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan langkah penting untuk mengatur pelaksanaan riset dan inovasi di tingkat daerah. Raperda ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang terarah dan berkelanjutan. Inovasi diharapkan dapat menjadi pendorong kemajuan daerah dan meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi.

Menurut Bupati, Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini tidak hanya akan memperkuat sinergi antar lembaga, tetapi juga memastikan bahwa hasil riset dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan daerah. Raperda ini juga diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan riset dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

“Melalui raperda ini, kita ingin memastikan bahwa riset dan inovasi bukan hanya menjadi domain kalangan akademik, tetapi juga menjadi kekuatan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,” tambah Bupati Fahmi.

Dengan dua raperda ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong daya saing daerah melalui inovasi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Rapat Paripurna DPRD ditutup dengan harapan agar kedua raperda dapat segera dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah yang dapat memberikan manfaat secara optimal bagi kemajuan Kabupaten Purbalingga di masa mendatang. (GIN/Kominfo)

The post Dua Raperda Disampaikan dalam Paripurna DPRD Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

The post RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PURBALINGGA 2025 appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Jawaban Bupati pada rapat paripurna DPRD tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Dimas Prasetyahani dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, serta Kepala Perangkat Daerah dan Camat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Usai rapat paripurna, Aman meminta kepada para anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk membentuk Pansus.

“Selanjutnya hasil rapat paripurna pembicaraan tingkat satu ini menjadi bahan masukan yang berharga dalam rangka pembahasan tingkat lanjut yaitu pada pembahasan Raperda di tingkat panitia khusus DPRD Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Purbalingga mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (26/3/2025)

Sementara itu, dalam jawaban Bupati yang dibacakan oleh Wabup Dimas mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh fraksi terhadap 4 Raperda yakni tentang Kabupaten Layak Anak, Keterbukaan Informasi Publik, Penyertaan Modal Pemkab Purbalingga Kepada BUMD Tahun 2025-2029, dan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Artha Perwira. Dia menambahkan, apabila 4 Raperda tersebut telah disetujui maka akan segera disusun Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Perda.

Mas Wabup melanjutkan, sebagian Raperda yang diusulkan sebelumnya telah mempunyai regulasi. Sebagai contoh Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Purbalingga Kepada BUMD Tahun 2025-2029 sebelumnya telah ada Perda No 5 Tahun 2019, namun realisasinya penambahan penyertaan modal kepada BUMD tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta hasil kinerja dan perkembangan usaha BUMD yang bersangkutan.

“Untuk penjelasan secara lebih rinci dan lebih teknis mengenai berbagai hal yang masih perlu didalami, dapat kiranya nanti dibahas pada kesempatan rapat panitia khusus,” pungkasnya. (FH/kominfo)

The post 4 Raperda Akan Dibahas Lebih Lanjut Dengan Pansus DPRD Kabupaten Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.