Tingginya minat masyarakat terlihat dari arus kendaraan wisatawan yang terus berdatangan sejak pagi hingga sore hari. Sepeda motor, mobil pribadi, hingga bus pariwisata berukuran kecil hingga besar silih berganti memasuki area wisata, menandakan D’Las Serang masih menjadi destinasi favorit untuk mengisi waktu libur bersama keluarga.

Lonjakan kunjungan ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya mobilitas wisata saat Lebaran, tetapi juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan dan daya tarik yang ditawarkan. D’Las Serang dinilai mampu menghadirkan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan ramah keluarga.

Direktur D’Las Serang Purbalingga, Bobby Carrera, mengatakan pihak pengelola telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kenyamanan pengunjung, khususnya dalam pengaturan parkir dan arus kendaraan.

“Kami mengoptimalkan area parkir dengan menambah titik parkir khusus roda dua di area atas, mengingat jumlah pengunjung pengguna sepeda motor cukup tinggi. Sementara untuk kendaraan roda empat dan di atasnya tetap diarahkan ke area parkir utama,” ujarnya.

Selain keindahan panorama alam yang sejuk dan asri, D’Las Serang juga menghadirkan beragam hiburan menarik selama libur Lebaran. Salah satunya adalah pertunjukan Barongsai yang digelar di Amply Theatre dengan latar megah Gunung Slamet, yang dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh pengunjung.

Suasana liburan semakin meriah dengan adanya fasilitas hiburan karaoke gratis di area kantin D’Las. Kehadiran para penyanyi dan musisi turut menambah semarak suasana, sekaligus menjadi ruang interaksi dan hiburan bagi wisatawan dari berbagai daerah.

Salah seorang wisatawan asal Tuban, Jawa Timur, Indra Saktiawan, mengaku rutin mengunjungi D’Las Serang setiap kali mudik ke Purbalingga. Ia menilai suasana yang ditawarkan sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga.

“Anak-anak selalu minta ke sini setiap mudik. Tempatnya sejuk, nyaman, dan bisa jadi sarana melepas penat dari rutinitas pekerjaan. Sangat direkomendasikan untuk liburan keluarga,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Sefilla Dyah, wisatawan asal Tangerang, yang memanfaatkan momen Lebaran untuk berkumpul bersama keluarga di D’Las Serang. Ia menilai fasilitas yang tersedia mendukung aktivitas kebersamaan keluarga besar.

“Setelah salat Id, kami langsung ke sini bersama keluarga besar. Bisa piknik bareng, gelar tikar di aula, dan menikmati suasana alam yang segar. Tempatnya sangat nyaman untuk silaturahmi,” tuturnya.

Lonjakan kunjungan wisatawan ini menjadi indikator positif bagi sektor pariwisata daerah, sekaligus berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Konsep wisata berbasis alam yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat turut memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, D’Las Serang Purbalingga terus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan ruang rekreasi yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (GIN/Kominfo, Sumber : D’LAS Purbalingga)

The post Jadi Magnet Wisata Lebaran, Ribuan Pengunjung Padati D’Las Serang appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Koordinator Forum Perangkat Daerah, Bambang Wijonarko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan. Melalui forum ini diharapkan berbagai masukan dapat dihimpun guna menyempurnakan rencana kerja perangkat daerah (Renja) agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang bersama bagi perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan, sekaligus memperoleh prioritas dalam penyempurnaan renja serta menampung aspirasi publik,” ujarnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setiadi, yang juga bertindak sebagai moderator forum menegaskan pentingnya forum perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, forum ini menjadi salah satu tahapan penting untuk merumuskan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun-tahun mendatang.

“Dalam forum ini nantinya akan memunculkan prioritas-prioritas yang akan ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2027 mendatang,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah perangkat daerah juga memaparkan indikator kinerja utama serta capaian yang telah diraih. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, memaparkan berbagai program strategis yang dijalankan instansinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan transformasi digital di daerah.

Salah satu program yang menjadi fokus adalah pengembangan Smart Village, yang mengintegrasikan seluruh website desa di Kabupaten Purbalingga menjadi satu ekosistem informasi digital yang mudah diakses masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi informasi sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil), Bamban Widjonarko, memaparkan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Ia menargetkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan adminduk dapat mencapai angka 92,50 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Dinpendukcapil berencana menghadirkan berbagai inovasi pelayanan pada tahun 2027, di antaranya melalui program jemput bola serta pemanfaatan layanan berbasis daring sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan dengan lebih mudah dan cepat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Umar Fauzi, juga memaparkan peran strategis instansinya dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam menjaga kerukunan dan persatuan di daerah.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka, menjelaskan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ia menyebut bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian ke depan adalah penataan pedagang kaki lima.

“Banyak yang pro dan kontra terkait masalah pedagang kaki lima. Ke depan diharapkan akan ada solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga tercipta ketertiban sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” terangnya.

Forum OPD rumpun pemerintahan ini turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga, Padang Kusumo, bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (GIN/Kominfo)

The post Forum OPD Rumpun Pemerintahan Perkuat Sinergi Program Pembangunan Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Fahmi menyampaikan bahwa pengembangan Perumda Puspahastama membutuhkan penguatan sumber daya manusia seiring rencana ekspansi usaha. “Apabila dilakukan pengembangan menjadi aneka usaha, maka perlu dilakukan rekrutmen personil yang memiliki kemampuan dan pemahaman di bidang usaha,” ujarnya.

Terkait perlindungan anak, Bupati menilai capaian predikat Kabupaten Layak Anak tingkat madya menunjukkan sistem yang sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan.

Ia juga menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan akses digital bagi anak di bawah 16 tahun sebagai bagian dari perlindungan di era digital.

“Dalam implementasinya, Pemkab Purbalingga akan memperkuat literasi digital keluarga, pengaturan penggunaan gawai di sekolah, serta mendorong aktivitas positif anak di luar dunia digital,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat layanan perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas UPTD, penguatan jejaring layanan, serta sistem rujukan berbasis wilayah. “Langkah-langkah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih responsif dan terintegrasi,” ucap Fahmi.

Selain itu, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan di lingkungan pendidikan, akan diperkuat melalui kebijakan sekolah ramah anak dan penyediaan layanan pendampingan korban.

Di sisi lain, pengelolaan barang milik daerah disebut telah berjalan akurat melalui inventarisasi rutin dan rekonsiliasi berkala. “Setiap tahun dilakukan inventarisasi mandiri dan rekonsiliasi setiap tiga bulan, disertai pengamanan administrasi, fisik, dan yuridis,” terangnya.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan seluruh fraksi DPRD terhadap tiga Raperda yang diajukan. “Pada prinsipnya seluruh saran dan masukan dapat kami terima dan akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (an/komin)

The post Bupati Fahmi Pastikan Penguatan Substansi Tiga Raperda appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Acara malam itu dihadiri berbagai unsur, mulai dari badan otonom dan lembaga PCNU, para seniman, budayawan, hingga pegiat komunitas seni di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah ekspresi seni yang memperkuat nilai kebudayaan dan spiritualitas di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan parade baca puisi yang menghadirkan sejumlah penyair dan seniman lokal. Ketua Katasapa Purbalingga, Agustav Triono, membuka penampilan dengan membawakan puisi berjudul Aku Ingin Tertanam secara ekspresif dan penuh penghayatan.

Penampilan kemudian dilanjutkan oleh sejumlah pegiat seni yang membacakan puisi bernuansa religius. Salah satu kolaborasi menarik ditampilkan oleh Yudiono Bawor dari Sanggar Samudra yang memadukan seni pantomim dengan pembacaan puisi Sembahyang Rumputan karya Ahmadun Yosi Herfanda.

Selain itu, Deka Aepama dari Katasapa membacakan puisi karya Acep Zamzam Noor. Penampilan berikutnya diisi oleh Galih dari Teater Proses, Ketua Dewan Kesenian Purbalingga Trisnanto Budidoyo, serta Arin Hidayat yang menyuguhkan musikalisasi shalawat.

Suasana semakin menyentuh ketika Fajar Sukron membacakan puisi yang diiringi alunan rebab oleh Lintang Rencono. Seluruh rangkaian kegiatan dipandu oleh Zulfikar Omen dengan gaya santai yang tetap menjaga kekhidmatan acara.

Selain pertunjukan seni, kegiatan ini juga menghadirkan orasi budaya oleh Prof. Supriyanto dari UIN Saizu Purwokerto. Ia menekankan bahwa Islam, seni, budaya, dan nilai kemanusiaan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat.

“Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi terlepas dari realitas sosial, seperti masih gemar menggunjing atau menyakiti orang lain,” ujarnya, seraya mengingatkan pentingnya keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan (hablumminallah) dan hubungan antar sesama manusia (hablumminannas).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PCNU Purbalingga, Ulil Archam, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai ruang kebudayaan yang mampu mempererat silaturahmi sekaligus menjadi sarana refleksi, terutama pada momentum sepuluh malam terakhir bulan Ramadan.

Sementara itu, Ketua Lesbumi PCNU Purbalingga, Ryan Rachman, menegaskan bahwa seni dan budaya memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai dakwah Islam kepada masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana para Wali Songo pada masa lalu memanfaatkan seni sebagai media penyebaran ajaran Islam yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Kegiatan Ngaji Budaya kemudian ditutup dengan pertunjukan Wayang Hastabrata oleh FP Sebantara dengan dalang Ki Surotomo. Melalui pementasan tersebut disampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui perpaduan seni, sastra, dan refleksi spiritual, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, tetapi juga menghadirkan hiburan yang sarat nilai bagi masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara budaya, religiusitas, dan kehidupan sosial khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga. (GIN/Kominfo, Sumber: Katasapa Purbalingga)

The post Seni dan Spiritualitas Berpadu dalam Ngaji Budaya di Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Beberapa pos yang dikunjungi antara lain Pos PAM Gandasuli, Pos Yan Rest Area Karangreja, Pos PAM Ngebrak Bukateja, Pos PAM Purbasari Pancuran Mas, serta Pos Terpadu Alun-Alun Purbalingga. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran berjalan optimal.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga, Padang Kusumo, menyampaikan bahwa keberadaan pos pengamanan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat mobilitas warga meningkat menjelang Lebaran.

“Pos pengamanan ini sangat penting untuk diadakan dan dilanjutkan karena terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Frekuensi keluar masuk orang di Purbalingga cukup tinggi, sehingga perlu diantisipasi dengan pengaturan yang terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi soliditas petugas yang terlibat dalam pengamanan Lebaran. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa mudik.

“Petugasnya sangat solid. Selain dari Polri, ada juga dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga unsur masyarakat seperti Pramuka. Ini menunjukkan sinergi yang baik untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Perwira Pos Terpadu Alun-Alun Purbalingga, Ipda Roni, menyampaikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan pos terpadu sebagai pusat informasi maupun tempat meminta bantuan selama perjalanan mudik.

“Jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi atau bantuan, silakan datang ke pos terpadu. Kami standby 24 jam untuk melayani masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dan akan terhubung dengan kantor kepolisian terdekat.

“Layanan Call Center 110 siap menerima laporan selama 24 jam, mulai dari gangguan keamanan, kecelakaan, hingga situasi darurat lainnya,” jelasnya.

Selain itu, kepolisian juga menyediakan layanan digital melalui Chatbot Si Polan yang dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0877-1101-1010. Layanan ini memberikan respons otomatis terkait informasi lalu lintas, kondisi jalur mudik, saran rute perjalanan, hingga rekayasa lalu lintas di wilayah Jawa Tengah.

Dengan berbagai layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bantuan dan informasi secara cepat selama perjalanan mudik, sehingga perjalanan menuju kampung halaman dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan lancar. (dhs/Kominfo)

The post Komisi I DPRD Purbalingga Tinjau Pos Pengamanan Lebaran, Pastikan Layanan Mudik Aman dan Responsif appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Tiga Raperda yang dimaksud yakni Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Puspahastama, Raperda tentang Perlindungan Anak, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum sekaligus catatan strategis terhadap substansi raperda yang diajukan oleh Bupati Purbalingga.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh juru bicara Katno. Fraksi ini menyatakan dukungan terhadap pengembangan usaha Perumda Puspahastama dari sektor pertanian menjadi aneka usaha untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Fraksi PDI Perjuangan memandang pengembangan bidang usaha ini penting untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan keuntungan perusahaan, serta memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah,” ujar Katno.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya pengelolaan barang milik daerah secara tertib, khususnya terkait pendataan aset pemerintah daerah agar lebih presisi dan akurat.

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan bahwa penguatan Perumda Puspahastama harus diiringi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta kejelasan bidang usaha agar tidak tumpang tindih dengan sektor swasta.

“BUMD harus dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip good corporate governance serta tetap memberikan ruang bagi pengembangan UMKM,” kata Juru Bicaranya, Lukmanudin.

Sementara itu, pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Didik Suprayogi memberikan catatan khusus terkait aspek integritas dalam pengelolaan Perumda Puspahastama.

“Kami menilai perlu adanya persyaratan yang menegaskan integritas dan komitmen kebangsaan bagi dewan pengawas maupun direksi agar tata kelola perusahaan dapat berjalan secara profesional dan akuntabel,” ungkap Didik.

Selain itu, dalam Raperda Perlindungan Anak, PKS menyoroti masih terbatasnya jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menangani kasus kekerasan terhadap anak sehingga perlu diperkuat agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Pandangan Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Ahmad Sa’bani. Fraksi ini mengingatkan agar perluasan usaha Perumda Puspahastama tidak mengabaikan fungsi pelayanan publik yang menjadi salah satu peran BUMD.

“Perumda Puspahastama perlu menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi perlindungan anak, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perundungan di lingkungan pendidikan.

Pandangan Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Yuniarti yang menyoroti kinerja Perumda Puspahastama yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, fraksi ini mendukung langkah diversifikasi usaha yang direncanakan.

“Diversifikasi usaha ini diharapkan dapat memperluas pasar dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah,” jelas Yuniarti.

Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian pada substansi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dinilai cukup kompleks, sehingga perlu dicermati kembali agar regulasi tersebut lebih ringkas, efektif, dan mudah diimplementasikan.

Sementara itu, pandangan Fraksi Amanat Demokrat disampaikan oleh Predi Setiaji. Fraksi ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Perumda Puspahastama agar perusahaan dapat berkembang secara lebih modern.

“Pengembangan usaha harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelola agar perusahaan dapat berjalan lebih modern dengan tata kelola yang baik,” kata Predi.

Selain itu, Fraksi Amanat Demokrat juga memberikan perhatian pada perlunya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak negatif penggunaan gawai secara berlebihan pada anak.

Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga menyatakan menerima dan menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat Panitia Khusus (Pansus) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai catatan dan masukan dari fraksi diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

The post DPRD Purbalingga Setujui Tiga Raperda Dibahas di Tingkat Pansus appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ditambahkannya, Gerakan Cinta Zakat ini bermaksud untuk menghimpun zakat dari para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga. Dia menungkapkan, pada tahun 2024 melalui Gerakan Cinta Zakat terkumpul lebih dari Rp. 43 juta, sedangkan di tahun 2025 lalu terkumpul lebih dari Rp. 500 juta yang berasal dari Bupati Purbalingga, H. Fahmi M. Hanif dan anggota DPR RI, H. Rofik Hananto yang merupakan ayah beliau.

“Merupakan keteladanan dari para pemimpin dalam membudayakan dan mengoptimalkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan,” terangnya.

Para pejabat, ASN, petinggi BUMD, dan pengusaha antusias dalam Gerakan Cinta Zakat di Kabupaten Purbalingga

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Suroto mengajak seluruh pejabat, ASN, petinggi BUMD, hingga para pengusaha di Kabupaten Purbalingga untuk memanfaatkan momen jemput bola yang dilakukan oleh BAZNAS. Bagi yang sudah mengeluarkan zakatnya di lingkungan sekitar tempat tinggal bisa memanfaatkan momentum ini untuk bersedekah.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang sudah membudayakan zakat dengan kesadaran penuh selain zakat profesi yang setiap bulannya dikeluarkan. Dia menambahkan bahwa hal tersebut merupakan bukti nyata Pemkab Purbalingga dalam melayani masyarakat yang kurang mampu.

Pembayaran zakat lebih mudah menggunakan Qris

“Terbuka peluang juga untuk bersedekah pada hari ini, seluruhnya akan terkumpul untuk melayani masyarakat Kabupaten Purbalingga yang membutuhkan,” pungkasnya. (FH/Kominfo)

The post Gerakan Cinta Zakat, Kolaborasi Pemkab Purbalingga dan BAZNAS Atasi Kemiskinan appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, Suheri, menyampaikan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pelaksanaan program Smart City serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Tujuan Smart City dan SPBE pada dasarnya sama, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkominfo Purbalingga R. Budi Setiawan menjelaskan bahwa implementasi Smart City di Purbalingga mencakup berbagai dimensi mulai dari tata kelola pemerintahan, ekonomi, masyarakat hingga lingkungan. Sejumlah inovasi juga dikembangkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan Anak Ceria Jipat, pengembangan Kampung Inggris Purbalingga (KEEP), serta promosi UMKM berbasis digital.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengembangkan platform Kepenak Ngodene yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi lowongan kerja secara lebih cepat dan terintegrasi.

“Melalui berbagai inovasi tersebut kami berharap masyarakat dapat merasakan langsung kemudahan layanan serta peluang ekonomi yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya.

Plt Sekretaris Dinkominfo Purbalingga sekaligus Kepala Bidang Informatika Baryati menambahkan bahwa pada tahap awal pengembangan Smart City di Purbalingga, fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui SPBE.

“Pada tahun-tahun awal kebijakan Smart City kita masih pada smart governance, sehingga fokusnya membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tahun 2026 ini mulai berkembang ke pelayanan publik berbasis elektronik,” jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai layanan administrasi pemerintahan saat ini telah menggunakan aplikasi digital, sebagian di antaranya terintegrasi dengan sistem nasional seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan, penganggaran hingga penatausahaan keuangan. Digitalisasi juga diterapkan dalam pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penerapan e-retribusi pasar dan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinkominfo Purbalingga Sapto Suhardiyo menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat pengelolaan data sektoral dan data spasial sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Ia menambahkan, dari sisi keamanan informasi, Pemkab Purbalingga telah membentuk Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sejak tahun 2023 untuk memantau dan menangani potensi serangan siber.

“Kami juga rutin melakukan patroli siber setiap hari untuk memantau berbagai potensi ancaman di ruang digital serta menjaga keamanan informasi,” jelasnya. (dhs/Kominfo)

The post DPRD Cilacap Pelajari Implementasi Smart City dan SPBE di Purbalingga appeared first on Pemerintah Kabupaten Purbalingga.